Home » Berita » KABID INVESTIGASI DPD ASWIN KALBAR KECAM KERAS KONTEN MEDIA SOSIAL YANG DIDUGA MENGGIRING OPINI PUBLIK

KABID INVESTIGASI DPD ASWIN KALBAR KECAM KERAS KONTEN MEDIA SOSIAL YANG DIDUGA MENGGIRING OPINI PUBLIK

Redaksi 04 Aug 2026 157

PONTIANAK, vokalpublika.com– Kepala Bidang Investigasi DPD Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Kalimantan Barat, Nardi M, mengecam keras beredarnya konten di media sosial Instagram yang diduga menggiring opini publik terhadap H. Arsyad melalui narasi yang dinilai belum memenuhi prinsip keberimbangan, verifikasi, dan asas praduga tak bersalah.

Advertisement
ADVERTISEMENT

Menurut Nardi, kebebasan berekspresi di ruang digital tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan untuk menyebarkan informasi yang belum teruji kebenarannya. Setiap informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat harus berlandaskan fakta, proses konfirmasi kepada seluruh pihak terkait, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika.

“Opini yang dibangun melalui narasi sepihak berpotensi menyesatkan publik dan dapat mencederai hak seseorang atas nama baik serta prinsip keadilan. Informasi yang belum diverifikasi tidak boleh diposisikan seolah-olah sebagai kebenaran,” tegas Nardi M, Senin (4/8/2026).

Ia menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik secara tegas mengamanatkan setiap produk jurnalistik mengedepankan akurasi, keberimbangan, independensi, serta proses uji informasi sebelum dipublikasikan. Dalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, wartawan wajib menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Baca juga:  Bupati Turut Berduka Atas Wafatnya Zetro Leonardo Purba, Putra Terbaik Humbang Hasundutan

Menurutnya, praktik penyebaran informasi tanpa konfirmasi kepada pihak yang diberitakan bukan hanya bertentangan dengan etika jurnalistik, tetapi juga berpotensi menimbulkan penghakiman publik (trial by social media) yang dapat merugikan seseorang sebelum adanya fakta hukum yang berkekuatan hukum tetap.

“Jangan membangun persepsi publik melalui narasi yang belum diuji. Jika belum ada konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan dan belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah), maka sangat tidak tepat membentuk opini yang berpotensi menghakimi. Ruang digital harus menjadi ruang edukasi, bukan arena penghakiman,” ujarnya.

Nardi juga mengingatkan bahwa penyebaran informasi bohong, menyesatkan, atau konten elektronik yang berpotensi merugikan pihak lain dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), selain tetap mengacu pada ketentuan hukum pidana maupun perdata yang berlaku.

Baca juga:  Kabid Humas Polda Sumut ‘Naik Suara’ Wartawan Ditegur Rekaman Dilarang Berita Diancam Sanksi Hukum

H. Arsyad Sampaikan Keberatan

Dalam kesempatan yang sama, H. Arsyad menyatakan keberatan atas konten yang beredar. Ia mengaku belum pernah dimintai klarifikasi ataupun ditemui oleh pihak yang mengunggah konten tersebut sebelum dipublikasikan.

“Saya sangat keberatan karena ini menyangkut nama baik saya. Seharusnya apabila ingin menyampaikan informasi kepada publik, lakukan terlebih dahulu konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan berimbang,” ujar H. Arsyad.

ASWIN Kalbar Ajak Publik Junjung Etika Digital

DPD ASWIN Kalimantan Barat mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi serta mengedepankan budaya cek fakta sebelum mempercayai maupun menyebarluaskan suatu konten.

Baca juga:  Dandim Bersama Jajaran Forkopimda Pemalang Hadiri Upacara Peringatan Ke-80 Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2025

ASWIN juga mengimbau seluruh pengelola media, kreator konten, influencer, dan pengguna media sosial agar menghormati etika komunikasi publik, menjunjung tinggi prinsip keberimbangan, serta menghindari penyebaran narasi yang berpotensi menggiring opini tanpa didukung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kebebasan berpendapat dijamin konstitusi, tetapi setiap kebebasan juga melekat tanggung jawab hukum dan moral. Jangan jadikan media sosial sebagai sarana membentuk opini yang berpotensi menghakimi seseorang tanpa proses klarifikasi dan dasar fakta yang kuat. Edukasi publik jauh lebih penting daripada sensasi demi mengejar perhatian,” pungkas Nardi M.

(Bsg/Red)

DPD ASWIN Kalimantan Barat

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
LKP Dairi Hadiri Dialog Bersama Kapolres, Zuhri Bintang Dorong Penegakan Hukum Tegas dan Humanis

Clara T S

12 Nov 2026

DAIRI –vokalpublika.comLembaga Kebudayaan Pakpak (LKP) Kabupaten Dairi turut mengambil bagian dalam kegiatan silaturahmi dan dialog terbuka yang digelar Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K., bersama 19 organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Coffee Poda Lantai II, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Rabu (11/11/2026). ADVERTISEMENT Kehadiran LKP dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya Polres Dairi …

Hadiri Dialog Bersama Kapolres,PIKI Dairi Tekankan pentingnya Ketekadanan Dan lingkungan Keluarga

Clara T S

12 Nov 2026

DAIRI – vokalpublika.comPersatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Kabupaten Dairi turut mengambil bagian dalam kegiatan silaturahmi dan dialog terbuka bersama Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K., yang melibatkan 19 organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Coffee Poda Lantai II, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Rabu (11/11/2026). ADVERTISEMENT Kehadiran PIKI Dairi dalam pertemuan tersebut diwakili Ketua DPC PIKI …

AMPI Dairi Ambil Bagian dalam Silaturahmi Kapolres, Dorong Sinergi Pemuda Jaga Kondusivitas Daerah.

Clara T S

12 Nov 2026

DAIRI –vokalpublika.comAngkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kabupaten Dairi turut ambil bagian dalam kegiatan silaturahmi dan dialog terbuka yang digelar Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K., bersama 19 organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Coffee Poda Lantai II, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Rabu (11/11/2026). ADVERTISEMENT Dalam kegiatan tersebut, AMPI Dairi diwakili Ketua Satgas AMPI Jonathan Hutapea, …

LSM LIRA Soroti Proyek Kumuh Wiringtappareng Wajo Bermasalah

Redaksi

10 Nov 2026

Wajo-SulSel-Proyek Pelaksanaan Penanganan Kumuh Kawasan Wiringtappareng Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026 senilai Rp6,09 Miliar yang bersumber dari APBN 2026 menuai sorotan tajam. ADVERTISEMENT Berdasarkan papan informasi proyek, kegiatan yang berlokasi di Kelurahan Mattirotappareng, Tempe, Wattalipue, Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ini dilaksanakan oleh CV. Rajawali Karisma Sakti dengan nilai kontrak Rp6.094.081.492,62. Konsultan Pengawas PT. Teknik …

Dukung Bahlil Lahadalia, Sabam Sibarani Pastikan Golkar Dairi Satu Komando

Clara T S

10 Nov 2026

DAIRI –vokalpublika.comKetua DPD II Partai Golkar Kabupaten Dairi, Sabam Sibarani, S.Sos., M.M., secara tegas menyatakan dukungan dan loyalitasnya terhadap kepemimpinan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Ia memastikan seluruh jajaran Partai Golkar Kabupaten Dairi tetap solid, satu barisan, dan satu komando di bawah kepemimpinan Bahlil. ADVERTISEMENT Penegasan tersebut disampaikan Sabam saat memberikan keterangan …

​Kawal Demokrasi Desa, Forkopimcam Pemalang Intensifkan Pemantauan Real-Time Pilkades Serentak 2026

Alwi Assagaf

09 Nov 2026

PEMALANG, Vokalpublika.com — Pemerintah Kecamatan (Pemcam) Pemalang bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Pemalang terus menunjukkan komitmen dan kerja kerasnya dalam pengawalan pesta demokrasi tingkat desa. ADVERTISEMENT Pada Senin (9/11/2026), proses pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 dipantau secara langsung dan real-time melalui Zoom Meeting di Aula Pendopo Kecamatan Pemalang. ​Kegiatan pemantauan …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x