Tak Ingin Gegabah, Bupati Vickner Sinaga Pilih Kajian Akademis sebagai Dasar Penataan Keramba Silalahi II

DAIRI – vokalpublika com
Pemerintah Kabupaten Dairi memilih menempuh pendekatan yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan persoalan Keramba Jaring Apung (KJA) di Desa Silalahi II, Kecamatan Silahisabungan. Alih-alih mengambil langkah sepihak, Bupati Dairi Vickner Sinaga menegaskan bahwa kebijakan penataan akan ditetapkan setelah melalui kajian akademis dan mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat.

ADVERTISEMENT

Komitmen tersebut disampaikan Bupati saat memimpin rapat terpadu penataan KJA di ruang rapat bupati, Selasa (4/8/2026). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya pada 28 Juli 2026 sekaligus menjadi forum untuk menyerap berbagai pandangan dari masyarakat, Forkopimda, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dalam pembahasan terungkap bahwa persoalan KJA di kawasan Silalahi telah berlangsung selama bertahun-tahun. Meski penertiban pernah dilakukan pada 2021, pertumbuhan keramba kembali meningkat sehingga diperlukan kebijakan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Berdasarkan paparan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Rickson Panggabean, saat ini terdapat sekitar 2.877 petak KJA di kawasan Silalahi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 216 petak telah ditertibkan pada operasi sebelumnya. Namun, meskipun pemerintah telah beberapa kali melayangkan surat teguran, sebagian pemilik KJA di Desa Silalahi II belum melakukan pembongkaran secara mandiri.

Pemerintah Kecamatan Silahisabungan bersama Pemerintah Desa Silalahi II menyatakan dukungan terhadap langkah penataan. Menurut mereka, keberadaan KJA yang terus bertambah tidak hanya berpotensi memengaruhi kualitas lingkungan Danau Toba, tetapi juga menjadi tantangan dalam pengembangan kawasan wisata yang menjadi salah satu sektor unggulan daerah.

Berbagai masukan pun mengemuka dalam rapat. Anggota DPRD Kabupaten Dairi, Fitrianto Berampu, menilai penyelesaian persoalan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan upaya pelestarian lingkungan.

Ia mengusulkan agar pemerintah memetakan lokasi yang masih layak untuk budidaya KJA, mengkaji penerapan teknologi ramah lingkungan guna menekan pencemaran perairan, serta menyusun konsep pengembangan wisata yang dapat berjalan berdampingan dengan aktivitas perikanan. Selain itu, opsi pemberian ganti rugi kepada pemilik KJA juga dinilai perlu masuk dalam pembahasan.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Bupati Vickner Sinaga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi tidak ingin mengambil keputusan yang terburu-buru.

“Kita mencari solusi terbaik bagi masyarakat Dairi. Tidak ada keputusan yang seratus persen tanpa risiko. Karena itu, kita ingin solusi yang elegan dan meminta masukan dari semua pihak, termasuk para pemilik KJA, sebelum keputusan final diambil,” tegas Vickner Sinaga.

Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Dairi akan menggandeng perguruan tinggi untuk menyusun kajian akademis sebagai landasan ilmiah dalam merumuskan kebijakan penataan KJA di Silalahi II. Kajian tersebut diharapkan mampu menghasilkan solusi yang adil, berorientasi pada perlindungan lingkungan Danau Toba, sekaligus tetap memperhatikan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.

Rapat turut dihadiri perwakilan Forkopimda, Staf Ahli Bupati Anggara Sinurat, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga Iwan Taruna Berutu, Sekretaris Dinas Pertanian Siska Tampubolon, Camat Silahisabungan Iwan Simarmata, masyarakat Desa Silalahi II, serta sejumlah pimpinan OPD terkait dan undangan lainnya.(clara)

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)