Kisruh Bantuan Bencana Gunung Sariak Viral, Ketua DPRD Padang Desak Pemko Transparan dan Percepat Pencairan

PADANG, Vokalpublika.com – Penyaluran bantuan tunai bagi warga terdampak bencana di Kelurahan Gunung Sariak, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, menuai sorotan setelah proses pencairan pada Senin malam, 10 Agustus 2026, di Kantor Lurah Gunung Sariak diwarnai kekisruhan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi perhatian luas setelah videonya beredar dan viral di media sosial.

ADVERTISEMENT

Kondisi itu mendapat perhatian dari Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion. Ia meminta Pemerintah Kota Padang segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendataan hingga penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.

Menurut Muharlion, persoalan utama yang perlu dibenahi adalah akurasi data penerima. Pendataan harus dilakukan secara cepat, tepat dan berdasarkan kondisi riil di lapangan agar tidak menimbulkan kecemburuan maupun kesalahpahaman antarwarga.

“Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka siapa yang berhak menerima bantuan, apa kriterianya dan bagaimana standar penetapannya,” tegasnya.

Ia menilai keterbukaan menjadi kunci dalam mencegah munculnya persoalan saat bantuan disalurkan. Masyarakat, kata dia, harus mengetahui sejak awal dasar penetapan penerima bantuan sehingga tidak merasa diperlakukan tidak adil.

Muharlion mendorong Pemko Padang memperluas sosialisasi mengenai kriteria penerima bantuan hingga ke tingkat paling bawah, mulai dari kelurahan, RT/RW hingga masyarakat terdampak.

Informasi tersebut dapat disampaikan melalui berbagai sarana, seperti pengumuman resmi, pamflet, media massa maupun kanal informasi pemerintah.

“Jangan sampai masyarakat baru mengetahui kriterianya ketika bantuan sudah akan dicairkan. Kalau standar penerima sudah jelas sejak awal, potensi persoalan di lapangan bisa diminimalkan,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah mengkaji kembali standar dan mekanisme pendataan penerima bantuan bencana. Evaluasi diperlukan agar data yang digunakan benar-benar menggambarkan kondisi warga yang terdampak.

Selain menyoroti persoalan di Gunung Sariak, Muharlion juga mendesak Pemko Padang memastikan pencairan bantuan tahap II bagi warga terdampak banjir yang hingga kini belum menerima bantuan.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian, bukan hanya informasi mengenai proses administrasi. Pemerintah harus memberikan penjelasan mengenai jadwal pencairan sehingga warga mengetahui kapan bantuan dapat diterima.

“Yang belum menerima bantuan tahap II harus segera diberikan kepastian. Kalau memang masih dalam proses, sampaikan prosesnya sampai kapan dan kapan pencairannya,” katanya.

Kisruh penyaluran bantuan di Gunung Sariak dinilai harus menjadi momentum bagi Pemko Padang untuk memperbaiki sistem penanganan bantuan bencana.

Bantuan bagi masyarakat terdampak bencana merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah warga yang sedang mengalami kesulitan. Karena itu, prosesnya tidak hanya dituntut cepat, tetapi juga harus tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akurasi data, keterbukaan kriteria penerima, sosialisasi yang memadai serta kepastian jadwal pencairan menjadi sejumlah aspek penting yang perlu diperkuat pemerintah.

Publik pun berharap persoalan yang terjadi di Gunung Sariak dapat segera diselesaikan secara terbuka dan objektif, dengan mengutamakan kepentingan warga yang benar-benar terdampak bencana.

Dengan demikian, bantuan yang diberikan tidak justru memicu konflik di tengah masyarakat, melainkan menjadi solusi dan bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap korban bencana. (Amryan Arif R.A)

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)