Pemkab Dairi Klarifikasi TPP 2026: Tambahan Anggaran Bukan Tambahan Besaran

DAIRI —vokalpublika.com
Pemerintah Kabupaten Dairi memberikan klarifikasi terkait penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tahun Anggaran 2026 yang belakangan menjadi perhatian publik.

Pemkab Dairi menegaskan, tambahan anggaran TPP tidak berarti adanya kenaikan besaran TPP yang diterima masing-masing Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Dairi menjelaskan, penambahan alokasi anggaran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran TPP pada bulan-bulan yang sebelumnya belum dapat dianggarkan akibat keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Dengan kata lain, besaran TPP per PNS tetap, sementara alokasi anggarannya ditambah agar kewajiban pembayaran dapat dipenuhi.

BKAD menerangkan, kondisi tersebut tidak terlepas dari penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional yang berdampak terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah. Karena itu, Pemkab Dairi melakukan penataan kembali terhadap berbagai pos belanja dalam APBD 2026, termasuk anggaran TPP.

Dalam penganggaran awal, kemampuan keuangan daerah baru memungkinkan penyediaan sekitar Rp27 miliar untuk pembayaran TPP selama tujuh bulan bagi sekitar 3.479 PNS.

Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan anggaran untuk pembayaran TPP pada bulan berikutnya perlu kembali disesuaikan.

Dua Tambahan Transfer Pusat

Terkait sumber tambahan anggaran, BKAD menjelaskan terdapat dua tambahan transfer dari pemerintah pusat yang diterima Kabupaten Dairi pada tahun berjalan.

Tambahan pertama sekitar Rp120,3 miliar, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 59 Tahun 2026. Menurut BKAD, sebagian besar tambahan tersebut diarahkan untuk penanganan kebencanaan serta pembenahan infrastruktur dan pelaksanaannya sedang berjalan.

Sementara tambahan kedua sebesar Rp9.891.658.000 berdasarkan KMK Nomor 198 Tahun 2026. Tambahan inilah yang menurut BKAD digunakan untuk membantu memenuhi kekurangan anggaran TPP.

Penjelasan tersebut penting agar masyarakat dapat membedakan antara besaran TPP yang diterima setiap PNS, jumlah bulan pembayaran, dan total alokasi anggaran TPP.

Pemkab Dairi juga memahami perhatian masyarakat terhadap kebutuhan pembangunan infrastruktur, khususnya kondisi jalan yang menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat.

Akses jalan yang baik dinilai memiliki kaitan langsung dengan mobilitas warga, pelayanan publik serta kelancaran distribusi hasil pertanian dari sentra produksi menuju pasar.

Namun di sisi lain, Pemkab Dairi menilai pemenuhan TPP juga merupakan bagian dari upaya menjaga kinerja aparatur pemerintahan.

Kesejahteraan pegawai, menurut Pemkab, harus berjalan beriringan dengan peningkatan disiplin, tanggung jawab dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui klarifikasi ini, Pemkab Dairi berharap masyarakat memperoleh informasi yang lebih utuh mengenai kebijakan TPP 2026 dan tidak terjadi kesalahpahaman antara kenaikan besaran TPP dengan penambahan alokasi anggaran untuk memenuhi pembayaran.

Pemkab Dairi juga menyatakan menghargai peran media dalam menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi pembangunan.

(Clara)