BP Batam Dukung Penertiban Pemanfaatan Ruang Laut Sesuai Aturan, Perkuat Kepastian Hukum dan Investasi

Batam, vokalpublika.com– Badan Pengusahaan (BP) Batam menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam memperkuat penataan administrasi pertanahan serta pemanfaatan ruang laut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

ADVERTISEMENT

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa penataan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih tertib, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Menurutnya, BP Batam mendukung penuh kebijakan Pemerintah Pusat dalam melakukan penataan pemanfaatan ruang laut sebagai upaya menghadirkan tata kelola yang lebih baik sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan dan iklim investasi di Kota Batam.

Sejalan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025, Nomor 28 Tahun 2025, Nomor 47 Tahun 2025, dan Nomor 48 Tahun 2025, BP Batam juga terus melakukan penyesuaian sistem pelayanan dan tata kelola pengelolaan lahan sesuai kewenangan yang diberikan pemerintah.

Berbagai penyempurnaan tersebut dilakukan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, serta memberikan kepastian kepada investor tanpa mengurangi pemenuhan persyaratan administratif, teknis, maupun lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan ketentuan yang berlaku, setiap kegiatan pemanfaatan kawasan pesisir melalui reklamasi wajib melalui tahapan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), penerbitan izin reklamasi, pelaksanaan dan verifikasi hasil reklamasi, pemberian Hak Pengelolaan (HPL) kepada BP Batam, pengalokasian tanah, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), pemberian hak atas tanah, hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Amsakar juga menjelaskan bahwa terhadap alokasi lahan pada kawasan perairan yang diterbitkan pada masa sebelumnya namun hingga kini belum direklamasi, penyelesaiannya harus dilakukan secara cermat, komprehensif, dan sesuai ketentuan hukum agar memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Sebagai bentuk kehati-hatian, BP Batam telah menyampaikan surat kepada Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN untuk memohon arahan terkait status alokasi tanah pada kawasan perairan yang belum dilakukan reklamasi.
Langkah tersebut merupakan bagian dari koordinasi antarlembaga agar penyelesaian terhadap alokasi yang telah diterbitkan sebelumnya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ke depan, BP Batam menyatakan akan terus memperkuat sinergi dengan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya dalam mewujudkan tata kelola pemanfaatan ruang laut yang tertib, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, BP Batam menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan pertanahan dan pemanfaatan ruang yang akuntabel, transparan, berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.
(Redaksi)

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)