Home » Uncategorized » Okta Alamsyah: Kerugian Negara dari FTZ Karimun Bukti Gagalnya Tata Kelola dan Pengawasan

Okta Alamsyah: Kerugian Negara dari FTZ Karimun Bukti Gagalnya Tata Kelola dan Pengawasan

Alwi Assagaf 17 May 2025 549

Tanjung Balai Karimun — Pernyataan keras disampaikan oleh Okta Alamsyah, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu (STISIPOL) Raja Haji Tanjungpinang, menanggapi temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri terkait penyalahgunaan fasilitas Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) di Karimun. Berdasarkan laporan tersebut, negara mengalami kerugian mencapai Rp182,9 miliar.

Rinciannya meliputi:

Rp143,5 miliar dari hilangnya penerimaan cukai rokok (2016–2019),

Rp14,3 miliar dari penerimaan pajak yang hilang,

Rp25,1 miliar dari PPN yang tidak tertagih.

Baca juga:  Skandal Karimun: Batu Granit & Limbah Premix Masuk Lewat Skema FTZ, Diduga Ada Jaringan Oknum hingga Pengelola Kawasan

Menurut Okta, angka tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap kawasan FTZ yang seharusnya menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi daerah.

“Alih-alih memberikan manfaat maksimal untuk perekonomian lokal dan nasional, FTZ Karimun justru disalahgunakan untuk menghindari kewajiban fiskal negara,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kerugian negara dalam jumlah besar ini bukan sekadar masalah fiskal, melainkan bentuk kerusakan tata kelola yang mencederai rasa keadilan masyarakat.

“Ini bukan hanya persoalan uang negara yang hilang, tetapi juga soal kepercayaan publik terhadap sistem yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat,” tambahnya.

Baca juga:  Takbiran Bergema di Dairi, Festival Bedug Hadirkan Harmoni Religi dan Kreativitas

Lebih lanjut, Okta menyoroti lambatnya proses penegakan hukum. Meski penyelidikan telah berlangsung, hingga kini belum ada penetapan tersangka. Ia mendesak Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) untuk segera bertindak secara cepat, transparan, dan akuntabel.

“Penegakan hukum yang tegas dan terbuka akan menjadi sinyal bahwa negara serius melindungi kepentingan publik dan tidak memberi ruang bagi penyimpangan,” tegasnya.

Sebagai penutup, ia menyerukan agar pemerintah pusat dan daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan FTZ di Karimun, serta memperkuat sistem pengawasan lintas sektor agar fasilitas ini tidak lagi menjadi celah praktik ilegal yang merugikan negara.

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)
Slider Foto Otomatis
Related post
Ketua TP PKK Dairi Perkuat Ketahanan Keluarga melalui Pembinaan PAAR di Desa Bulu Duri

Clara T S

24 Apr 2026

DAIRI//vokalpublika.comKomitmen membangun keluarga yang tangguh dan berkualitas terus diperkuat oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Dairi. Hal ini ditandai dengan kehadiran Ketua TP PKK Kabupaten Dairi, Rita Puspita Vickner Sinaga, dalam kegiatan pembinaan PKK di Desa Bulu Duri, Kecamatan Lae Parira, Jumat (24/4/2026). Desa tersebut merupakan desa binaan dalam program Pola …

Apresiasi Langkah UAS Alihmedia ke Sertipikat Elektronik, Menteri Nusron: Jamin Keamanan dan Kemudahan di Masa Depan

Clara T S

24 Apr 2026

BANGKINANG//vokalpublika.com Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan apresiasi atas langkah Abdul Somad yang secara sukarela mengalihmediakan sertipikat tanahnya dari bentuk analog menjadi Sertipikat Elektronik. Langkah ini dinilai sebagai bentuk dukungan nyata terhadap transformasi digital layanan pertanahan di Indonesia. Menurut Menteri Nusron, implementasi Sertipikat Elektronik merupakan bagian penting dari modernisasi …

Wamen Ossy Tinjau Kantah Kota Palangkaraya, Pastikan Layanan Pertanahan Kian Cepat dan Ramah Masyarakat

Clara T S

24 Apr 2026

PALANGKARAYA /vokalpublika com Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, meninjau langsung pelayanan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (23/4/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kualitas layanan pertanahan berjalan optimal, cepat, nyaman, serta semakin memudahkan masyarakat. Dalam arahannya kepada jajaran Kantah Kota Palangkaraya, Wamen Ossy menekankan …

Transformasi STPN Jadi Sekolah Kedinasan, ATR/BPN Minta Dukungan DPR RI Perkuat SDM Pertanahan

Clara T S

23 Apr 2026

JAKARTA /vokalpublika.comKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mendorong transformasi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional menjadi institusi pendidikan vokasi berbasis sekolah kedinasan dengan skema ikatan dinas. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pertanahan dan tata ruang yang profesional, berintegritas, dan siap kerja sejak awal. Permintaan dukungan tersebut disampaikan Sekretaris …

Bupati Dairi Perkuat Sinergi Pembangunan di Musrenbang RKPD Sumut 2027

Clara T S

23 Apr 2026

MEDAN//vokalpublika.comKomitmen mempererat kolaborasi lintas wilayah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan kembali ditegaskan Bupati Dairi, Vickner Sinaga, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027. Kegiatan strategis ini digelar di Hotel Santika Premiere Dyandra, Rabu (22/4/2026). Forum perencanaan tahunan tersebut dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad …

Reforma Agraria di Desa Soso: Petani Perempuan Bangkit, Dari Konflik Lahan Menuju Kesejahteraan

Clara T S

22 Apr 2026

BLITAR//vokalpublika.com Program reforma agraria yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terbukti membawa perubahan nyata bagi masyarakat, khususnya petani perempuan di Desa Soso, Kabupaten Blitar. Kepastian hukum atas tanah tidak hanya menghadirkan rasa aman, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan keluarga. Bagi Patma (55), petani perempuan di desa tersebut, perjalanan mendapatkan hak …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x