BP Batam Buka Ruang Verifikasi Klaim Warga atas Lahan Sekolah Terintegrasi Merah Putih

BATAM, vokalpublika.com— Badan Pengusahaan (BP) Batam menegaskan penyiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih dilakukan dengan mengedepankan pendekatan humanis, dialog, serta penghormatan terhadap hak masyarakat.

Lahan yang disiapkan untuk pembangunan sekolah tersebut memiliki luas sekitar 18,5 hektare dan berada di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) BP Batam.

Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan komunikasi dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses penyiapan lahan.

“Setiap pembangunan perlu dilakukan melalui komunikasi terbuka yang baik. Sejak awal, BP Batam memilih mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif guna mendengar langsung aspirasi masyarakat sekitar kawasan Sekolah Terintegrasi Merah Putih,” ujar Ariastuty, Minggu (16/8/2026).

Menurutnya, BP Batam telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan warga. Salah satunya berlangsung pada 21 Juli 2026 di Kantor Pemerintah Kota Batam bersama Wakil Kepala BP Batam.

Dalam proses pendataan, terdapat empat warga yang menyampaikan klaim atas sebagian area yang masuk dalam rencana pembangunan sekolah.

BP Batam, kata Ariastuty, telah memberikan kesempatan kepada warga yang keberatan untuk menunjukkan dokumen atau legalitas yang menjadi dasar penguasaan maupun kepemilikan tanah untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.

“Hingga saat ini, dua warga telah menyerahkan dokumen untuk dilakukan proses verifikasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Sementara itu, dua warga lainnya yang belum menyerahkan dokumen masih diberikan ruang untuk menyampaikan bukti persuratan atau dokumen lain yang menjadi dasar penguasaan maupun kepemilikan atas lahan tersebut.

BP Batam menyatakan apabila hasil verifikasi nantinya menunjukkan adanya hak yang diakui berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelesaian akan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.

“BP Batam berkomitmen menghormati setiap hak masyarakat. Seluruh proses penyiapan lahan kami pastikan berjalan adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” ujar Ariastuty.

Ditpam Disebut Bertugas Mengamankan Area HPL

BP Batam juga memberikan penjelasan terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai keberadaan personel Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam di lokasi penyiapan lahan.

Ariastuty menjelaskan, keberadaan personel Ditpam merupakan bagian dari tugas pengamanan terhadap area HPL yang menjadi lokasi pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih.

“Terkait informasi mengenai pematokan, kami memastikan bahwa keberadaan personel Ditpam di lokasi merupakan bagian dari pelaksanaan pengamanan area HPL sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki,” jelasnya.

BP Batam mengimbau masyarakat agar tidak langsung menarik kesimpulan dari informasi yang beredar di media sosial dan melakukan verifikasi terhadap informasi secara utuh.

Pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih sendiri disebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Batam, khususnya bagi masyarakat di wilayah Rempang-Galang.

BP Batam menyatakan proses penyiapan lahan akan terus dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan komunikasi, musyawarah, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak masyarakat.

“Harapan kami adalah bagaimana anak-anak tersebut mendapat jaminan pendidikan yang layak untuk bekal menghadapi era yang semakin maju,” tutup Ariastuty.