KETUA DPD ASWIN KALBAR DESAK OTT TERKAIT AUDIT PERUMDAM BENGKAYANG DIBUKA TERANG

PONTIANAK, KALBAR — vokalpublika.com

Ketua DPD Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Kalimantan Barat, Budhi Gautama, mendesak aparat penegak hukum membuka secara terang, proporsional, dan akuntabel perkembangan kasus operasi tangkap tangan (OTT) Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat yang disebut berkaitan dengan dugaan transaksi dalam proses audit Perumdam Tirta Kabupaten Bengkayang.

Budhi menilai informasi mengenai diamankannya dua orang berinisial HR dan DN serta penyitaan uang tunai sekitar Rp400 juta telah menjadi perhatian publik. Karena itu, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai konstruksi perkara, status hukum para pihak, asal-usul dan peruntukan uang, barang bukti yang diamankan, serta dugaan keterkaitannya dengan proses audit Semester I Tahun Anggaran 2026.

«“Kami meminta perkara ini dibuka terang kepada publik sesuai koridor hukum. Jangan biarkan informasi yang parsial melahirkan spekulasi. Jika memang ditemukan dugaan tindak pidana korupsi, tegakkan hukum setegak-tegaknya berdasarkan alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Budhi Gautama.»

STATUS DN HARUS DIPERJELAS

Menurut Budhi, salah satu hal yang perlu segera diperjelas adalah status DN, yang dalam informasi sebelumnya disebut memiliki keterkaitan dengan BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat.

ASWIN meminta agar tidak terjadi pembentukan opini berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Kepolisian maupun pihak BPK diharapkan memberikan penjelasan resmi mengenai identitas, kedudukan, kapasitas, serta hubungan DN dengan proses audit yang dimaksud apabila informasi tersebut telah dapat disampaikan secara hukum.

«“Status DN harus dijelaskan secara resmi. Apakah benar memiliki hubungan kedinasan dengan BPK, dalam kapasitas apa, dan apakah keberadaannya berkaitan dengan tugas pemeriksaan atau kepentingan lain. Semua harus berdasarkan fakta dan bukti, bukan asumsi,” ujar Budhi.»

Budhi menegaskan ASWIN tidak menghakimi siapa pun. Namun, keterbukaan informasi penegakan hukum diperlukan agar ruang publik tidak dipenuhi spekulasi dan kesimpulan sepihak.

POLDa KALBAR DIMINTA BUKA PERKEMBANGAN PERKARA

ASWIN juga meminta Ditreskrimsus Polda Kalbar memberikan penjelasan secara bertahap mengenai perkembangan penanganan perkara, sepanjang tidak mengganggu kepentingan penyidikan.

Penjelasan tersebut antara lain mengenai status hukum para pihak, dugaan tindak pidana yang sedang didalami, hubungan uang Rp400 juta dengan perkara, barang bukti yang telah diamankan, serta kemungkinan adanya pihak lain apabila memang ditemukan bukti yang cukup.

Menurut Budhi, keterbukaan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

«“Masyarakat tidak meminta proses hukum dibuka tanpa batas. Yang kami dorong adalah transparansi sesuai kewenangan penyidik. Publik perlu mengetahui perkembangan perkara berdasarkan fakta hukum, bukan rumor,” katanya.»

JANGAN ADA TEKANAN, INTERVENSI, ATAU PERLAKUAN BERBEDA

ASWIN mengingatkan seluruh pihak agar tidak melakukan tekanan maupun intervensi terhadap proses hukum.

Penanganan perkara harus berjalan profesional, objektif, independen, dan berdasarkan alat bukti. Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana harus diproses sesuai hukum, sementara pihak yang belum terbukti bersalah tetap wajib mendapatkan perlindungan atas hak-hak hukumnya.

«“Hukum jangan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Siapa pun yang berdasarkan bukti dan proses hukum terbukti terlibat, harus diproses. Tetapi siapa pun yang belum terbukti bersalah juga wajib dihormati hak hukumnya,” tegas Budhi.»

Prinsip tersebut sejalan dengan asas praduga tak bersalah dan prinsip Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

ASWIN DORONG BPK BERIKAN KLARIFIKASI

Budhi juga mendorong BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat memberikan klarifikasi resmi apabila informasi mengenai keterkaitan DN dengan lembaga tersebut telah dapat dipastikan.

Menurutnya, BPK memiliki posisi strategis dalam sistem pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan keuangan negara sehingga integritas, independensi, dan kepercayaan publik terhadap proses pemeriksaan harus dijaga.

«“Kami berharap BPK memberikan penjelasan resmi berdasarkan fakta yang telah terverifikasi. Jangan sampai ketidakjelasan informasi justru menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi yang memiliki posisi penting dalam sistem pengawasan keuangan negara,” ujar Budhi.»

Apabila kemudian ditemukan dugaan pelanggaran terhadap integritas pemeriksaan atau ketentuan kedinasan, ASWIN mendorong agar mekanisme pemeriksaan internal maupun proses hukum dijalankan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

RUJUKAN HUKUM

ASWIN mengingatkan bahwa proses pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki landasan hukum yang kuat, antara lain:

• UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) tentang Indonesia sebagai negara hukum;
• UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
• UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
• UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
• serta ketentuan hukum acara pidana terkait proses penyelidikan, penyidikan, pembuktian, dan hak-hak pihak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, ASWIN juga berpedoman pada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta Kode Etik Jurnalistik, termasuk kewajiban melakukan verifikasi, menjaga keberimbangan, dan menghormati asas praduga tak bersalah.

ASWIN: PUBLIK BERHAK TAHU KEBENARAN BERDASARKAN FAKTA

Budhi menegaskan DPD ASWIN Kalimantan Barat akan terus memantau perkembangan perkara tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan kepentingan publik.

ASWIN meminta proses penanganan perkara berjalan transparan, profesional, akuntabel, objektif, dan bebas dari intervensi, sekaligus tetap menghormati hak hukum setiap pihak.

«“Publik berhak mengetahui kebenaran berdasarkan fakta hukum. Buka secara terang sesuai kewenangan, tegakkan hukum setegak-tegaknya, dan jangan lindungi siapa pun apabila bukti menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Namun jangan pula menghakimi seseorang sebelum proses hukum membuktikannya,” pungkas Budhi Gautama.»

(Tim-007 |