ATR/BPN Gandeng Perguruan Tinggi Percepat Penyusunan 1.703 RDTR hingga 2028

JAKARTA —vokalpublika com
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di berbagai wilayah Indonesia.

ADVERTISEMENT

Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas kapasitas penyusunan RDTR, seiring meningkatnya kebutuhan terhadap dokumen tata ruang yang terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha.

Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, mengatakan keterlibatan perguruan tinggi diharapkan dapat mendukung percepatan penyelesaian RDTR melalui kapasitas akademik dan keahlian yang dimiliki.

“Kita membutuhkan kapasitas yang lebih luas dalam menghadapi kebutuhan penyelesaian RDTR, termasuk melalui kapasitas akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi,” ujar Ossy dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Penyusunan RDTR Tahun 2026 melalui Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Berdasarkan data per 8 September 2026, sebanyak 572 RDTR telah tersedia dan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Integrasi tersebut turut mendukung penerbitan 751.364 konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pada Agustus 2026.

Ossy menilai semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, semakin besar pula peluang percepatan proses perizinan berusaha.

“Semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, maka akan semakin besar peluang proses perizinan berusaha menjadi lebih cepat,” jelasnya.

Menurut Ossy, percepatan penyusunan RDTR juga berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap penerbitan KKPR dan kemudahan perizinan berusaha di Indonesia.

Target 1.703 RDTR hingga 2028
Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, mengungkapkan penyelesaian RDTR dalam periode 2026–2028 ditargetkan mencapai 1.703 RDTR.

Untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan penyelesaian sebanyak 500 RDTR.

Dalam upaya mencapai target tersebut, Kementerian ATR/BPN juga mulai membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi. Kerja sama ini ditargetkan mencakup 62 paket dengan volume 145 RDTR di 18 provinsi.

Konsentrasi penyusunan RDTR melalui skema kerja sama tersebut antara lain berada di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Barat.

Suyus mengatakan, Kementerian ATR/BPN sebelumnya telah mengirimkan permintaan kesediaan kepada 40 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 38 perguruan tinggi telah menyatakan kesediaannya, terdiri atas 20 perguruan tinggi negeri (PTN) dan 18 perguruan tinggi swasta (PTS) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

“Setelah ini akan dilakukan pembentukan tim pelaksana yang berisi para ahli,” kata Suyus.

Perkuat Kolaborasi Akademik
Rakor percepatan penyusunan RDTR tersebut diikuti perwakilan perguruan tinggi negeri dan swasta dari berbagai daerah di Indonesia, baik secara langsung maupun daring.

Hadir secara langsung Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Kawasan Dony Erwan, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Reny Windyawati, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan jajaran Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN.

Kolaborasi dengan perguruan tinggi ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat ketersediaan RDTR sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung kepastian pemanfaatan ruang dan kemudahan perizinan berusaha di Indonesia.(clara siahaan)

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)