Perkuat Sinergi Pemerintah dan Ormas, GMBI DPD Jakarta Selatan Audiensi dengan Kesbangpol

JAKARTA SELATAN — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Jakarta Selatan menggelar audiensi dan silaturahmi dalam rangka memperkuat sinergitas dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Administrasi Jakarta Selatan, Senin (14/9/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi antara organisasi kemasyarakatan dengan pemerintah daerah untuk membangun hubungan kelembagaan yang konstruktif, sekaligus memastikan keberadaan dan aktivitas organisasi dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Audiensi diawali dengan perkenalan kedua pihak. Pembicaraan kemudian berkembang pada keberadaan LSM GMBI DPD Jakarta Selatan serta berbagai kegiatan yang dijalankan di tengah masyarakat.

Dalam audiensi tersebut, rombongan LSM GMBI DPD Jakarta Selatan berjumlah enam orang, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Jaringan Lapangan (Jarlap), Kepala Divisi Investigasi, Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta Humas. Keenam perwakilan tersebut turut hadir mengikuti jalannya audiensi dan menyampaikan berbagai hal terkait keberadaan serta kegiatan organisasi di wilayah Jakarta Selatan.

Bagi Kesbangpol, komunikasi langsung dengan organisasi kemasyarakatan merupakan bagian penting dalam membangun koordinasi serta memperoleh gambaran mengenai keberadaan, aktivitas, dan kontribusi organisasi di wilayah Jakarta Selatan.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah penataan administrasi dan kelembagaan organisasi, termasuk pembahasan mengenai Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai bagian dari kelengkapan administrasi yang tengah dipersiapkan oleh LSM GMBI DPD Jakarta Selatan.

Rombongan LSM GMBI diterima oleh Bapak Bagas bersama dua staf serta Ibu Suwarni, staf Kepala Suku Badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Kesbangpol Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Ibu Suwarni menyampaikan bahwa komunikasi dan koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan diperlukan agar keberadaan serta kegiatan organisasi dapat dipahami secara administratif maupun kelembagaan.

“Kami mengapresiasi adanya komunikasi dan silaturahmi seperti ini. Pada prinsipnya, keberadaan organisasi kemasyarakatan perlu ditata secara administratif dan kelembagaan agar kegiatan yang dilaksanakan di tengah masyarakat dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kelengkapan administrasi sebagai bagian dari tertib organisasi.
“Kami berharap setiap kelengkapan administrasi dapat dipenuhi dan dikomunikasikan dengan baik, sehingga ke depan koordinasi antara organisasi kemasyarakatan dengan pemerintah dapat berjalan semakin efektif,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua LSM GMBI DPD Jakarta Selatan, Sanusi, menilai audiensi tersebut bukan sekadar agenda silaturahmi, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola organisasi yang lebih tertib, terbuka, dan bertanggung jawab.

Menurut Sanusi, organisasi kemasyarakatan harus mampu menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat sekaligus mitra komunikasi pemerintah dalam menyampaikan aspirasi serta mengawal berbagai persoalan sosial secara konstruktif.

“Audiensi ini merupakan langkah penting bagi kami untuk membangun komunikasi yang sehat dengan pemerintah. Kami ingin keberadaan GMBI di Jakarta Selatan tidak hanya dikenal sebagai organisasi kemasyarakatan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui kegiatan sosial, pengawasan, pendampingan, dan penyampaian aspirasi secara bertanggung jawab,” ujarnya.

Sanusi menegaskan, pihaknya menghormati proses administrasi dan ketentuan kelembagaan yang berlaku. Karena itu, hasil audiensi akan menjadi bahan evaluasi internal untuk melakukan pembenahan serta melengkapi berbagai persyaratan yang masih diperlukan.

“Kami memahami bahwa tertib administrasi merupakan bagian penting dari kredibilitas sebuah organisasi. Karena itu, kami akan segera melengkapi dokumen dan persyaratan yang masih diperlukan sesuai dengan arahan serta ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Ia menambahkan, GMBI DPD Jakarta Selatan berkomitmen membangun pola komunikasi yang mengedepankan dialog dan sinergitas.

“Kami ingin membangun hubungan kelembagaan yang konstruktif. Kritik dan aspirasi tetap harus disampaikan secara objektif, tetapi semuanya harus berada dalam koridor hukum, etika organisasi, dan kepentingan masyarakat. Bagi kami, sinergitas bukan berarti kehilangan sikap kritis, melainkan bagaimana perbedaan pandangan dapat dikelola melalui komunikasi dan solusi,” pungkasnya.

Audiensi tersebut diharapkan menjadi awal dari komunikasi yang lebih intensif antara LSM GMBI DPD Jakarta Selatan dengan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Selain memperkuat silaturahmi, pertemuan itu juga menjadi momentum bagi GMBI untuk melakukan pembenahan internal, khususnya dalam aspek administrasi dan kelembagaan, sehingga aktivitas organisasi di tengah masyarakat dapat berlangsung secara profesional, tertib, dan bertanggung jawab.