DPP Golkar Nonaktifkan Adies Kadir dari Wakil Ketua DPR RI

Jakarta, vokalpublika.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar resmi menonaktifkan Adies Kadir dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI. Keputusan ini disampaikan melalui siaran pers resmi partai berlambang pohon beringin pada Ahad (31/8/2025).

Dalam salinan dokumen, keputusan tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji.
“Berdasarkan pertimbangan atas dinamika masyarakat yang berkembang belakangan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” demikian isi dokumen itu.

Dalam siaran persnya, DPP Golkar juga menegaskan bahwa setiap langkah partai merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Partai juga menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam sejumlah peristiwa belakangan ini, serta menegaskan komitmen memperkuat disiplin dan etika bagi anggota Fraksi Golkar di DPR.

Konfirmasi atas siaran pers ini diperoleh langsung dari Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji.
“Ya benar,” kata Sarmuji saat dihubungi Republika, Ahad (31/8/2025).

Klarifikasi Adies Kadir Soal Tunjangan DPR

Adies Kadir sendiri sempat menjadi sorotan publik terkait pernyataannya mengenai tunjangan anggota DPR RI. Pada Selasa (19/8/2025), ia menyebut terdapat tambahan tunjangan, sehingga memunculkan polemik di masyarakat.

Namun, sehari kemudian, pada Rabu (20/8/2025), Adies memberikan klarifikasi di Kompleks Parlemen, Jakarta. Ia mengakui terjadi kekeliruan dalam penyampaian data terkait tunjangan anggota dewan.
“Setelah saya cek di kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti saya sampaikan. Tunjangan beras tetap Rp200 ribu sejak 2010, dan tunjangan bensin Rp. 3 juta per bulan,” ujar Adies.

Ia menjelaskan bahwa tambahan yang diberlakukan hanyalah tunjangan perumahan, karena rumah dinas anggota DPR sudah dialihfungsikan oleh Sekretariat Negara.
“Itu karena rumah dinas dialihfungsikan, jadi anggota baru tidak lagi mendapat rumah dinas, melainkan diberikan tunjangan perumahan,” jelasnya.

Adies berharap klarifikasi itu dapat meredam polemik di masyarakat, sekaligus meluruskan informasi yang sempat simpang siur.

Dinamika Politik Golkar

Penonaktifan Adies Kadir oleh DPP Partai Golkar dinilai sebagai langkah strategis partai dalam merespons gejolak politik dan persepsi publik. Keputusan ini sekaligus menegaskan arah Golkar dalam menegakkan disiplin organisasi serta menjaga citra partai di tengah sorotan masyarakat terhadap DPR RI.

Dengan langkah ini, posisi Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar sementara waktu akan menunggu keputusan lanjutan dari partai dan mekanisme resmi di parlemen.

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)