Ketua DPW Gerak Keris Kepri, Gunawan, S.H., M.H.: Di Batam, Pengoplos Beras Jalankan Operasi Terorganisir

Batam, Vokalpublika.Com- Ketua DPW Gerak Keris Kepulauan Riau, Gunawan, S.H., M.H., menyoroti tajam praktik pengoplosan beras subsidi menjadi beras premium di Batam yang dinilainya lebih brutal dan terstruktur dari sekadar pelanggaran biasa. Ia menyebut praktik tersebut sebagai bagian dari operasi mafia pangan lintas negara yang berlangsung terang-terangan namun dibiarkan tanpa penindakan.

“Frasa kurang ajar saja tidak cukup. Ini adalah praktik sistematis dan terstruktur, menyerupai operasi mafia pangan lintas batas negara,” tegas Gunawan dalam pernyataannya pada 26 Juli 2025.

Menurutnya, setiap bulan diduga ada 300 hingga 500 kontainer beras asal Vietnam dan Thailand yang masuk secara ilegal ke Batam melalui Singapura. Ironisnya, beras-beras tersebut tidak masuk melalui pelabuhan resmi, melainkan melalui pelabuhan kecil yang dikendalikan kelompok swasta.

“Ini potret telanjang dari lemahnya kontrol negara terhadap kawasan perdagangan bebas. Free trade zone seharusnya menjadi kawasan strategis, bukan celah untuk pengkhianatan ekonomi,” kritik Gunawan.

Ia mengungkap bahwa beras impor ilegal tersebut dicampur dengan beras lokal berkualitas rendah, dikemas ulang dengan merek-merek lokal yang mencurigakan, lalu dijual sebagai beras premium di pasar Batam dengan harga Rp14.600 hingga Rp14.800 per kilogram. Padahal, biaya impor dan kemas ulang hanya sekitar Rp10.000 per kilogram, menciptakan margin keuntungan tak wajar.

“Margin itu bisa mencapai Rp50 miliar hingga Rp80 miliar per bulan. Angka yang cukup untuk membiayai pembangunan irigasi di lima provinsi atau subsidi benih bagi jutaan petani kecil,” ujarnya.

Gunawan menilai bahwa dampak dari praktik ini bukan hanya pada kerugian fiskal negara, tetapi juga penghancuran kepercayaan publik terhadap pemerintah, terutama ketika Presiden RI Prabowo Subianto tengah menggaungkan pentingnya kedaulatan pangan.

“Ini bukan lagi sekadar pidana ekonomi. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah konstitusi bahwa negara wajib melindungi petani dan menjamin akses pangan yang layak bagi rakyat,” tegasnya.

Lebih ironis, lanjut Gunawan, gudang-gudang penyimpanan beras ilegal berdiri terang di kawasan industri Batam. Nama perusahaan dan pemiliknya pun dikenal luas. Namun, tidak ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum.

“Siapa yang melindungi? Mengapa praktik ini tetap berlangsung? Ini bukan hanya soal pengoplos, tapi soal kartel pangan yang menguasai distribusi dari hulu ke hilir,” ucapnya.

Ia menegaskan, model bisnis mafia pangan ini tidak hanya merusak ekonomi pasar, tetapi juga menghancurkan sendi kepercayaan rakyat terhadap negara. Rantai pangan yang seharusnya menopang kedaulatan, kini dirusak oleh kepentingan rente dan aktor-aktor lama yang tak tersentuh hukum.

“Negara harus hadir dan bertindak. Jika tidak, maka keadilan sosial dan kedaulatan pangan hanya akan menjadi slogan kosong,” pungkas Gunawan, S.H., M.H.

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)