Seminar Hukum Nasional di Nganjuk Soroti Transformasi KUHP dan KUHAP, Dorong Masyarakat Lebih Tertib Hukum

Nganjuk, vokalpublika.com– Pemerintah Kabupaten Nganjuk bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kabupaten Nganjuk menyelenggarakan Seminar Hukum Nasional di Pendopo Sosro Kusumo, Kabupaten Nganjuk, Selasa (27/10/2026).

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat, unsur pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, praktisi hukum, serta berbagai elemen sosial mengenai perkembangan dan penerapan sistem hukum pidana Indonesia. Seminar tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda.

Seminar mengangkat tema “Transformasi Hukum Pidana Indonesia: Sosialisasi KUHP, KUHAP dan Penyesuaian Sistem Pemidanaan.” Tema ini dinilai penting untuk memperluas wawasan masyarakat mengenai perubahan dalam sistem hukum pidana, termasuk pendekatan pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pembinaan, pemulihan, dan keadilan.

Praktisi hukum dari DPC PERADI Kabupaten Nganjuk, Ir. Budi Waluyo, S.H., M.H., M.M., menyampaikan bahwa seminar hukum tersebut merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat dan negara melalui peningkatan pengetahuan di bidang hukum.

Menurut Budi, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang edukasi bagi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan agar semakin memahami perkembangan hukum pidana Indonesia serta mampu menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Aktivitas ini lebih menekankan pada kegiatan mencerdaskan kehidupan masyarakat dan negara melalui Seminar Hukum Nasional,” ungkap Budi.

Salah satu pembahasan utama dalam seminar tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pembaruan hukum pidana nasional ini membawa sejumlah perubahan penting dalam pengaturan tindak pidana, jenis pidana, serta pendekatan terhadap pelaku dan korban.

Dalam sistem pemidanaan yang baru, perhatian tidak hanya diarahkan pada aspek pembalasan, tetapi juga mencakup tujuan pencegahan, pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi sosial sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Beberapa pendekatan yang menjadi perhatian antara lain keadilan restoratif, alternatif pidana non-penjara, keadilan korektif dan rehabilitatif, serta pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law dengan batasan sesuai peraturan perundang-undangan.

Keadilan restoratif menekankan pentingnya pemulihan akibat tindak pidana, termasuk kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Sementara itu, pidana alternatif seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial memberikan pilihan pemidanaan selain penjara untuk perkara yang memenuhi persyaratan hukum.

Pendekatan korektif dan rehabilitatif juga diarahkan untuk mendorong pelaku menyadari kesalahannya, memperbaiki perilaku, dan kembali berperan secara positif di tengah masyarakat.

Selain KUHP baru, sosialisasi mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana proses penegakan hukum dijalankan, mulai dari penanganan perkara hingga pelaksanaan proses peradilan dengan tetap memperhatikan hak-hak pihak yang terlibat.

Melalui seminar ini, peserta diharapkan tidak hanya memahami perubahan regulasi, tetapi juga mampu membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan penghormatan terhadap hak setiap warga negara.

Budi menegaskan, tujuan utama kegiatan tersebut adalah mendorong seluruh elemen masyarakat, khususnya di Kabupaten Nganjuk, agar menempatkan hukum sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Peserta yang berasal dari unsur kelembagaan pemerintah, organisasi, praktisi hukum, tokoh sosial, dan media diharapkan dapat turut menyebarluaskan pemahaman hukum secara benar kepada masyarakat.

“Goal dari seminar ini adalah agar seluruh peserta, baik dari kelembagaan pemerintah, organisasi, praktisi, tokoh sosial, maupun media, dapat menjaga peradaban dengan mengedepankan hukum sebagai panglima, khususnya di Kabupaten Nganjuk,” kata Budi.

Ia juga menekankan pentingnya konsistensi dalam penegakan hukum agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Hukum harus tegak walau langit runtuh,” tegasnya.

Penyelenggaraan Seminar Hukum Nasional ini diharapkan menjadi salah satu langkah untuk memperkuat literasi hukum masyarakat Nganjuk, sekaligus menumbuhkan kesadaran bahwa ketertiban dan keadilan merupakan tanggung jawab bersama.

Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda pun menjadi pengingat bahwa pembangunan bangsa tidak hanya membutuhkan kemajuan ekonomi dan sosial, tetapi juga masyarakat yang sadar hukum, menjunjung keadilan, serta menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara.