Ketua PMII Bulukumba Kritik Pembangunan Perumahan Subsidi, Nilai Pemerintah Abai Fungsi Pengawasan

Bulukumba, vokalpublika.com -Pembangunan perumahan subsidi di Kabupaten Bulukumba kembali menuai sorotan. Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bulukumba, Syaibatul Hamdi, secara terbuka melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah daerah yang dinilainya tidak serius dalam melakukan evaluasi terhadap para pengembang perumahan. Minggu, 7 September 2025.

ADVERTISEMENT

Menurut Hamdi, perumahan subsidi seharusnya hadir sebagai solusi nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun kenyataannya, ia menilai bahwa pembangunan perumahan tersebut justru menjadi ancaman baru bagi penataan ruang dan kelestarian lingkungan. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin proyek perumahan subsidi dibiarkan tumbuh secara masif di tengah kawasan perkotaan tanpa pengawasan yang ketat.

“Bagaimana mungkin perumahan subsidi dibiarkan tumbuh di tengah perkotaan, padahal jelas-jelas itu hanya akan menambah kepadatan. Sementara akses jalannya rusak, drainase tidak berfungsi, bahkan parahnya ada yang dibangun di area sempadan sungai, yang sewaktu-waktu ketika terjadi banjir akan membahayakan masyarakat yang tinggal disana,” tegasnya.

Hamdi menyebut bahwa fenomena tersebut merupakan bentuk nyata dari kelalaian dan ketidakseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ia menilai bahwa proyek perumahan subsidi selama ini lebih dipandang sebagai komoditas ekonomi oleh pemerintah, tanpa pertimbangan matang terhadap dampak sosial dan ekologis yang ditimbulkannya.

“Kalau ini terus dibiarkan, Bulukumba bukan hanya menjadi kota yang acakan, tetapi juga akan menghadapi bencana ekologis. Kami menilai, pembangunan perumahan subsidi ini lebih banyak menguntungkan pengembang daripada menyejahterakan rakyat kecil,” ujarnya lantang.

Ia menekankan bahwa keberadaan perumahan subsidi seharusnya membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat kecil, bukan sebaliknya menjadi sumber masalah baru. Apalagi, jika pembangunan dilakukan di wilayah yang tidak layak secara tata ruang, seperti sempadan sungai atau kawasan yang tidak memiliki infrastruktur pendukung yang memadai.

Lebih lanjut, PMII Bulukumba dengan tegas menyatakan sikapnya untuk tidak tinggal diam terhadap persoalan ini. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk segera bertindak tegas menertibkan para pengembang perumahan yang dinilai nakal dan menghentikan seluruh proyek pembangunan yang terbukti melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku.

“Perumahan untuk rakyat kecil jangan jadi proyek bancakan. Kami ingin pemerintah tegas berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan hanya pada para investor dan pengembang,” tutupnya.

Sikap kritis PMII Bulukumba ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat sipil terhadap arah pembangunan daerah yang dinilai tidak pro-rakyat. Seruan mereka menjadi peringatan bagi pemangku kebijakan agar tidak mengabaikan prinsip-prinsip tata ruang, keberlanjutan lingkungan, serta hak masyarakat atas hunian yang layak dan aman.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba terkait kritik yang dilontarkan oleh PMII tersebut.

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)