Home » Berita » 1,3 Ton Ketamin Digagalkan di Perairan Kepri, GRANAT Kepri Desak Aparat Kejar Bandar hingga Pemodal dan Pengendali Jaringan: Kepri Sudah Lampu Merah, Media Harus Jadi Mitra Perangi Narkoba

1,3 Ton Ketamin Digagalkan di Perairan Kepri, GRANAT Kepri Desak Aparat Kejar Bandar hingga Pemodal dan Pengendali Jaringan: Kepri Sudah Lampu Merah, Media Harus Jadi Mitra Perangi Narkoba

Redaksi 09 Aug 2026 36

BATAM, vokalpublika.com— Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Kepulauan Riau (Kepri) mengapresiasi keberhasilan tim gabungan TNI Angkatan Laut (TNI AL), Koarmada RI, Kodaeral IV Batam, Badan Narkotika Nasional (BNN), Bareskrim Polri, dan Bea Cukai menggagalkan penyelundupan narkotika jenis ketamin dalam jumlah besar melalui jalur laut.

Advertisement
ADVERTISEMENT

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 65 karung yang diduga berisi ketamin dengan berat sekitar 1,3 ton dari kapal MV King Sun berbendera Tanzania.

Penggagalan berawal ketika KRI Kerambit-627, unsur Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada I, mencegat MV King Sun di perairan Tanjung Berkait pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Kapal tersebut kemudian diserahkan kepada Kodaeral IV untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut di Dermaga TNI AL Tanjung Sengkuang, Batam, Kepulauan Riau.

Namun, bagi GRANAT Kepri, keberhasilan tersebut tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pihak yang berada di lapangan.

Aparat penegak hukum didorong mengembangkan penyidikan hingga menemukan bandar, pemodal, pengendali jaringan, serta pihak yang menjadi pemesan narkotika tersebut.

Ketua GRANAT Kepri, Syamsul Paloh, menilai penggagalan peredaran 1,3 ton ketamin merupakan capaian besar aparat penegak hukum. Namun, temuan tersebut sekaligus menjadi alarm serius bahwa Kepulauan Riau, khususnya Batam, masih rentan dimanfaatkan sebagai jalur masuk jaringan narkotika internasional.

“GRANAT memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada aparat atas informasi dan keberhasilan menggagalkan peredaran 1,3 ton narkotika jenis ketamin. Ini merupakan penggagalan jaringan narkotika internasional,” ujar Syamsul, Minggu (9/8/2026).

Menurut Syamsul, pertanyaan besar yang harus dijawab bukan hanya mengenai dari mana narkotika tersebut berasal, tetapi juga sudah berapa kali jaringan serupa memasukkan narkotika melalui wilayah Kepri, berapa besar jumlahnya, serta siapa aktor utama yang berada di balik jaringan tersebut.

“Kepri ini sudah lampu merah. Tidak mungkin barang sebanyak itu dibawa tanpa ada pemesan. Ini tugas bersama aparat penegak hukum untuk mengungkap siapa bandar dan aktor di balik jaringan tersebut,” tegasnya.

Posisi Strategis Kepri Jadi Kerawanan

Syamsul mengatakan posisi geografis Kepulauan Riau yang berdekatan dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand menjadikan wilayah ini memiliki posisi strategis, tetapi sekaligus rentan dimanfaatkan sebagai jalur kejahatan lintas negara atau transnational crime.

Batam, menurutnya, memiliki aktivitas pelabuhan yang tinggi serta karakter geografis kepulauan dengan banyak jalur laut. Kondisi tersebut berpotensi dimanfaatkan sindikat narkotika apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang kuat dan berlapis.

“Kalau kita lihat dari sektor pariwisata, khususnya Batam yang berhubungan langsung dengan Singapura, Malaysia dan Thailand, secara geografis ini sangat memungkinkan terjadinya transnational crime,” katanya.

Ia juga menyoroti banyaknya pulau berpenghuni maupun tidak berpenghuni, kawasan pesisir, pelabuhan, serta berbagai titik pendaratan yang memiliki tantangan tersendiri dalam pengawasan.

Baca juga:  Tanggapan Lewat Media, Bupati Iskandarsyah Dinilai Menghindari Dialog soal Mosi Tidak Percaya

Menurut Syamsul, kondisi geografis tersebut dapat dimanfaatkan sindikat narkotika yang memiliki jaringan terorganisasi dan dukungan pendanaan kuat.

“Jaringan narkotika ini sangat terorganisir. Mereka mempunyai metode, sistem pendanaan dan jaringan yang tidak terbatas. Karena itu, tidak gampang membongkar sebuah kartel narkotika,” jelasnya.

Penegakan Hukum Harus Bersinergi

GRANAT Kepri menilai pemberantasan narkotika tidak dapat dibebankan kepada satu institusi saja.

Pengawasan terhadap jalur laut Kepri membutuhkan sinergi antara kepolisian, TNI Angkatan Laut, Bea Cukai, BNN, serta institusi penegak hukum lainnya.

Baca juga:  Polri Untuk Masyarakat, Polres Probolinggo Polda Jatim Respon Cepat Bencana Banjir di Kabupaten Probolinggo

Menurut Syamsul, jalur laut harus menjadi salah satu fokus utama pengawasan karena karakter geografis Kepri yang terbuka dan memiliki banyak akses perairan.

“Harus ada sinergitas antarpenegak hukum. Kepolisian, TNI Angkatan Laut, Bea Cukai dan seluruh institusi terkait harus memperkuat benteng di jalur laut,” ujarnya.

Ia berharap pengungkapan kasus dalam jumlah besar tidak hanya berujung pada penangkapan pihak yang berada di lapangan.

Menurutnya, aparat harus mampu mengembangkan penyidikan secara mendalam untuk mengungkap struktur jaringan hingga aktor yang mengendalikan peredaran narkotika dari belakang layar.

“GRANAT Kepri berharap institusi penegak hukum mempunyai kapasitas untuk menyeret aktor di balik jaringan ini. Kami yakin aparat mampu membuka dan mengungkap jaringan ini,” katanya.

Media Punya Peran Strategis

Selain penindakan, Syamsul menilai media massa memiliki peran strategis dalam perang melawan narkotika.

Baca juga:  TK Terpadu TA Muslimat NU Jepara Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW

Menurutnya, media tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi mengenai keberhasilan aparat, tetapi juga memiliki tanggung jawab edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkotika.

“Media sangat penting sebagai mitra penegak hukum dan sebagai sarana untuk bersama-sama menyampaikan bahaya narkotika kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai pemberitaan yang konsisten mengenai bahaya narkotika dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memberikan tekanan moral terhadap bandar dan jaringan narkotika.

“Media memiliki sarana pemberitaan untuk mempublikasikan betapa dahsyatnya bahaya narkoba. Karena itu, sudah saatnya seluruh komponen bangsa mengibarkan genderang perang terhadap narkotika, para mafia, serta para pendukungnya,” tegas Syamsul.

GRANAT Kepri, lanjutnya, mengajak seluruh elemen masyarakat mengambil bagian dalam upaya pemberantasan narkotika.

Menurutnya, perang terhadap narkoba tidak cukup hanya mengandalkan operasi penindakan, tetapi harus dibarengi dengan pencegahan, edukasi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat.

“Ini musuh negara dan musuh bangsa. Semua komponen masyarakat harus ikut mengambil bagian. Aparat melakukan penindakan, masyarakat melakukan pencegahan, dan media ikut mengedukasi serta mengawal pemberitaan,” pungkasnya.

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
Pemerintah Kecamatan Pemalang Kawal Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Sugihwaras

Alwi Assagaf

10 Aug 2026

Pemalang, Vokalpublika.com — Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, terus berjalan. Proyek penataan kawasan pesisir ini difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana penunjang guna meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat nelayan setempat (8/8/2026). ADVERTISEMENT ​Pemerintah Kecamatan (Pemcam) Pemalang berkomitmen penuh mengawal pelaksanaan proyek ini. Penataan ini dinilai strategis mengingat Kelurahan Sugihwaras memiliki …

Sambut HUT ke-81 RI, Camat Pulosari Minta Jajaran Matangkan Persiapan dan Perkuat Koordinasi

Alwi Assagaf

10 Aug 2026

Pemalang, Vokalpublika.com — Kecamatan Pulosari menggelar rapat koordinasi (staff meeting) bersama pejabat dan jajaran staf untuk mematangkan persiapan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026. ADVERTISEMENT ​Dalam keterangan resminya melalui akun Instagram @kec.pulosari, Camat Pulosari, Arif Senoaji, S.STP., M.Si., menekankan pentingnya koordinasi, kekompakan, serta evaluasi menyeluruh agar seluruh rangkaian agenda berjalan tertib, lancar, dan …

Bupati Pemalang Tersangka KPK, Golkar Tegaskan Anom Widiyantoro Bukan Kader Internal

Alwi Assagaf

09 Aug 2026

Vokalpublika.com — Partai Golkar memberikan klarifikasi resmi menyusul penetapan status tersangka terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menegaskan bahwa Anom bukan merupakan kader internal partai. ADVERTISEMENT ​Dilansir dari Kumparan.com, Sarmuji menjelaskan, Anom berangkat dari kalangan profesional berlatar belakang mantan pejabat BUMN yang diusung Golkar pada Pilbup …

KPK Sita Dokumen Proyek DPUPR Hingga CCTV Hotel Terkait Kasus Pemerasan Bupati Pemalang

Alwi Assagaf

09 Aug 2026

Vokalpublika.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti usai menggeledah 15 lokasi terkait kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro. ADVERTISEMENT ​Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, penyidik menyita dokumen proyek Dinas PUPR Kabupaten Pemalang, barang bukti elektronik berupa ponsel dan berkas digital, serta rekaman CCTV salah satu hotel di Magelang. …

Oknum Kepala Desa Sabah Balau Dipolisikan Oleh Masyarakat Atas Dugaan Kasus Pungli Pembuatan Seterfikat

Redaksi

09 Aug 2026

Lampung Selatan, VOKALPUBLIKA.COM–Oknum KaDES Desa Sabah balau diduga gelap kan dana administrasi pembuatan sertifikat yang melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap ( PTSL ) didesa sabah balau kecamatan Tanjung bintang kabupaten Lampung Selatan provisi lampung muncul kepermukaa ADVERTISEMENT Bagaiana tidak dana administrasi pendaptaran SETERFIKAT melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap ( PTSL ) diduga menyimpang …

LAUNCHING HUKUM86.COM, ASWIN KALBAR DORONG PERS MAKIN TAJAM KAWAL PENEGAKAN HUKUM

Redaksi

09 Aug 2026

Budi Gautama: Jangan Takut Mengungkap Fakta, Tapi Jangan Pernah Mengabaikan Verifikasi ADVERTISEMENT PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT – Kehadiran Hukum86.com sebagai media nasional diharapkan tidak sekadar menjadi bagian dari pertumbuhan industri media digital, tetapi mampu mengambil peran lebih besar dalam mengawal transparansi, mengungkap fakta, serta mendorong penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Harapan tersebut disampaikan Ketua DPD …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x