Home » Uncategorized » Okta Alamsyah: Kerugian Negara dari FTZ Karimun Bukti Gagalnya Tata Kelola dan Pengawasan

Okta Alamsyah: Kerugian Negara dari FTZ Karimun Bukti Gagalnya Tata Kelola dan Pengawasan

Alwi Assagaf 17 May 2025 809

Tanjung Balai Karimun — Pernyataan keras disampaikan oleh Okta Alamsyah, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu (STISIPOL) Raja Haji Tanjungpinang, menanggapi temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri terkait penyalahgunaan fasilitas Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) di Karimun. Berdasarkan laporan tersebut, negara mengalami kerugian mencapai Rp182,9 miliar.

Advertisement
ADVERTISEMENT

Rinciannya meliputi:

Rp143,5 miliar dari hilangnya penerimaan cukai rokok (2016–2019),

Rp14,3 miliar dari penerimaan pajak yang hilang,

Rp25,1 miliar dari PPN yang tidak tertagih.

Baca juga:  Pemkab Dairi Gelar Buka Puasa Bersama Masyarakat Sidikalang, Perkuat Silaturahmi dan Pelayanan Sosial

Menurut Okta, angka tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap kawasan FTZ yang seharusnya menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi daerah.

“Alih-alih memberikan manfaat maksimal untuk perekonomian lokal dan nasional, FTZ Karimun justru disalahgunakan untuk menghindari kewajiban fiskal negara,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kerugian negara dalam jumlah besar ini bukan sekadar masalah fiskal, melainkan bentuk kerusakan tata kelola yang mencederai rasa keadilan masyarakat.

“Ini bukan hanya persoalan uang negara yang hilang, tetapi juga soal kepercayaan publik terhadap sistem yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat,” tambahnya.

Baca juga:  Skandal Karimun: Batu Granit & Limbah Premix Masuk Lewat Skema FTZ, Diduga Ada Jaringan Oknum hingga Pengelola Kawasan

Lebih lanjut, Okta menyoroti lambatnya proses penegakan hukum. Meski penyelidikan telah berlangsung, hingga kini belum ada penetapan tersangka. Ia mendesak Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) untuk segera bertindak secara cepat, transparan, dan akuntabel.

“Penegakan hukum yang tegas dan terbuka akan menjadi sinyal bahwa negara serius melindungi kepentingan publik dan tidak memberi ruang bagi penyimpangan,” tegasnya.

Sebagai penutup, ia menyerukan agar pemerintah pusat dan daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan FTZ di Karimun, serta memperkuat sistem pengawasan lintas sektor agar fasilitas ini tidak lagi menjadi celah praktik ilegal yang merugikan negara.

Baca juga:  PTSL Permudah Urus Sertipikat Tanah, Warga Bangka Tengah Akui Pelayanan BPN Lebih Mudah
Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
Kantor Pertanahan Dairi Ikuti Workshop Verifikasi Penataan Akses Reforma Agraria 2026

Clara T S

12 Nov 2026

DAIRI – vokalpublika.comKantor Pertanahan Kabupaten Dairi terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pelaksanaan program Reforma Agraria, khususnya melalui optimalisasi Penataan Akses Reforma Agraria yang berorientasi pada peningkatan produktivitas tanah dan kesejahteraan masyarakat. ADVERTISEMENT Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi dalam Workshop Wilayah I dalam rangka Verifikasi Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria Tahun Anggaran …

Ancaman 2.304 Bencana Sepanjang 2026, ATR/BPN Dorong Penataan Ruang Berbasis Risiko

Clara T S

12 Nov 2026

JAKARTA –vokalpublika.comTingginya ancaman bencana di Indonesia menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk memperkuat perencanaan pembangunan wilayah yang berorientasi pada keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Hingga 6 November 2026, Indonesia tercatat telah dilanda 2.304 kejadian bencana, sehingga aspek mitigasi harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan penataan ruang. ADVERTISEMENT Momentum Hari Tata Ruang Nasional 2026 pun …

LKP Dairi Hadiri Dialog Bersama Kapolres, Zuhri Bintang Dorong Penegakan Hukum Tegas dan Humanis

Clara T S

12 Nov 2026

DAIRI –vokalpublika.comLembaga Kebudayaan Pakpak (LKP) Kabupaten Dairi turut mengambil bagian dalam kegiatan silaturahmi dan dialog terbuka yang digelar Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K., bersama 19 organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Coffee Poda Lantai II, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Rabu (11/11/2026). ADVERTISEMENT Kehadiran LKP dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya Polres Dairi …

Hadiri Dialog Bersama Kapolres,PIKI Dairi Tekankan pentingnya Ketekadanan Dan lingkungan Keluarga

Clara T S

12 Nov 2026

DAIRI – vokalpublika.comPersatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Kabupaten Dairi turut mengambil bagian dalam kegiatan silaturahmi dan dialog terbuka bersama Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K., yang melibatkan 19 organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Coffee Poda Lantai II, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Rabu (11/11/2026). ADVERTISEMENT Kehadiran PIKI Dairi dalam pertemuan tersebut diwakili Ketua DPC PIKI …

AMPI Dairi Ambil Bagian dalam Silaturahmi Kapolres, Dorong Sinergi Pemuda Jaga Kondusivitas Daerah.

Clara T S

12 Nov 2026

DAIRI –vokalpublika.comAngkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kabupaten Dairi turut ambil bagian dalam kegiatan silaturahmi dan dialog terbuka yang digelar Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K., bersama 19 organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Coffee Poda Lantai II, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Rabu (11/11/2026). ADVERTISEMENT Dalam kegiatan tersebut, AMPI Dairi diwakili Ketua Satgas AMPI Jonathan Hutapea, …

Dairi Perkuat Ketahanan Pangan, Lima Brigade Pangan Dikukuhkan untuk Dorong Pertanian Modern

Clara T S

12 Nov 2026

DAIRI –vokalpublika.comPemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi terus memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah membentuk dan mengukuhkan lima Brigade Pangan (BP) untuk mendorong pengelolaan pertanian yang lebih modern, produktif, dan berdaya saing. ADVERTISEMENT Pengukuhan lima Brigade Pangan tersebut dilakukan oleh …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x