- BeritaBadak Jawa, Identitas Ekologis Banten: Relokasi dari Ujung Kulon Harus Didasarkan pada Kajian Ilmiah, Bukan Sekadar Kebijakan
- UncategorizedPeduli Korban Kebakaran, Kapolsek Silima Pungga-Pungga Sambangi Warga dan Salurkan Tali Asih
- UncategorizedPerluas Layanan ATR/BPN Dekat, Masyarakat Dairi dan 5 Daerah Lain di Sumut Kini Lebih Mudah Akses Pelayanan Pertanahan
- UncategorizedSambut 60 Peserta Magang Hub Batch 3, Staf Ahli ATR/BPN Dorong Generasi Muda Berikan Kontribusi Nyata
- AdvertorialWAKABE Diresmikan, Tri Adhianto Bidik Kalimalang Jadi Ikon Wisata Air dan Transportasi Masa Depan Bekasi
- BeritaMatangkan persiapan verifikasi faktual 2027, Hanura Batam konsolidasikan 12 PAC: progres administrasi capai 80 persen

Badak Jawa, Identitas Ekologis Banten: Relokasi dari Ujung Kulon Harus Didasarkan pada Kajian Ilmiah, Bukan Sekadar Kebijakan
OPINI – Rencana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, patut mendapat perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut perpindahan satwa dari satu kawasan konservasi ke kawasan lainnya. Lebih dari itu, terdapat tanggung jawab besar negara dalam menjaga keberlangsungan salah satu spesies paling langka di dunia yang selama ini menjadi bagian penting dari kekayaan ekologis Indonesia.
Badak Jawa bukan hanya satwa endemik yang memiliki nilai konservasi tinggi. Keberadaannya juga telah melekat sebagai identitas ekologis Banten, khususnya Ujung Kulon. Kawasan tersebut memiliki nilai historis, ekologis, dan strategis dalam perjalanan panjang upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.
Karena itu, setiap wacana relokasi tidak boleh diperlakukan sebagai keputusan administratif biasa. Kebijakan tersebut harus melalui pertimbangan ilmiah yang mendalam, transparan, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dalam perspektif konservasi, pemindahan satwa liar bukan perkara sederhana. Ada banyak variabel yang harus diperhitungkan, mulai dari kesesuaian habitat, ketersediaan pakan, karakteristik ekosistem, potensi penyakit, tingkat stres satwa, hingga risiko keselamatan selama proses pemindahan dan adaptasi di lokasi baru.
Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah relokasi benar-benar menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kelangsungan hidup Badak Jawa, atau masih terdapat alternatif perlindungan yang dapat dilakukan dengan memperkuat pengelolaan habitat alaminya di Ujung Kulon?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap upaya konservasi. Justru sebaliknya, hal itu merupakan bagian dari tanggung jawab publik untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut kelangsungan hidup spesies terancam punah benar-benar didasarkan pada kepentingan ekologis.
Jika pemerintah memiliki hasil kajian yang menunjukkan bahwa pemindahan merupakan langkah terbaik, maka hasil kajian tersebut semestinya dibuka kepada publik. Termasuk alasan urgensi, metode pelaksanaan, analisis risiko, serta jaminan perlindungan terhadap satwa setelah berada di habitat baru.
Sebab, keberhasilan konservasi tidak cukup diukur dari keberhasilan memindahkan satwa, melainkan dari kemampuannya bertahan hidup, berkembang biak, dan membangun populasi yang berkelanjutan.
Di tengah berkembangnya pembahasan mengenai rencana relokasi, muncul pula informasi yang mengaitkan pemindahan Badak Jawa dengan dugaan rencana pembukaan aktivitas pertambangan emas di kawasan Ujung Kulon.
Informasi semacam ini tentu dapat memunculkan kekhawatiran masyarakat. Namun, dalam menyikapinya, publik harus mampu membedakan antara fakta, dugaan, dan opini agar tidak terjebak dalam kesimpulan yang belum memiliki dasar pembuktian.
Berdasarkan siaran pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 17 November 2026, pemerintah menjelaskan bahwa kawasan daratan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Kementerian ESDM menjelaskan bahwa wilayah yang tercakup dalam penetapan tersebut hanya meliputi sebagian kawasan perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan daratan maupun kawasan konservasi TNUK.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, juga menjelaskan bahwa penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) tidak serta-merta memberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan penambangan.
Bahkan, dalam keterangan resminya, Kementerian ESDM menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada izin pertambangan yang diterbitkan, baik di kawasan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon maupun di dalam kawasan taman nasional itu sendiri.
Keterangan tersebut penting menjadi rujukan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak mencampuradukkan penetapan wilayah pertambangan dengan penerbitan izin usaha pertambangan.
Dengan demikian, tidak tepat apabila dugaan keterkaitan antara rencana relokasi Badak Jawa dan aktivitas pertambangan langsung dianggap sebagai sebuah fakta tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, klarifikasi mengenai status pertambangan juga tidak boleh menghilangkan substansi persoalan utama, yakni bagaimana memastikan masa depan Badak Jawa dan kelestarian ekosistem Ujung Kulon.
Menurut saya, pemerintah perlu membangun komunikasi publik yang terbuka mengenai seluruh tahapan rencana pemindahan tersebut.
Masyarakat berhak mengetahui apa alasan mendasar relokasi, siapa saja ahli yang terlibat, bagaimana hasil kajian ekologisnya, serta bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi setelah pemindahan dilakukan.
Keterbukaan bukan berarti pemerintah harus mempertentangkan kepentingan konservasi dengan aspirasi masyarakat. Sebaliknya, transparansi merupakan fondasi penting agar kebijakan lingkungan mendapatkan legitimasi dan kepercayaan publik.
Para ahli konservasi, peneliti, pemerhati lingkungan, masyarakat sekitar kawasan, serta pemangku kepentingan lainnya perlu diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan secara objektif.
Jangan sampai kebijakan yang diklaim bertujuan menyelamatkan satwa justru menimbulkan persoalan ekologis baru akibat kurangnya perencanaan, lemahnya mitigasi risiko, atau minimnya keterlibatan para ahli.
Ujung Kulon bukan sekadar bentang alam di wilayah Banten. Kawasan ini merupakan salah satu aset konservasi penting Indonesia yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlangsungan Badak Jawa.
Karena itu, perlindungan terhadap kawasan tersebut harus dilakukan secara konsisten, baik melalui penguatan pengawasan, pencegahan perburuan liar, perlindungan habitat, pemulihan ekosistem, maupun pengembangan strategi konservasi jangka panjang.
Jika relokasi memang menjadi pilihan terbaik berdasarkan kajian ilmiah, pemerintah harus mampu membuktikan bahwa langkah tersebut memberikan manfaat nyata bagi kelangsungan hidup Badak Jawa.
Sebaliknya, apabila perlindungan habitat asli masih menjadi pilihan yang lebih aman dan efektif, maka penguatan konservasi di Ujung Kulon harus tetap menjadi prioritas.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan terletak pada seberapa cepat sebuah kebijakan dilaksanakan, melainkan pada seberapa besar kebijakan tersebut mampu menjamin keberlangsungan kehidupan dan kelestarian alam.
Badak Jawa bukan sekadar satwa langka. Ia adalah bagian dari identitas ekologis Banten, kekayaan hayati Indonesia, sekaligus warisan alam yang tidak boleh hilang akibat keputusan yang tidak dipertimbangkan secara matang.
Menjaga Badak Jawa berarti menjaga Ujung Kulon. Menjaga Ujung Kulon berarti menjaga tanggung jawab ekologis bangsa terhadap generasi mendatang.
Jangan sampai atas nama penyelamatan, kita justru mengambil keputusan yang belum sepenuhnya terukur. Sebab, ketika sebuah spesies yang sangat langka kehilangan kesempatan untuk bertahan hidup, tidak ada kebijakan yang mampu mengembalikan waktu dan memperbaiki kehilangan tersebut.
Oleh: M. Ismail | Jurnalis Kamis, 19 November 20265
FIFA World Cup 2026
Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat
48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026
Redaksi
18 Nov 2026
BATAM, vokalpublika.com– Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Batam mulai mematangkan langkah menghadapi tahapan verifikasi faktual partai politik tahun 2027. Tidak sekadar membenahi kelengkapan administrasi, Hanura Batam juga memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat akar rumput melalui koordinasi intensif bersama seluruh Pimpinan Anak Cabang (PAC) se-Kota Batam. ADVERTISEMENT Langkah tersebut diwujudkan melalui …
Redaksi
18 Nov 2026
PONTIANAK, vokalpublika.com– Hujan deras yang mengguyur Kota Pontianak, Minggu (15/11/2026), menyebabkan sejumlah kawasan terendam genangan air. Jalan Dharma Putra, Kecamatan Pontianak Utara, menjadi salah satu wilayah terdampak dengan ketinggian air mencapai 50–70 sentimeter. ADVERTISEMENT Warga setempat, M. Rokib, mengatakan genangan kali ini tergolong tidak biasa karena ketinggian air melebihi kejadian sebelumnya. Menanggapi kondisi tersebut, Wali …
Redaksi
18 Nov 2026
PONTIANAK, vokalpublika.com- Ancaman penyebaran penyakit chikungunya di K jiota Pontianak, Kalimantan Barat, menjadi perhatian serius menjelang dan selama musim penghujan. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kebersihan lingkungan serta memberantas tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang perkembangbiakan nyamuk. ADVERTISEMENT Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengimbau masyarakat agar tidak mengabaikan potensi penyebaran penyakit yang ditularkan melalui …
Redaksi
18 Nov 2026
KETAPANG, vokalpublika.com– Kontingen Kabupaten Kubu Raya sukses menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih gelar juara umum cabang olahraga pencak silat pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026. ADVERTISEMENT Kepastian tersebut berdasarkan Keputusan Panitia Porprov XIV Pencak Silat Kalimantan Barat Tahun 2026 Nomor 001/SK-PORPROVXI/2026 yang ditetapkan di Ketapang pada 17 November 2026. Dalam keputusan tersebut, …
Redaksi
18 Nov 2026
Pontianak, Kalimantan Barat, vokalpublika.com- Ketua DPD Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Kalimantan Barat, Budi Gautama, angkat bicara keras terkait dugaan penyerobotan tanah dan perusakan tanaman milik ahli waris H. Abd Hakim, orang tua Nurjali, CEO MediaHukum86.com. Di Jalan. Manunggal 51, Sungai Ambangah, Kubu Raya. Rabu, 18/11/2026. ADVERTISEMENT Budi mendesak Polres Kubu Raya segera memberikan kepastian hukum …
Redaksi
18 Nov 2026
JAKARTA, vokal publika.com— Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPP PWDPI), M. Nurullah RS, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menyerahkan laporan Catatan Redaksi berisi kumpulan dugaan korupsi, pungutan liar, serta penyalahgunaan dana publik yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung Republik …
17 Sep 2025 5.913 views
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. ADVERTISEMENT Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu …
07 Oct 2025 4.764 views
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
05 Aug 2025 4.119 views
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. ADVERTISEMENT Perkara kecelakaan maut …
05 Aug 2025 3.934 views
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. ADVERTISEMENT Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi …
22 May 2025 3.467 views
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. ADVERTISEMENT Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat …
14 May 2025 3.423 views
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. ADVERTISEMENT Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga …
28 Jul 2025 2.803 views
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. ADVERTISEMENT Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai …