Bupati Dairi: Transaksi Non Tunai Tak Bisa Ditawar, Era Baru Tata Kelola Keuangan Desa Dimulai

DAIRI — vokalpublika.com
Pemerintah Kabupaten Dairi mulai memasuki babak baru dalam tata kelola keuangan desa. Penerapan transaksi non tunai ditegaskan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk memastikan setiap pengelolaan anggaran desa berlangsung transparan, akuntabel, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Dairi Vickner Sinaga saat membuka Sosialisasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2026 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Keuangan Desa dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Selasa (1/9/2026), di Balai Budaya Sidikalang.

Bupati hadir didampingi Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala. Kegiatan tersebut diikuti para camat, kepala desa, bendahara, serta kepala urusan keuangan desa se-Kabupaten Dairi.

Bagi Vickner, digitalisasi pengelolaan keuangan desa merupakan bagian dari tuntutan zaman sekaligus instrumen penting untuk membangun pemerintahan yang semakin terbuka. Karena itu, ia meminta seluruh pemerintah desa tidak ragu beradaptasi dengan sistem transaksi non tunai.

«“Penerapan transaksi non tunai ini harus menjadi sesuatu yang tidak bisa dibantah untuk dilakukan. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas,” tegas Vickner.»

Menurutnya, perubahan sistem pembayaran harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia. Pemerintah desa tidak hanya dituntut mampu menggunakan sistem digital, tetapi juga memahami setiap tahapan pengelolaan keuangan agar tidak terjadi kesalahan administratif maupun penyimpangan.

Untuk itu, Bupati meminta seluruh peserta menyimak secara serius materi yang disampaikan oleh aparat pengawasan dan penegak hukum. Kehadiran unsur Kejaksaan, Kepolisian, dan Inspektorat dinilai penting untuk memberikan pemahaman sekaligus langkah antisipasi dalam pengelolaan keuangan desa.

“SDM pelaksananya harus dipersiapkan dengan baik. Ini bagian dari langkah antisipatif ke depan sekaligus memperkecil ruang terjadinya kecerobohan dalam pengelolaan keuangan,” ujarnya.

Vickner menegaskan, semangat transparansi dan akuntabilitas tidak boleh berhenti di tingkat pemerintahan desa. Prinsip yang sama, kata dia, harus menjadi budaya kerja seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Dairi.

Dengan transaksi non tunai, setiap arus keuangan diharapkan dapat tercatat secara lebih jelas dan mudah ditelusuri. Sistem tersebut sekaligus menjadi instrumen pengawasan agar penggunaan anggaran benar-benar sesuai peruntukan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Melalui penerapan transaksi non tunai, kita berharap pengelolaan keuangan desa semakin tertib, transparan dan akuntabel. Yang paling penting, kita dapat mempersempit ruang terjadinya penyimpangan dan tindak pidana korupsi,” katanya.

Dari Pilot Project Menuju Seluruh Desa
Penerapan transaksi non tunai di Kabupaten Dairi bukan dimulai dari nol. Sistem tersebut sebelumnya telah diperkenalkan melalui pilot project di Kecamatan Sidikalang dan Kecamatan Sitinjo.

Sosialisasi Perbup Nomor 13 Tahun 2026 kali ini menjadi tahapan penting untuk memperluas penerapan sistem tersebut ke seluruh desa di Kabupaten Dairi.

Pemerintah daerah berharap transformasi ini tidak sekadar mengubah cara pembayaran, tetapi juga mendorong perubahan budaya dalam pengelolaan keuangan desa—dari sistem yang rawan kesalahan pencatatan menuju sistem yang lebih tertib, terdokumentasi dan mudah diawasi.

Libatkan Perbankan, Inspektorat hingga Aparat Penegak Hukum

Untuk memastikan implementasi berjalan tepat, sosialisasi menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pengawasan, perbankan dan penegakan hukum.

Mereka di antaranya Kepala Inspektorat Dairi Jhonny Hutasoit, Kanit Tipikor Polres Dairi Ipda Ganda Sembiring, Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sidikalang Ahmad Husein, serta perwakilan Bank Sumut Pusat Elida Dian dan Pimpinan Cabang Bank Sumut Sidikalang.

Turut hadir Kepala Dinas PMD Dairi Simon Tonny Malau, para camat, kepala desa, bendahara, serta kepala urusan keuangan desa.

Melalui kebijakan ini, Pemkab Dairi menargetkan lahirnya tata kelola keuangan desa yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga memiliki jejak transaksi yang jelas, mudah diawasi, serta semakin kuat dalam mencegah potensi penyalahgunaan anggaran.

Transaksi non tunai pun menjadi salah satu fondasi penting Pemkab Dairi dalam membangun pemerintahan desa yang lebih modern, bersih, transparan dan dipercaya masyarakat.(clara)