Home » Berita » “Kalau Pelabuhan Ini Tak Jalan, Kami Tak Makan”; Pelabuhan Rakyat Tanjung Uma, Denyut Nadi Kehidupan Masyarakat Pesisir Batam yang Meminta untuk Tidak Diberi Stigma Negatif

“Kalau Pelabuhan Ini Tak Jalan, Kami Tak Makan”; Pelabuhan Rakyat Tanjung Uma, Denyut Nadi Kehidupan Masyarakat Pesisir Batam yang Meminta untuk Tidak Diberi Stigma Negatif

Redaksi 26 Jul 2026 9

Batam, vokalpublika.com– Di tengah pesatnya pembangunan kawasan pelabuhan modern di Kota Batam, Pelabuhan Rakyat Tanjung Uma tetap menjadi salah satu urat nadi perekonomian masyarakat pesisir. Pelabuhan yang telah berdiri sejak puluhan tahun lalu ini bukan sekadar tempat bongkar muat barang, tetapi menjadi sumber penghidupan bagi ratusan warga yang menggantungkan nafkah dari aktivitas di kawasan tersebut.

Advertisement
ADVERTISEMENT

Setiap hari, puluhan buruh pelabuhan bekerja mengangkat dan menurunkan berbagai kebutuhan pokok yang akan didistribusikan ke sejumlah pulau di Provinsi Kepulauan Riau. Aktivitas tersebut menjadi roda penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kelancaran distribusi logistik ke wilayah kepulauan.

Mayoritas buruh bongkar muat di Pelabuhan Rakyat Tanjung Uma berada di bawah koordinasi Koperasi Konsumen KPSB, yang mengatur sistem kerja para buruh dalam kegiatan bongkar muat.

Salah seorang buruh pelabuhan, Tarmizi, mengatakan keberadaan pelabuhan rakyat tersebut memiliki arti yang sangat besar bagi kehidupan para pekerja.

“Ini periuk nasi kami. Kalau pelabuhan ini tidak jalan, kami tidak makan,” ujarnya, minggu 26/07/2026

Baca juga:  ​Giat Jum'at Bersih RHAPSODI, Camat Waluyo dan Kades Hartoyo Turun Langsung Bersihkan Tugu Pahlawan Desa Padek

Menurut Tarmizi, bukan hanya buruh yang menggantungkan hidup di pelabuhan tersebut. Aktivitas pelabuhan juga menghidupi pemilik kapal, sopir angkutan, pedagang kecil, hingga berbagai usaha masyarakat di sekitar kawasan Tanjung Uma.

Pelabuhan Rakyat Tanjung Uma selama ini melayani pengiriman berbagai kebutuhan pokok atau sembako menuju sejumlah pulau, di antaranya Pulau Buru, Tanjung Batu, serta beberapa pulau lainnya di Kepulauan Riau. Barang yang dikirim meliputi beras, gula, minyak goreng, tepung, air mineral, dan berbagai kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Keberadaan pelabuhan ini menjadi mata rantai penting dalam menjaga pasokan logistik ke daerah-daerah yang masih bergantung pada transportasi laut. Tanpa aktivitas pelabuhan rakyat, distribusi kebutuhan pokok ke pulau-pulau kecil dapat terganggu dan berdampak pada kehidupan masyarakat.

Menanggapi berbagai sorotan terhadap pelabuhan rakyat tersebut, aktivis Kota Batam, Aksa Hallatu, meminta agar masyarakat tidak serta-merta memberikan stigma negatif terhadap Pelabuhan Rakyat Tanjung Uma.

Menurutnya, pelabuhan tersebut telah menjadi bagian dari sejarah panjang kehidupan masyarakat pesisir Batam dan menjadi tempat masyarakat tempatan mencari nafkah secara turun-temurun.

Baca juga:  Hari Krida Pertanian ke-53: Mentan Amran Apresiasi Penyuluh sebagai Ujung Tombak Swasembada Pangan

“Jangan pelabuhan ini disalahartikan seolah-olah seluruh aktivitasnya adalah kegiatan ilegal. Jangan mengganggu kehidupan orang lain. Mereka yang bekerja di sini rata-rata warga tempatan, masyarakat Melayu yang sejak dulu mencari nafkah di pelabuhan ini,” kata Aksa.

Ia menilai Pemerintah Kota Batam maupun aparat penegak hukum seharusnya melihat keberadaan pelabuhan rakyat secara objektif.

“Selama tidak membawa narkoba maupun barang-barang yang dilarang oleh hukum, seharusnya pemerintah dan aparat memberikan apresiasi kepada masyarakat yang bekerja mencari nafkah secara halal. Mereka ini menghidupi keluarganya dari pekerjaan di pelabuhan,” ujarnya.

Aksa juga mengingatkan agar setiap pemberitaan maupun peliputan dilakukan secara profesional, berdasarkan fakta, dan tidak didasari kepentingan tertentu yang dapat merugikan masyarakat.

“Jangan biarkan ada orang perorangan melakukan peliputan hanya berdasarkan suka atau tidak suka. Kalau memang ingin menegakkan aturan terkait dugaan aktivitas ilegal, maka penegakannya harus dilakukan secara adil dan menyeluruh. Jangan hanya fokus pada satu pelabuhan, karena masih banyak pelabuhan-pelabuhan tikus lain yang juga perlu mendapat perhatian apabila memang terdapat dugaan pelanggaran,” tegasnya.

Baca juga:  FRIC DPW Banten Persoalkan PBG FLEXX Billiard dan Coffe Pangkalan Teluknaga

Ia menambahkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional, tanpa mengorbankan masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari aktivitas pelabuhan rakyat.

Bagi warga Tanjung Uma, pelabuhan ini bukan hanya fasilitas transportasi laut, melainkan simbol perjuangan ekonomi masyarakat pesisir yang telah bertahan selama bertahun-tahun. Keberadaannya menjadi penghubung distribusi logistik antarpulau sekaligus sumber penghasilan bagi banyak keluarga.

Masyarakat berharap Pelabuhan Rakyat Tanjung Uma tetap dapat beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku serta mendapat perhatian pemerintah untuk terus dikembangkan sebagai pelabuhan rakyat yang mendukung perekonomian daerah. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran tetap perlu dilakukan secara adil, objektif, dan tanpa menggeneralisasi seluruh aktivitas masyarakat yang mencari nafkah secara sah di kawasan pelabuhan tersebut.

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
Sinergi TNI, Polri, dan Kejaksaan: Pilar Kokoh Menjaga Negeri, Menguatkan Kepercayaan Publik Menuju Indonesia Emas 2045

Redaksi

26 Jul 2026

Vokalpublika.com – Jakarta, 26 Juli 2026 – Sinergitas antara Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Republik Indonesia terus menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas nasional, menegakkan supremasi hukum, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran negara di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang. ADVERTISEMENT Kolaborasi antarlembaga penegak hukum dan pertahanan negara …

Dr.(c) Advokat Rikha Permatasari Kecam Dugaan Tindak Kejahatan Berulang terhadap Anak: Kesepakatan Damai Bukan Sekadar Formalitas

Redaksi

26 Jul 2026

Vokalpublika.com – Mojokerto – 26 Juli 2026 – Advokat Dr. (c) Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM. mengecam keras setiap dugaan tindak pidana yang dilakukan terhadap anak, terlebih apabila sebelumnya telah dibuat Surat Pernyataan dan Permohonan Maaf yang berisi komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan serupa, namun dugaan pelanggaran kembali terjadi. ADVERTISEMENT Berdasarkan dokumen yang …

Dandim Pemalang Hadiri Muscab VIII KB FKPPI: Perkuat Sinergi dan Kebangsaan

Alwi Assagaf

26 Jul 2026

Pemalang, Vokalpublika.com – Komandan Kodim (Dandim) 0711/Pemalang, Letkol Inf Edy Wibowo, menghadiri Musyawarah Cabang (Muscab) VIII sekaligus Pelantikan Pengurus Cabang 11.11 Keluarga Besar FKPPI Kabupaten Pemalang Masa Bakti 2026–2031 di Aula Oerip Soemohardjo, Pemalang, Minggu (26/7/2026). ADVERTISEMENT ​Pada agenda tersebut, Novana Setya Wati resmi dilantik sebagai Ketua KB FKPPI Cabang 11.11 Kabupaten Pemalang. Kegiatan dihadiri …

Kantor Perumda Air Minum Tirta Mulia Pemalang Terbakar, Dirut Imbau Publik Tak Berspekulasi

Alwi Assagaf

26 Jul 2026

PEMALANG — Kebakaran melanda salah satu ruangan di kantor Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Mulia Kabupaten Pemalang pada Minggu (26/7/2026) sekitar pukul 08.00 WIB. Pihak manajemen memastikan kobaran api berhasil dipadamkan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.​Humas Perumda Tirta Mulia Pemalang, Aldi, membenarkan insiden tersebut. Ia menyebut kondisi di lokasi kejadian saat ini …

Kawal KEM-PPKF 2027, Komisi VI DPR Dorong Penguatan Koperasi Desa hingga Restrukturisasi BUMN

Alwi Assagaf

25 Jul 2026

Jakarta, Vokalpublika.com — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Rizal Bawazier, menegaskan komitmen Komisi VI DPR RI dalam memberikan masukan dan pengawalan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Pikiran Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027. ADVERTISEMENT Rizal menyampaikan bahwa Komisi VI fokus mengawal beberapa poin strategis demi memastikan kebijakan pembangunan ekonomi berpihak …

DPD ASWIN Kalbar Layangkan Surat, Desak Disnaker Pontianak Segera Tindak Lanjuti dan Berikan Klarifikasi Resmi

Redaksi

25 Jul 2026

PONTIANAK, vokalpublika.com– Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Wartawan Internasional (DPD ASWIN) Kalimantan Barat secara resmi melayangkan surat keberatan sekaligus permohonan klarifikasi kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pontianak terkait perubahan identitas perusahaan dalam Surat Anjuran Mediator tertanggal 6 Juli 2026. DPD ASWIN mendesak agar surat tersebut segera ditindaklanjuti dan dijawab secara resmi demi menjamin kepastian hukum. …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x