Home » Uncategorized » Menteri Nusron Tegaskan Pelayanan Pertanahan Harus Berorientasi pada Masyarakat

Menteri Nusron Tegaskan Pelayanan Pertanahan Harus Berorientasi pada Masyarakat

Clara T S 10 Aug 2026 204

KUPANG –vokalpublika.com
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa masyarakat harus menjadi pusat dalam setiap pelayanan pertanahan. Seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN diminta memberikan pelayanan dengan melihat setiap persoalan dari sudut pandang masyarakat sebagai pemohon layanan.

Advertisement
ADVERTISEMENT

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Nusron saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (4/8/2026).

Menurut Nusron, kualitas pelayanan publik tidak hanya diukur dari terpenuhinya prosedur administrasi, tetapi juga dari kepastian waktu, kemudahan proses, kecepatan penyelesaian, serta tingkat kepuasan masyarakat.

“Kita ini pelayan publik. Namanya pelayan, ibarat orang jualan, pembeli adalah raja. Ukurannya jelas, yaitu kepastian dan kepuasan. Kalau ada masalah, jangan menggunakan sudut pandang petugas. Gunakan sudut pandang masyarakat pemohon,” tegas Nusron.

Ia menjelaskan, kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator penting untuk melihat sejauh mana pelayanan pemerintah telah berjalan dengan baik. Karena itu, setiap petugas harus memahami kebutuhan masyarakat dan memastikan pelayanan yang diberikan benar-benar memberikan kemudahan.

Baca juga:  Perkuat Sinergi Pelayanan Publik, Kantor Pertanahan Dairi Terima Kunjungan Silaturahmi Bank Mandiri Cabang Sidikalang

“Kalau Bapak/Ibu naik pesawat, kalau pesawatnya enak, nyaman, itu kan ada kepuasan. Pelayanan publik juga sama. Yang kita ukur adalah apakah masyarakat yang kita layani merasa puas dengan layanan yang diberikan,” ujarnya.

Dorong Prosedur Pelayanan Lebih Sederhana

Nusron juga meminta agar seluruh aturan dan prosedur pelayanan pertanahan dibuat sederhana, jelas, dan mudah dipahami masyarakat. Menurutnya, aturan yang baik bukan hanya tertulis secara administratif, tetapi juga harus dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari transformasi pelayanan pertanahan yang terus dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk mewujudkan pelayanan yang semakin cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah penerapan Pengukuran Terjadwal serta percepatan layanan Peralihan Hak.

Khusus di Provinsi NTT, Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT, I Ketut Gede Ary Sucaya, melaporkan bahwa penerapan Pengukuran Terjadwal telah dimulai di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Kupang.

Baca juga:  Silaturahmi Kepolisian ke PD Pasar Dairi Diwarnai Kedatangan Pedagang, Direksi Tegaskan Penormalan Tarif Sewa Kios Sesuai Ketentuan

Implementasi tersebut selanjutnya akan diperluas secara bertahap ke tujuh Kantah lainnya yang berada di wilayah Provinsi NTT.

“Untuk Pengukuran Terjadwal, kami sudah implementasi di Kantah Kota Kupang, dan akan menyusul pada bulan ini di tujuh Kantah lainnya. Sementara, untuk layanan Peralihan Hak juga sudah ada pilot project, di Kantah Kota Kupang juga,” jelas I Ketut Gede Ary Sucaya.

Penerapan sistem tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian kepada masyarakat dalam memperoleh layanan pertanahan, sekaligus mendorong peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan di Kantor Pertanahan.

Menuju Pelayanan Pertanahan yang Profesional

Dalam arahannya, Menteri Nusron menekankan pentingnya perubahan perspektif seluruh aparatur pertanahan. Petugas tidak boleh hanya melihat pelayanan dari sisi internal organisasi, melainkan harus memahami pengalaman masyarakat ketika mengakses layanan.

Baca juga:  Menjemput Berkah di Penghujung Ramadhan, Wakil Bupati Dairi Pererat Ukhuwah dan Serahkan Madrasah untuk Generasi Desa Lae Nuaha

Dengan menjadikan masyarakat sebagai poros pelayanan, Kementerian ATR/BPN berupaya membangun sistem pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Kepastian proses, kemudahan prosedur, serta penyelesaian layanan secara cepat menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang profesional dan terpercaya.

Kegiatan pengarahan tersebut turut didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Achmad, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko Einstein Al Makarima, Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Agus Apriawan, serta Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid.

Transformasi pelayanan tersebut menjadi bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN untuk menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin modern, mudah diakses, memberikan kepastian, serta menempatkan kepuasan masyarakat sebagai salah satu tolok ukur utama keberhasilan pelayanan.(clara)

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
Investasi DPM di Parongil Dinilai Berpotensi Gerakkan Ekonomi Lokal, Delphi: Manfaat Harus Dirasakan Masyarakat

Clara T S

25 Sep 2026

PARONGIL — vokalpublika.comKehadiran investasi pertambangan PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, khususnya yang berkaitan dengan Kelurahan Parongil dan wilayah sekitar kegiatan perusahaan, dinilai perlu dilihat secara objektif, proporsional dan berimbang. ADVERTISEMENT Ketua FPPI, Delphi Masdiana Ujung, yang memiliki latar belakang hukum, mengatakan investasi pada dasarnya memiliki manfaat sekaligus potensi dampak …

Fakta Lapangan di Bonian: Air Masih Aman, Pertanian Tetap Berjalan, Warga Harapkan Peluang Ekonomi dari PT DPM

Clara T S

25 Sep 2026

Silima Pungga-Pungga—vokalpublika.com ADVERTISEMENT Sumber air hingga aktivitas pertanian masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Desa Bonian, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi. Berdasarkan keterangan aparatur desa dan sejumlah warga yang ditemui di lapangan, hingga saat ini belum ditemukan indikasi krisis air yang mengganggu kebutuhan masyarakat maupun aktivitas pertanian di desa tersebut. Desa Bonian dihuni sekitar …

HANTARU ke-66, Kantor Pertanahan Dairi Perkuat Komitmen Pelayanan Publik

Clara T S

24 Sep 2026

SIDIKALANG — vokalpublika.com ADVERTISEMENT Momentum Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) ke-66 dimanfaatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi untuk memperkuat komitmen meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dan tata ruang kepada masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan melalui pelaksanaan Upacara Peringatan HANTARU ke-66 yang berlangsung tertib dan khidmat. Kegiatan diikuti jajaran pimpinan, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh pegawai Kantor …

1,5 Tahun Vickner-Wahyu: Bukan Sekadar Janji, Rekam Kerja Mulai Terlihat di Banyak Sektor

Clara T S

24 Sep 2026

SIDIKALANG — vokalpublika.comMemimpin sebuah daerah bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam hitungan hari. Apalagi ketika yang dihadapi adalah persoalan jalan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, pelayanan publik hingga bagaimana membuka pintu investasi untuk menggerakkan perekonomian daerah. ADVERTISEMENT Sekitar 1,5 tahun perjalanan pemerintahan Bupati Dairi Vickner Sinaga bersama Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala, sejumlah program mulai menunjukkan arah …

Pemkab Dairi Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Jalan Tapanuli

Clara T S

24 Sep 2026

SIDIKALANG — vokalpublika.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi bergerak cepat memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak kebakaran permukiman di kawasan Jalan Pakpak dan Jalan Tapanuli, Kecamatan Sidikalang, yang terjadi pada Jumat (18/9/2026). ADVERTISEMENT Penyaluran bantuan dilakukan pada Selasa (22/9/2026) dan dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Charles Bantjin. Ia didampingi Plt. Kalaksa BPBD Dairi Erwin Sitorus, …

Tak Sekadar Jawab Kritik DPRD, Vickner Buka Jalan Solusi: Lift RSUD, Tarif Pasar hingga Infrastruktur Dairi”.

Clara T S

23 Sep 2026

DAIRI — vokalpublika.comKritik dan masukan DPRD tidak dijawab dengan retorika. Pemerintah Kabupaten Dairi memilih menerjemahkannya menjadi langkah dan rencana kerja yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. ADVERTISEMENT Hal itu tergambar dalam Rapat Paripurna DPRD Dairi, Selasa (22/9/2026), ketika Bupati Dairi Vickner Sinaga menyampaikan Nota Jawaban atas Pemandangan Umum enam anggota DPRD terhadap Rancangan Perubahan APBD Kabupaten …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x