Home » Berita » UGD RSUD TG Batu Kundur Tak Buka 24 Jam, Mahasiswa Desak Perbaikan Pelayanan

UGD RSUD TG Batu Kundur Tak Buka 24 Jam, Mahasiswa Desak Perbaikan Pelayanan

admin 27 May 2025 412

Karimun — Layanan Unit Gawat Darurat (UGD) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Batu Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, belum beroperasi selama 24 jam penuh. Kondisi ini memicu kekhawatiran di tengah masyarakat dan mahasiswa karena dianggap membahayakan keselamatan pasien dan berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Advertisement
ADVERTISEMENT

Keterbatasan layanan UGD dikhawatirkan dapat menghambat penanganan pasien dalam kondisi darurat, yang pada gilirannya meningkatkan risiko komplikasi bahkan kematian.

Raja Pradigjaya Dewactry Ingguna, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau asal Kabupaten Karimun, menyatakan keprihatinannya terhadap situasi tersebut. Ia mendesak pihak RSUD segera melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap layanan kesehatan, terutama pada unit gawat darurat.

Baca juga:  Rohani, S.AP Salurkan Bantuan Transportasi Laut bagi Siswa SMKN Kundur Utara

“Kami mendesak Direktur Utama RSUD Tanjung Batu untuk segera mengambil langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk memastikan UGD beroperasi 24 jam penuh setiap hari,” ujar Raja saat dihubungi VokalPublika, Senin (27/5/2025).

Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Karimun dan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau turun tangan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap manajemen rumah sakit.

“Jangan sampai masyarakat yang jadi korban akibat kelalaian sistem,” tambahnya.

Terkendala Sumber Daya

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tidak beroperasinya UGD selama 24 jam diduga disebabkan oleh keterbatasan tenaga medis serta minimnya fasilitas pendukung. Lemahnya pengawasan dari instansi terkait juga disebut menjadi salah satu penyebab layanan rumah sakit belum optimal.

Baca juga:  Beda Jauh Fakta & Pernyataan, GMOCT Soroti Ketua PKS Kutim: Jangan Abaikan Jeritan 232 Warga Muara Pantun

Padahal, Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan layanan yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak RSUD Tanjung Batu Kundur belum memberikan pernyataan resmi terkait kondisi tersebut.

Harapan Perbaikan

Masyarakat berharap agar layanan kesehatan, khususnya yang bersifat darurat, segera ditingkatkan demi menjamin hak dasar warga terhadap akses kesehatan yang layak.

“Jangan sampai ada pasien yang nyawanya tidak tertolong hanya karena fasilitas tidak siap. Kita bicara soal nyawa manusia,” tutup Raja.

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
Perkuat Tata Kelola Pelayanan Publik, Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi Ikuti Sosialisasi Penilaian Maladministrasi Tahun 2026

Clara T S

29 Jul 2026

Medan – vokalpublika.comDalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi menghadiri Sosialisasi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan. ADVERTISEMENT Kegiatan tersebut …

​Bupati Pemalang Kena OTT, Kundhi PKB: KPK Tepat, Peringatan DPRD Tak Diindahkan Pelayanan Publik Harus Terus Berjalan

Alwi Assagaf

29 Jul 2026

Pemalang, Vokalpublika.com – Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pemalang terkait dugaan korupsi jual beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa mengejutkan publik. Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dari Fraksi PKB, Heru Kundhimiarso, mengapresiasi langkah tegas KPK dan mendesak pelayanan publik di Pemalang tetap berjalan normal. ADVERTISEMENT ​”Di atas segalanya, kita berharap …

Robot Simanullang Gaspol Digitalisasi Pajak Dairi, Pembayaran QRIS dan Virtual Account Segera Diluncurkan

Clara T S

29 Jul 2026

Bapenda Dairi dan Bank Sumut Perkuat Sinergi, Core PAD Disiapkan Pantau Penerimaan Daerah Secara Real-Time. ADVERTISEMENT SIDIKALANG – vokalpublika.comBadan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Dairi di bawah kepemimpinan Robot Simanullang terus mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan pendapatan daerah. Melalui penerapan sistem pembayaran pajak dan retribusi berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Virtual Account, Bapenda …

OTT Bupati Pemalang: KPK Sita Rp2 Miliar dan Amankan 21 Orang

Alwi Assagaf

29 Jul 2026

Jakarta, Vokalpublika.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan barang bukti uang tunai senilai lebih dari Rp2 miliar dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pemalang. Selain menyita uang tunai, tim penyidik meringkus 21 orang dari tiga lokasi berbeda, yakni Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. ADVERTISEMENT ​Lima orang yang tertangkap tangan di Jakarta, termasuk Bupati Pemalang, …

PT DPM Bangun Ekosistem Pelestarian Budaya Pakpak Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Clara T S

29 Jul 2026

SIDIKALANG _vokalpublika comPelestarian budaya tidak cukup dilakukan melalui seremoni semata, tetapi harus diwujudkan melalui pembinaan yang berkelanjutan. Prinsip tersebut menjadi landasan PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) dalam mendukung Aktivasi Seni Budaya Pakpak yang digelar di Desa Tungtung Batu, Kecamatan Silima Pungga Pungga, Kabupaten Dairi. ADVERTISEMENT Melalui kegiatan yang berlangsung pada 25 Juli 2026 itu, …

Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi Serahkan Sertipikat Hak Pakai kepada Kementerian Haji dan Umrah, Perkuat Kepastian Hukum Aset Negara

Clara T S

29 Jul 2026

Sidikalang –vokalpublika.comKantor Pertanahan Kabupaten Dairi kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung tertib administrasi pertanahan melalui penyerahan Sertipikat Hak Pakai atas nama Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Dairi. Penyerahan sertipikat tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan kepastian hukum terhadap aset milik instansi pemerintah sekaligus memperkuat legalitas aset negara agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x