- BeritaSatlantas Polresta Tanjungpinang Edukasi Pelajar SMKN 4 Melalui Program Police Goes To School,Tanamkan Budaya Tertib Berlalu Lintas
- UncategorizedMenteri Nusron Laporkan Realisasi Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 kepada Komisi II DPR RI, Capai 95,73 Persen
- UncategorizedKementerian ATR/BPN Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI, Bukti Konsistensi Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel
- UncategorizedApel Pagi Kantor Pertanahan Dairi Tekankan Fokus Kerja, Disiplin, dan Pelayanan Prima
- BeritaRaih Predikat ‘Sangat Baik’ dari Ombudsman RI, Polres Pemalang Buktikan Kualitas Pelayanan Publik Prima
- BeritaSama Persepsi dan Tata Kelola, Panitia Pilkades Ulujami Ikuti Bimtek Dinpermades
Masyarakat Butuh Kepastian, Bukan Sekadar Imbauan Bersabar: Pemkab Kubu Raya Didesak Transparan
Redaksi 20 Jul 2026 17
Vokalpublika.com – KUBU RAYA – Pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kubu Raya yang kembali meminta masyarakat bersabar terkait proses pemekaran Kecamatan Kumpai Raya menuai sorotan. Setelah kurang lebih tiga tahun bergulir, masyarakat dinilai berhak memperoleh kepastian, bukan sekadar imbauan untuk terus menunggu.
Pakar hukum dan kebijakan publik, Herman Hofi, menegaskan bahwa kesabaran masyarakat memiliki batas. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tidak cukup hanya menyampaikan bahwa proses masih berada di Kementerian Dalam Negeri, tetapi juga wajib menjelaskan secara terbuka perkembangan yang telah dicapai, hambatan yang dihadapi, serta langkah konkret yang sedang dilakukan.
“Sudah hampir tiga tahun masyarakat menunggu. Yang dibutuhkan bukan lagi narasi untuk bersabar, tetapi transparansi, kepastian, dan bukti nyata bahwa pemerintah daerah benar-benar mengawal proses pemekaran hingga tuntas,” tegas Herman Hofi.
Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu menunjukkan dokumen progres, tahapan yang telah dilalui, hasil koordinasi dengan pemerintah pusat, serta target penyelesaian yang realistis. Tanpa keterbukaan tersebut, kepercayaan publik berpotensi terus menurun.
Ia menilai pemekaran Kecamatan Kumpai Raya bukan sekadar agenda administratif, melainkan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih cepat, pemerataan pembangunan, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi pernyataan normatif yang terus berulang tanpa disertai perkembangan yang dapat diukur. Pemerintah harus menjelaskan apa yang sudah dikerjakan, apa kendalanya, dan kapan target penyelesaiannya. Publik berhak mengetahui itu,” katanya.
Herman Hofi mengingatkan bahwa transparansi merupakan kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Karena itu, Pemkab Kubu Raya didorong segera menyampaikan laporan perkembangan secara resmi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi maupun menurunkan kepercayaan publik.
“Kalau memang proses masih berjalan di Kemendagri, sampaikan secara terbuka sejauh mana progresnya. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya tanpa kepastian. Aspirasi masyarakat tidak boleh dibiarkan menggantung terlalu lama,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kritik masyarakat merupakan bentuk kontrol yang sah dalam negara demokrasi. Pemerintah seharusnya menjawab kritik tersebut dengan keterbukaan informasi dan kerja nyata, bukan hanya mengulang ajakan agar masyarakat tetap bersabar.
“Sudah saatnya Pemkab Kubu Raya menyampaikan roadmap yang jelas, target waktu yang realistis, dan capaian yang dapat diverifikasi publik. Kepastian jauh lebih dibutuhkan daripada sekadar janji bahwa proses masih berjalan,” pungkasnya.(Bsg/Tim-007)
Tanjungpinang, vokalpublika.com– Dalam rangka membentuk generasi muda yang sadar akan pentingnya keselamatan di jalan raya, Satlantas Polresta Tanjungpinang melalui Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) melaksanakan kegiatan Police Goes To School dalam rangka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMKN 4 Tanjungpinang, Jalan Nusantara, Selasa (21/07/2026). ADVERTISEMENT Kegiatan tersebut dipimpin oleh Ps. Kasubnit 1 Kamsel Satlantas …
Semarang, Vokalpublika.com – Kepolisian Resor (Polres) Pemalang berhasil mengukir prestasi dengan meraih predikat “Kualitas Pelayanan Sangat Baik” berdasarkan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 dari Ombudsman Republik Indonesia (RI). ADVERTISEMENT Penghargaan tersebut diserahkan secara resmi dalam acara Penyerahan Hasil Penilaian Kualitas Pelayanan Publik di Mapolda Jawa Tengah, Semarang, Kamis (21/7/2026). Polres Pemalang menjadi satu dari …
Pemalang, Vokalpublika.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Pemalang menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026. ADVERTISEMENT Kegiatan tahap kedua ini berlangsung pada 20–21 Juli 2026 di salah satu hotel di Pemalang, yang diikuti oleh panitia dari Kecamatan Ulujami, Bodeh, Comal, dan Bantarbolang. Bimtek bertujuan menyelaraskan pemahaman panitia …
MAGELANG, 20 Juli 2026 – Hasil Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polres Magelang Kota yang menjatuhkan hukuman demosi selama tiga tahun kepada Bripka Dwi Afandi yang sebelumnya pun pernah melakukan pelanggaran disiplin menuai perbedaan pandangan. Penyidik tersebut dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tercela lantaran mendatangi rumah Bhima, warga yang melaporkan dugaan pemerasan berkedok Restoratif Justice …
Vokalpublia.com – Jakarta, 21 Juli 2026 – Dewan Pimpinan Pusat Fast Respon Indonesia Center (FRIC) resmi melayangkan Surat Somasi Nomor 0721/SOM-FRIC/DIR/2026 kepada pengacara Hotman Paris Hutapea. Langkah tersebut disampaikan sebagai bentuk keberatan organisasi atas pernyataan dan/atau tindakan yang, menurut penilaian FRIC, telah merendahkan martabat profesi wartawan. ADVERTISEMENT Ketua Umum FRIC, H. Dian Surahman, menegaskan bahwa …
Vokalpublika.com – Waka Polda Jawa Barat Brigjen Pol. Adi Vivid Agustiadi Bachtiar S.I.K., M.Hum., M.S.M secara resmi membuka Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) Polri Berkemampuan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Tahun Anggaran 2026. Upacara pembukaan digelar serentak dengan total 4.799 peserta didik di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 4.090 peserta pria di 31 Sekolah Polisi Negara …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. ADVERTISEMENT Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. ADVERTISEMENT Perkara kecelakaan maut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. ADVERTISEMENT Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. ADVERTISEMENT Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. ADVERTISEMENT Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. ADVERTISEMENT Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai …
