H. Aris Ismail Wakil Ketua DPRD Pemalang Serukan “Kita Adalah Wakil Rakyat”. Kami Dari Fraksi Partai Golkar Siap Ditinjau, Dievaluasi Tunjangan dan Fasilitasnya

Pemalang, vokalpublika.com– Menanggapi rencana aksi yang dipelopori oleh GRIB JAYA DPC Pemalang, H. Aris Ismail Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang dari fraksi Partai Golkar turut angkat bicara.

Menurut Politisi muda tersebut, masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan sah saja untuk menyampaikan aspirasinya. Aris tidak membantah bahwa gedung DPRD adalah rumah rakyat, sudah seharusnya masyarakat tau kinerja kami para wakil rakyat.

“Ya silahkan, boleh – boleh saja. Kan kantor dewan rumah rakyat juga. Justru malah biar masyarakat tau secara langsung kinerja kita sebagai wakil rakyat,” kata Aris Ismail, kepada awak media, Sabtu 30 Agustus 2025.

Lebih lanjut, pada kesempatan yang sama, Sekjen DPP Partai Golkar melalui Aris Ismail Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang Fraksi Golkar, menyerukan bahwa, “Kita Adalah Wakil Rakyat”.

“Wakil rakyat jangan berharap dengan rakyat yang diwakilinya. Ukur kepatutan diri dalam berkata dan berpenampilan, peka terhadap kebutuhan rakyat dan anti pamer. Partai Golkar siap ditinjau dan dievaluasi tunjangan dan fasilitasnya,” seru Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai berlambang pohon beringin tersebut.

Menyinggung adanya rencana aksi di gedung DPRD yang diprakarsai oleh GRIB Jaya DPC Pemalang, Aris Ismail pun berpesan, berkaitan dengan tunjangan yang didapatkan DPRD. biar masyakarat mengetahui langsung.

“Silahkan sampaikan aspirasi, yang penting jangan sampai anarkis,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, dalam undangan terbukanya, Grib Jaya mengajak seluruh elemen masyarakat yang peduli untuk turut serta dalam aksi:

Hari/Tanggal: Senin, 1 September 2025.

Waktu: Pukul 09.00 WIB – hingga tuntutan dikabulkan.

Lokasi: Gedung DPRD Kabupaten Pemalang

Tunjangan dan Kunker DPRD Disorot: “Hanya Hambur Uang Rakyat”

Ketua DPC Grib Jaya Pemalang, Muliadi, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kemarahan rakyat terhadap besarnya anggaran tunjangan perumahan dan biaya kunjungan kerja DPRD yang dinilai tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Setiap kunjungan kerja bisa menghabiskan Rp400 juta. Kalau sebulan ada tiga kali kunjungan, berarti Rp1,2 miliar uang rakyat habis tanpa hasil yang jelas,” tegas Muliadi saat diwawancarai media, Jumat malam (29/8/2025).

Ia menilai, anggaran tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur dasar masyarakat.

“Semua itu tidak ada manfaatnya buat rakyat Pemalang,” tambahnya.

“Kami Bukan Tamu, Kami Pemilik Gedung Itu”

Lebih lanjut, Muliadi menyampaikan bahwa saat ini bukan lagi waktunya diam. Ia mengajak masyarakat untuk bangkit melawan praktik-praktik politik yang dinilainya hanya merugikan rakyat.

“Kami, Grib Jaya bersama masyarakat Pemalang, bertekad menyuarakan protes secara langsung di depan Gedung DPRD. Gedung itu dibangun dari pajak rakyat. Jadi, ketika kami datang, sambutlah kami dengan baik dan sopan,” ujarnya tegas.

“Karena sejatinya, kami inilah pemilik gedung dewan itu, bukan para politisi yang duduk di dalamnya,” pungkas Muliadi. (Alwi Assagaf)