Cegah Konflik Pertanahan di Masa Depan, Menteri Nusron Dorong Percepatan Sertipikasi Tanah Rumah Ibadah di NTT

KUPANG –vokalpublika.com
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mempercepat sertipikasi tanah rumah ibadah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah munculnya persoalan dan konflik pertanahan di kemudian hari.

ADVERTISEMENT

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan hal itu saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kebijakan Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kantor Gubernur NTT, Kupang, Selasa (4/8/2026).

Dalam Rakor yang dihadiri para kepala daerah tersebut, Nusron meminta pemerintah kabupaten dan kota bersinergi dengan jajaran Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan untuk memastikan tanah yang digunakan sebagai rumah ibadah maupun fasilitas pendidikan memiliki kepastian hukum.

“Kami minta tolong Bapak/Ibu Bupati jangan sampai ada tempat ibadah atau tempat pendidikan yang belum bersertipikat. Jangan sampai rumah ibadahnya sudah jadi, kemudian diungkit-ungkit ahli waris. Karena itu, harus segera disertipikatkan supaya tidak menjadi masalah ke depan,” ujar Nusron.

Menurutnya, sertipikasi tanah rumah ibadah bukan hanya berkaitan dengan administrasi pertanahan, tetapi juga merupakan upaya preventif untuk menghindari sengketa akibat persoalan kepemilikan tanah pada masa mendatang.

Nusron menegaskan, kepastian hukum atas tanah rumah ibadah menjadi semakin penting mengingat Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang memiliki keberagaman agama dan keyakinan. Karena itu, pelayanan sertipikasi harus diberikan secara adil dan tanpa membedakan latar belakang agama.

“Di NTT, total rumah ibadah baru 42 persen yang telah bersertipikat. Kita ini umat beragama. Rumah kita saja kita sertipikatkan, masa rumah Tuhan tidak kita sertipikatkan,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, dari total 7.018 bidang tanah rumah ibadah yang tercatat di Provinsi NTT, baru 3.003 bidang atau sekitar 42 persen yang telah bersertipikat. Artinya, masih terdapat ribuan bidang tanah rumah ibadah yang perlu didorong penyelesaiannya melalui proses sertipikasi.

Untuk itu, Menteri Nusron mengajak seluruh kepala daerah di NTT memperkuat koordinasi dengan jajaran Kementerian ATR/BPN agar proses sertipikasi dapat dipercepat. Ia memastikan pelayanan sertipikasi tanah untuk tempat ibadah diberikan secara gratis.

“Saya tidak peduli agamanya apa, yang penting di mana pun rumah ibadahnya, baik gereja, masjid, pura, ayo kita percepat pelayanannya. Gratis untuk tempat ibadah,” tegasnya.

Percepatan sertipikasi tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pengelola dan umat yang menggunakan rumah ibadah, tetapi juga menjadi langkah penting dalam mencegah potensi sengketa tanah yang dapat muncul akibat persoalan waris maupun klaim kepemilikan di kemudian hari.

Nusron berharap sinergi antara pemerintah daerah dan jajaran Kementerian ATR/BPN dapat mempercepat penyelesaian sertipikasi tanah rumah ibadah di NTT dalam beberapa bulan ke depan.

Ia bahkan berharap program tersebut dapat menjadi momentum positif bagi masyarakat NTT menjelang perayaan Natal.

“Saya berharap, ini nantinya bisa menjadi kado Natal bagi masyarakat NTT,” pungkas Nusron.

Dalam Rakor tersebut, Menteri Nusron didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Achmad, Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Agus Apriawan, Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT I Ketut Gede Ary Sucaya.

(Clara)

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)