500 Lebih Kendaraan Dinas Pemkab Dairi Tunggak Pajak, OPD dan Desa Diminta Segera Ditertibkan

DAIRI — vokalpublika.com
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi mulai memperketat penertiban kendaraan dinas yang menjadi aset pemerintah, khususnya kendaraan yang masih menunggak kewajiban pajak. Sedikitnya 500 lebih kendaraan dinas tercatat belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.

ADVERTISEMENT

Penertiban tersebut ditandai dengan pelaksanaan Apel Kendaraan Dinas yang digelar Pemkab Dairi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di Stadion Utama Sitinjo, Rabu (2/9/2026). Kegiatan dipimpin Kepala Bapenda Dairi, Robot Simanullang, dan dihadiri para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta camat.

Robot Simanullang mengatakan, apel kendaraan dinas tidak hanya bertujuan mengecek keberadaan dan kondisi fisik kendaraan, tetapi juga memastikan kesesuaian antara kendaraan dengan dokumen administrasi serta kewajiban perpajakannya.

“Data yang kita miliki ada sekitar 500 lebih kendaraan dinas yang menunggak dan belum memenuhi kewajibannya. Setelah kita identifikasi, aset ini banyak ditemukan di desa dan beberapa OPD, bahkan secara fisik ada yang sudah tidak layak pakai,” ujar Robot.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti melalui inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh kendaraan dinas yang berada di lingkungan Pemkab Dairi hingga pemerintahan desa.

Karena itu, Robot meminta seluruh pimpinan OPD dan camat segera melakukan pendataan dan melaporkan kondisi kendaraan dinas kepada Bapenda. Hasil inventarisasi tersebut nantinya akan dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar pemberian teguran kepada pihak yang masih memiliki kewajiban pajak kendaraan.

“Harapannya, pajak kendaraan dinas sudah dibayarkan sebelum 31 Desember 2026,” tegasnya.

Robot menyebutkan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebagaimana instruksi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pemkab Dairi juga mendorong aparatur pemerintah menjadi contoh bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Ia menegaskan, kepatuhan membayar pajak harus dimulai dari lingkungan pemerintahan sendiri. Termasuk kendaraan bermotor milik pribadi ASN yang menjadi aset atau digunakan dalam aktivitas kedinasan agar tidak memiliki tunggakan pajak.

“Jajaran Pemkab Dairi sampai pemerintahan desa harus menjadi role model, menjadi contoh bagi masyarakat untuk taat pajak. Sampai saat ini kami terus menggiatkan kesadaran pajak, tetapi semuanya harus dimulai dari diri kita sendiri,” katanya.

Selain persoalan tunggakan pajak, Bapenda juga menemukan adanya kendaraan dinas yang kepemilikan atau penguasaannya telah berpindah-pindah, sementara status asetnya belum tertib secara administrasi.

Robot meminta kendaraan dinas yang masih menggunakan nomor polisi di luar wilayah Dairi untuk segera dilakukan proses balik nama sesuai ketentuan.

“Apabila kendaraannya belum menggunakan nomor plat Dairi, diharapkan bisa langsung dibaliknamakan. Pajak kendaraan merupakan salah satu sumber penerimaan provinsi yang mendapat perhatian serius. Harapan kita ke depan tidak lagi ada tunggakan dan tidak ada aset yang tidak tercatat,” ujarnya.

Tak hanya kendaraan bermotor, Bapenda Dairi juga akan meningkatkan penertiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Robot mengatakan, pada September ini pihaknya akan turun langsung ke seluruh desa untuk melakukan pemutakhiran data sekaligus menindaklanjuti penagihan PBB yang masih memiliki tunggakan.

Dalam kegiatan apel kendaraan dinas tersebut, turut hadir mobil layanan Samsat Sidikalang. Layanan ini disediakan untuk memudahkan wajib pajak, termasuk jajaran pemerintah daerah, yang ingin langsung melakukan pembayaran pajak kendaraan.

Melalui langkah tersebut, Pemkab Dairi menargetkan penataan aset dan kepatuhan pajak dapat berjalan beriringan, sehingga kendaraan maupun aset milik pemerintah tercatat secara jelas dan seluruh kewajiban perpajakannya dapat dipenuhi.(clara)

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)