Bupati Dairi Sampaikan Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Raih Opini WTP ke-12 Berturut-turut

Sidikalang –vokalpublika com
Bupati Dairi Vickner Sinaga didampingi Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala menyampaikan Nota Pengantar atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Dairi, Senin (6/7/2026).

ADVERTISEMENT

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Dairi Sabam Sibarani didampingi Wakil Ketua I Halvensius Tondang dan Wakil Ketua II Wanseptember Situmorang, serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Surung Charles Lamhot Bantjin, staf ahli bupati, para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), dan tamu undangan lainnya.

Dalam nota pengantarnya, Bupati Vickner Sinaga menjelaskan bahwa penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan amanat peraturan perundang-undangan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyelesaikan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Ia mengatakan, Ranperda tersebut telah disusun berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI dan telah disesuaikan dengan rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang secara resmi diterima Pemerintah Kabupaten Dairi dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada 29 Mei 2026.

“Atas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Dairi kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-12 kali secara berturut-turut. Prestasi ini merupakan hasil kerja keras, dedikasi, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” ujar Bupati.

Dalam pemaparannya, Bupati menjelaskan bahwa realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp1.133.210.254.085,22 atau sebesar 95,39 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.187.928.899.909,00.

Sementara itu, realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar Rp1.084.692.212.892,05 atau 88,48 persen dari total anggaran belanja sebesar Rp1.225.933.869.777,00.

Menurut Bupati, pelaksanaan belanja daerah selama Tahun Anggaran 2025 difokuskan pada program-program prioritas yang mendukung pelayanan dasar kepada masyarakat, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan mandatory spending, serta berbagai program strategis dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan.

“Pengalokasian belanja juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah provinsi, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sehingga pelaksanaan pembangunan tetap berjalan sesuai prioritas yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Bupati berharap pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berlangsung secara konstruktif melalui sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, sehingga menghasilkan keputusan terbaik demi keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi.

Sidang paripurna tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Surung Charles Lamhot Bantjin, staf ahli bupati, para asisten, pimpinan OPD, serta unsur terkait lainnya.(clara)

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)