ATR/BPN Tetapkan Lima Klaster Penertiban HGU Perusahaan Terlibat Karhutla, Sejumlah Hak Direkomendasikan Batal

JAKARTA – vokalpublika.com
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan lima klaster penertiban Hak Guna Usaha (HGU) terhadap 11 perusahaan yang qterindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pengelompokan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah penertiban, mulai dari rekomendasi pembatalan seluruh HGU, pembatalan sebagian, pengambilalihan tanah oleh negara setelah hak berakhir, hingga penghentian penerbitan HGU bagi perusahaan yang belum memiliki hak tersebut.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa penetapan lima klaster dilakukan berdasarkan sejumlah pertimbangan, antara lain luas lahan yang terbakar, riwayat kejadian kebakaran, ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan karhutla, kepatuhan terhadap kewajiban pemegang hak, serta status perizinan dan hak atas tanah perusahaan.

“Dari 11 perusahaan, kami buat beberapa klaster. Ada perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan, ada yang sebagian, ada yang status HGU-nya sudah berakhir, dan ada pula yang HGU-nya belum terbit sehingga tidak akan kami terbitkan,” ujar Nusron dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).

Tiga Perusahaan Direkomendasikan Kehilangan Seluruh HGU

Pada klaster pertama, ATR/BPN merekomendasikan pembatalan seluruh HGU milik tiga perusahaan. Rekomendasi tersebut didasarkan pada sejumlah temuan, di antaranya luas lahan terbakar lebih dari 50 persen, kebakaran yang terjadi berulang, tidak memadainya sarana dan prasarana pencegahan serta penanggulangan kebakaran, hingga ketidakpatuhan terhadap ketentuan dalam Surat Keputusan (SK) pemberian hak.

Ketiga perusahaan tersebut yakni PT NMIB dengan luas HGU sekitar 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, serta PT SKM dengan dua bidang lahan masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.

Sementara itu, klaster kedua mencakup PT BSLT yang berlokasi di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan luas lahan sekitar 2.300 hektare. HGU perusahaan tersebut telah berakhir sejak 2020. Dengan demikian, tanah tersebut dipastikan akan diambil alih oleh negara.

Tiga Perusahaan Tidak Akan Mendapatkan HGU

Pada klaster ketiga, terdapat tiga perusahaan yang telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memperoleh HGU. Ketiganya adalah PT ANI seluas 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare.

ATR/BPN memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi ketiga perusahaan tersebut. Selain itu, Nusron merekomendasikan agar pemerintah daerah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian melakukan evaluasi terhadap IUP yang telah dimiliki perusahaan.

Menurut Nusron, langkah tersebut diambil karena ditemukan indikasi kebakaran berulang, ketidaksesuaian sarana dan prasarana pencegahan kebakaran, serta belum aktifnya kegiatan perkebunan meskipun perusahaan telah mengantongi izin usaha.

“Pertimbangannya sama, kejadian kebakaran berulang, sarana dan prasarana untuk mengantisipasi kebakaran tidak sesuai, serta perusahaan belum aktif menjalankan kegiatan perkebunannya. Mereka sudah memiliki izin usaha perkebunan, tetapi belum ada kegiatan perkebunannya,” jelasnya.

Pembatalan Sebagian dan Pendalaman Tiga Perusahaan

Selanjutnya, klaster keempat mencakup PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas lahan sekitar 1.510 hektare. Untuk perusahaan ini, ATR/BPN merekomendasikan pembatalan sebagian HGU karena luas lahan yang terbakar tercatat kurang dari 50 persen.

Adapun klaster kelima meliputi tiga perusahaan, yakni PT STP dan PT GMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Ketiga perusahaan tersebut masih menjalani proses pendalaman untuk menentukan apakah pembatalan HGU akan dilakukan secara keseluruhan atau hanya sebagian.

Nusron mengatakan, tim ATR/BPN tengah melakukan inspeksi fisik ke lapangan sekaligus mengukur dan mencocokkan data sebagai dasar pengambilan keputusan.

“Untuk tiga perusahaan yang masih dalam pendalaman, kami sedang melakukan inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada. Setelah itu, akan kami tentukan apakah pembatalannya dilakukan seluruhnya atau sebagian. Selanjutnya tinggal proses penyusunan SK dan akan kami umumkan segera,” pungkasnya.

Melalui penertiban ini, Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa kepemilikan HGU harus disertai kepatuhan terhadap ketentuan pemberian hak, termasuk kewajiban menjaga dan mengelola lahan secara bertanggung jawab serta melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

(Clara)