Komisi III DPRD Karimun Sidak Tambang Pasir: PT. JPS Disegel, PT. ATM Terancam Menyusul

Karimun, vokalpublika.com – Aroma persoalan pertambangan pasir darat di Kecamatan Sugie Besar kian menyengat. (24/8), tiga anggota Komisi III DPRD Karimun, masing-masing Ery Januardin (NasDem), Dedi Jarliyostika (Hanura), dan Febri Hendrita Eka Putri (PKS) turun langsung ke lapangan melakukan inspeksi mendadak (sidak).

Lokasi pertama yang mereka datangi adalah tambang pasir darat milik PT. Jeni Prima Sukses di Pulau Citlim. Dari pengamatan, kawasan tambang tampak sepi aktivitas setelah sebelumnya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP RI resmi melakukan penyegelan. Spanduk bertuliskan tanda larangan beroperasi terpasang di area lokasi, menjadi bukti nyata tindakan tegas pemerintah pusat.
“Kami mengapresiasi langkah cepat Ditjen PSDKP KKP RI. Penyegelan ini menunjukkan negara tidak main-main dalam menindak pelanggaran lingkungan di pulau-pulau kecil,” ujar Ery Januardin dengan nada tegas.

Namun, sorotan tajam justru mengarah ke tambang milik PT. Asa Tata Mardivka (ATM) di Desa Buluh Patah. Di lokasi ini, aktivitas tambang masih terlihat berjalan, dengan sejumlah alat berat dan jalur transportasi material yang diduga terus digunakan. Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar: mengapa PT. ATM masih dibiarkan beroperasi?
“Kalau PT. JPS bisa disegel, maka PT. ATM juga harus diperlakukan sama jika terbukti melanggar aturan. Jangan ada tebang pilih dalam penegakan hukum,” tegas Dedi Jarliyostika.

Dari penelusuran, tambang pasir di Desa Buluh Patah ini diduga kuat menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang signifikan. Vegetasi di sekitar area galian terlihat rusak, kontur tanah menganga, sementara jalur distribusi pasir merusak jalan desa. Warga sekitar bahkan mengeluhkan debu tebal, turunnya kualitas air, dan berkurangnya lahan produktif akibat aktivitas tambang.

Dalam kesempatan itu, Ery Januardin juga menyambut baik usulan Ketua DPC Projo Karimun, Wisnu Hidayatullah, agar persoalan tambang ini segera dibawa ke meja rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Karimun bersama pihak-pihak terkait. “Usulan itu sejalan dengan fungsi pengawasan DPRD. Kami siap menindaklanjuti dan memastikan semua pihak dihadirkan dalam forum resmi untuk mengurai persoalan ini,” tegasnya.

Sementara itu, Febri Hendrita Eka Putri menambahkan, DPRD Karimun tidak akan tinggal diam.
“Kami akan mengawal persoalan ini hingga tuntas. Rapat dengar pendapat (RDP) bersama instansi terkait dan perusahaan tambang akan segera kami dorong, agar semua fakta terungkap di ruang publik,” ujarnya.

Sidak ini membuka fakta bahwa praktik tambang pasir darat di Karimun tidak hanya soal izin, tetapi juga menyangkut kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat sekitar. Dengan adanya penyegelan PT. Jeni Prima Sukses (JPS) dan desakan agar PT. Asa Tata Mardivka (ATM) segera menyusul, publik kini menunggu langkah konsisten dari aparat penegak hukum dan kementerian terkait.

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)