Sinergi BP Batam dan Kejari Batam, Rp18,82 Miliar PNBP Sewa Perairan Tersus Berhasil Diselesaikan

BATAM, vokalpublika.com— Sinergi Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam berhasil menyelesaikan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sewa perairan Terminal Khusus (Tersus) periode 2021–2025 dengan nilai mencapai Rp18.820.259.094.

Penyelesaian tersebut ditandai melalui kegiatan Serah Terima dan Pemberian Penghargaan atas Pendampingan Hukum (Legal Assistance) Penyelesaian PNBP Sewa Perairan pada Terminal Khusus BP Batam periode 2021–2025, Minggu (21/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Batam, I Wayan Wiradarma, secara simbolis menyerahkan penerimaan PNBP kepada Kepala BP Batam, Amsakar Achmad.

I Wayan mengatakan, penyelesaian kewajiban tersebut merupakan hasil sinergi antara Kejari Batam, BP Batam, asosiasi, serta para pelaku usaha.

Dari total 135 pemegang Tersus yang menjadi objek penanganan, hingga September 2026 tercatat 111 perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya.

“Capaian ini merupakan keberhasilan bersama dalam mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha,” ujar I Wayan.

Ia menjelaskan, persoalan tersebut bermula setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang membawa perubahan dalam pengelolaan pemanfaatan perairan Terminal Khusus di Batam.

Dalam proses penyelesaiannya, Kejari Batam melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara melakukan koordinasi, fasilitasi, serta pendampingan hukum kepada pemilik dan pengelola Tersus.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan hak negara dapat terpenuhi sekaligus memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitasnya.

Sementara itu, Kepala BP Batam Amsakar Achmad menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kejari Batam serta para pelaku usaha yang telah bersinergi dalam menyelesaikan kewajiban PNBP tersebut.

Menurut Amsakar, optimalisasi PNBP memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan Batam. Pasalnya, sejumlah kegiatan BP Batam ditopang oleh penerimaan negara bukan pajak yang dihimpun dari kegiatan pengusahaan.

“Apa yang kita lakukan ini harus kita maknai sebagai cara untuk mengabdikan diri bagi bangsa dan negara yang kita cintai,” kata Amsakar.

Amsakar juga menekankan pentingnya membangun rasa kebersamaan atau we feeling di antara seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, asosiasi, dan dunia usaha menjadi modal penting untuk menjaga momentum pembangunan Batam.

Ia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Batam pada semester I 2026 mencapai 7,28 persen. Capaian tersebut, menurutnya, perlu dijaga melalui iklim usaha yang kondusif, kepastian hukum, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan.

Komitmen tersebut juga sejalan dengan upaya Amsakar bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, dalam memperkuat pelayanan dan kepastian berusaha sekaligus menjaga daya saing Batam sebagai kawasan perdagangan, industri, dan kepelabuhanan.

Penyelesaian PNBP sewa perairan Tersus periode 2021–2025 tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan investor terhadap tata kelola pengusahaan di Batam.

“Kalau pelaku usaha sudah sehati, insyaallah Batam ke depan semakin jaya,” ujar Amsakar.

Kegiatan tersebut turut dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang dinilai berkontribusi dalam proses penyelesaian PNBP sewa perairan Tersus periode 2021–2025.

Turut hadir jajaran Kejari Batam dan BP Batam, KSOP Khusus Batam, Batam Shipyard and Offshore Association (BSOA), DPC Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) Batam, serta pimpinan dan perwakilan perusahaan pengelola Terminal Khusus.