Tanggapi Aksi Demonstrasi APUK, PT DPM Tegaskan Adendum AMDAL 2026 Bukan Izin Tambang Baru

DAIRI –vokalpublika.com
PT Dairi Prima Mineral (DPM) menyampaikan tanggapannya terkait aksi demonstrasi Aliansi Perjuangan untuk Keadilan (APUK) yang digelar pada Kamis (12/11/2026) di Kantor DPRD Kabupaten Dairi dan dilanjutkan di depan Kantor Bupati Dairi.

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah kekhawatiran terkait aktivitas pertambangan, mulai dari potensi bencana geologi, ancaman terhadap sumber air masyarakat, hingga dugaan dampak lingkungan yang dikaitkan dengan kegiatan perusahaan.

Aksi yang diawali dari Kantor DPRD Dairi itu diwarnai penyampaian orasi dan tuntutan secara bergantian oleh Ketua APUK Susandi Panjaitan, Koordinator Advokasi Yayasan Petrasa Dairi Duat Sihombing, serta Ketua GMNI Andi Silalahi.

Menanggapi berbagai aspirasi dan kekhawatiran yang disampaikan masyarakat, PT DPM menegaskan bahwa perusahaan menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, termasuk menyuarakan perhatian terhadap keselamatan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Chief Legal and External Officer PT Dairi Prima Mineral, Radianto Arifin, dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa PT DPM merupakan perusahaan pertambangan yang memiliki perizinan resmi dan berkomitmen menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Terkait gugatan yang diajukan 11 orang masyarakat terhadap Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup, perusahaan menyatakan menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung.

Radianto menjelaskan, penerbitan SKKLH Nomor 1437 Tahun 2026 yang berkaitan dengan Adendum AMDAL bukan merupakan tindakan untuk mengabaikan ataupun melawan putusan pengadilan sebelumnya.

Menurutnya, putusan Mahkamah Agung Nomor 277 K/TUN/LH/2024 yang membatalkan dan mencabut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2022 memiliki objek sengketa tersendiri dan tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk memiliki persetujuan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Substansi perkara dan objek sengketa dalam putusan pengadilan sebelumnya harus dibedakan secara hukum dari SKKLH terbaru. Kepemilikan persetujuan lingkungan berupa AMDAL merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan,” jelas Radianto.

Ia juga menegaskan bahwa SKKLH Nomor 1437 Tahun 2026 bukan merupakan izin tambang baru, melainkan persetujuan atas penyesuaian dokumen lingkungan melalui Adendum AMDAL, menyusul perubahan desain tambang.

Salah satu perubahan mendasar yang disampaikan perusahaan adalah penerapan metode backfilling, yakni pemanfaatan material hasil pengolahan limbah untuk mengisi kembali rongga bekas tambang bawah tanah.

Dengan perubahan desain tersebut, perusahaan menyebut tidak lagi menggunakan fasilitas penempatan tailing di darat atau Tailing Storage Facility (TSF) permanen yang membutuhkan area luas.

Radianto menyatakan, penerbitan SKKLH tersebut telah melalui proses evaluasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan dijalankan berdasarkan mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menambahkan, pengajuan persetujuan lingkungan tersebut didasarkan pada kajian teknis, pengelolaan risiko, pemantauan, serta pemenuhan persyaratan lingkungan yang ditetapkan pemerintah, dengan dukungan dokumen ilmiah dan tahapan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mengenai aspek kesesuaian tata ruang, PT DPM menjelaskan bahwa Adendum AMDAL melalui SKKLH Nomor 1437 Tahun 2026 secara eksplisit mendasarkan kesesuaian pemanfaatan ruang pada Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi Tahun 2014–2034.

Perusahaan menyatakan bahwa penilaian kesesuaian tata ruang telah dilakukan oleh instansi berwenang berdasarkan kriteria teknis dan ketentuan administratif yang berlaku.

Lebih lanjut, Radianto menegaskan bahwa perusahaan tidak mengabaikan kekhawatiran masyarakat, khususnya menyangkut keamanan dan keselamatan, pengelolaan limbah, perlindungan sumber air, kondisi geologi, serta potensi dampak terhadap lingkungan dan kehidupan warga.

“Kami menghormati hak asasi dan hak hukum setiap pihak untuk menyampaikan pendapat. Kami juga memahami adanya kekhawatiran dari sebagian masyarakat atas operasional tambang. Namun, kami menolak tuduhan bahwa perusahaan menjalankan kegiatan tanpa dasar hukum atau tidak menghiraukan kondisi lingkungan,” ujarnya.

Menurutnya, aspek keselamatan dan keamanan, pengelolaan limbah, perlindungan sumber air, kondisi geologi, serta potensi dampak terhadap masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pertambangan dan harus dikelola secara bertanggung jawab.

PT DPM, lanjut Radianto, berkomitmen untuk terus mematuhi ketentuan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkelanjutan, serta memenuhi seluruh kewajiban yang ditetapkan pemerintah dan regulator.

Menutup keterangannya, perusahaan berharap proses hukum yang sedang berjalan dapat berlangsung secara adil, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami berharap proses hukum yang tengah berlangsung dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku dan secara adil, sehingga perusahaan dapat beroperasi serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan Negara Republik Indonesia,” tutup Radianto.

Di tengah perbedaan pandangan mengenai rencana dan aktivitas pertambangan PT DPM, keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap hukum, pengawasan lingkungan, serta perlindungan keselamatan masyarakat menjadi aspek penting yang perlu terus mendapat perhatian bersama.

Aspirasi masyarakat dan penjelasan perusahaan diharapkan dapat ditempatkan dalam ruang dialog yang konstruktif, dengan tetap mengedepankan fakta, kajian ilmiah, transparansi, serta penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.(clara)