Home » Berita »
Dua Tahun Lebih Berjuang, 232 Warga Muara Pantun Kutai Timur Desak Pemerintah Selesaikan Konflik Lahan, Asep NS Pemkab Kutim Lembek?!


Dua Tahun Lebih Berjuang, 232 Warga Muara Pantun Kutai Timur Desak Pemerintah Selesaikan Konflik Lahan, Asep NS Pemkab Kutim Lembek?!

Redaksi 21 Nov 2026 32

KUTAI TIMUR 21 NOVEMBER 2026 — Rasa kecewa mendalam disampaikan Solihin, salah satu perwakilan dari 232 warga Desa Muara Pantun, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Selama lebih dari dua tahun, masyarakat terus berjuang menuntut kepastian atas tanah leluhur mereka yang diduga masuk ke dalam wilayah perizinan PT Equalindo Makmur Alam Sejahtera (PT EMAS).

Advertisement
ADVERTISEMENT

“Saya sebagai perwakilan masyarakat Dusun 3 Pantun Seberang Sari, Desa Muara Pantun, menyampaikan keluh kesah atas semua masalah konflik lahan yang kami alami. Selama ini kami mengadu kemana lagi? Semua instansi dan pemerintah sudah kami datangi, namun keluh kesah kami diabaikan. Kami kecewa karena kewenangan dan kepercayaan yang diberikan rakyat ternyata belum menyelesaikan masalah kami,” ujar Solihin dengan nada haru dan tegas.

“Kami hanya ingin hidup dan mempertahankan hak kami untuk regenerasi anak dan cucu kami. Semoga keluh kesah kami ini didengar dengan hati nurani,” tambahnya.

Empat Tuntutan Masyarakat yang Belum Terjawab

Berdasarkan catatan resmi, masyarakat menyampaikan empat tuntutan utama:

Baca juga:  Kritik Kebijakan WFH Jumat, Heru Kundhimiarso: Pelayanan Publik Taruhannya

Pertama, Evaluasi dan Pencabutan IUP Perusahaan
Meminta Pemerintah Kabupaten mengevaluasi secara menyeluruh proses penerbitan IUP PT EMAS, khususnya terkait masuknya tanah masyarakat ke dalam peta perizinan. Jika ditemukan pelanggaran prosedur, izin diminta untuk dicabut.

Kedua, Perlindungan Hak Tanah Masyarakat
Masyarakat telah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) dan menguasai tanah tersebut sejak lama tanpa pernah melepaskan haknya kepada pihak perusahaan. Hak ini mesti dihormati dan dilindungi.

Ketiga, Percepatan Penerbitan Sertifikat Tanah
Pengukuran melalui program PTSL sudah dilakukan, namun sertifikat belum diterbitkan. Masyarakat meminta BPN memberikan penjelasan tertulis dan kepastian hukum atas tanah mereka.

Keempat, Keputusan dan Kepastian Penyelesaian
Meminta Asisten I yang menangani persoalan ini memfasilitasi penyelesaian yang melibatkan semua pihak, dengan hasil yang dituangkan dalam berita acara resmi beserta batas waktu yang jelas.

Rapat Fasilitas Molor, Dokumen Perusahaan Belum Lengkap

Permasalahan ini sempat difasilitasi dalam rapat pada 7 September 2026. Surat resmi telah dikirimkan kepada PT EMAS maupun perwakilan masyarakat agar menyerahkan dokumen sengketa kepada Tim Fasilitasi Kabupaten.

Baca juga:  Dugaan Pencemaran Kali Semut: DLH Pemalang Didesak Tindak Tegas PT Ciomas Soal IPAL

Hingga kini, 232 warga telah memenuhi kewajibannya menyerahkan dokumen. Namun, pihak perusahaan belum menyampaikan data yang diminta. Sikap tegas dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur pun dinilai belum tampak.

Saat dihubungi, PLT Kabag Hukum Pemkab Kutai Timur menyebutkan bahwa masyarakat sudah memiliki pengacara dan menyarankan jalur hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Namun, setelah dikirimkan informasi mengenai tupoksi Bagian Hukum yang seharusnya membantu masyarakat melalui jalur fasilitasi non-litigasi, pihaknya hanya menjawab: “Kami pelajari dulu tentang kewenangan dan tusi kami.”

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kutai Timur memberikan penjelasan bahwa pihaknya terus mengingatkan perusahaan dan berjanji akan mengagendakan pertemuan segera. “Dari masyarakat sudah menyerahkan dokumen, sedangkan dari perusahaan belum. Insya Allah dalam waktu dekat,” ujarnya.

GMOCT: Dimana Keseriusan Pemkab Kutai Timur?

Menyikapi lambatnya penyelesaian ini, Sekretaris Umum GMOCT, Asep NS, menegaskan:

Baca juga:  Bupati Dairi Bahas Kerja Sama Peningkatan SDM dengan Universitas Terbuka

“Tidak adanya ketegasan dari Setda Kutai Timur kepada PT EMAS untuk menyerahkan dokumen adalah bentuk ketidakseriusan pemerintah daerah dalam mendengar dan menyelesaikan aduan rakyat. Bukankah para pejabat digaji dari pajak rakyat? Mereka ini pemimpin, atau seharusnya sadar diri sebagai pelayan masyarakat?”

“GMOCT yang berkantor di Jawa Tengah saja peduli dengan suara warga Muara Pantun. Mengapa Pemkab-nya sendiri terkesan abai terhadap warganya yang sudah berjuang lebih dari dua tahun? Lembek?” tegas Asep NS.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu langkah konkret dan keputusan tertulis yang adil dan berimbang.

GMOCT memberikan ruang hak jawab sesuai dengan UU Pers No 40 tahun 1999.

Team/Red (GMOCT)
GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama
Editor:

#KutaiTimur #KonflikLahan #HakMasyarakat #MuaraPantun #GMOCT

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
Kepemimpinan Baru Polresta Karawang, Apresiasi untuk AKBP Martua Silitonga

Redaksi

23 Nov 2026

JAKARTA 23 November 2026 – Pergeseran jabatan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali membawa sejumlah perubahan strategis dalam struktur organisasi. Salah satunya adalah penugasan AKBP Dr. Martua Raja Taripar Laut Barat Silitonga, S.H., S.I.K., M.Si., yang kini dipercaya mengemban amanah baru sebagai Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Karawang, Polda Jawa Barat. ADVERTISEMENT Sebelumnya, …

Pendidikan Politik Golkar Sumut di Dairi, Sabam Sibarani Tekankan Kader Berintegritas dan Bermanfaat bagi Masyarakat

Clara T S

22 Nov 2026

DAIRI – vokalpublika.com ADVERTISEMENT Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Sumatera Utara menggelar kegiatan Pendidikan Politik di Gedung Balai Budaya Pemerintah Kabupaten Dairi, Sidikalang, Minggu (22/11/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penguatan ideologi, pemahaman politik, serta peningkatan kapasitas kader dalam menghadapi dinamika politik dan menjalankan fungsi partai di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut dihadiri …

Toni Juni Putra Lumban Gaol Terpilih Aklamasi Pimpin Golkar Sidikalang, Sabam Sibarani Tekankan Konsolidasi Organisasi

Clara T S

22 Nov 2026

DAIRI – vokalpublika.com ADVERTISEMENT Musyawarah Kecamatan (Muscam) Partai Golongan Karya (Golkar) Kecamatan Sidikalang berlangsung di Gedung Balai Budaya, Sidikalang, Kabupaten Dairi, Minggu (22/11/2026), mulai pukul 16.30 WIB. Dalam forum tersebut, Toni Juni Putra Lumban Gaol terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Sidikalang. Terpilihnya Toni Juni Putra Lumban Gaol secara aklamasi mencerminkan …

Ady Hermawan Dorong Relokasi Pelabuhan Tanjung Batu Kecil, Harapkan Terealisasi pada 2027

Redaksi

22 Nov 2026

KARIMUN, VokalPublika.com – Kondisi pelabuhan yang menjadi akses keluar masuk masyarakat Tanjung Batu Kecil, Kabupaten Karimun, mendapat perhatian Wakil Ketua II DPRD Karimun, Ady Hermawan. ADVERTISEMENT Melalui peninjauan langsung di lokasi, Ady melihat kondisi fasilitas pelabuhan yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Pelabuhan tersebut merupakan salah satu akses penting bagi masyarakat dalam menunjang aktivitas …

Evolusi Insting Predator pada Primata Beradab: Ketika Kebaikan Dijadikan Celah untuk Mengeksploitasi Kepercayaan

Redaksi

22 Nov 2026

OPINI – Dalam kehidupan sosial, kemurahan hati sejatinya merupakan salah satu manifestasi tertinggi dari nilai kemanusiaan. Memberikan pertolongan kepada seseorang yang sedang mengalami kesulitan, membuka peluang ekonomi, memberikan akses permodalan, hingga membangun kepercayaan merupakan tindakan yang lahir dari kepedulian dan solidaritas antarsesama. ADVERTISEMENT Namun, realitas sosial terkadang memperlihatkan sisi lain yang jauh dari nilai-nilai tersebut. …

Ady Hermawan Salurkan Bantuan Jaring untuk Nelayan Tanjung Batu Kecil, Wujud Kepedulian terhadap Masyarakat Pesisir

Redaksi

22 Nov 2026

KARIMUN, VokalPublika.com – Perhatian terhadap kebutuhan masyarakat pesisir kembali ditunjukkan Ady Hermawan, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Karimun sekaligus Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Kepulauan Riau, melalui penyerahan bantuan jaring kepada nelayan di Desa Tanjung Batu Kecil, Kabupaten Karimun. ADVERTISEMENT Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat nelayan yang menggantungkan mata pencaharian dari sektor …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x