Home » Berita » ​Proyek Dry Port Kendal Diduga Garap Lahan Dilindungi, Praktisi Hukum Tuntut Sanksi Pidana

​Proyek Dry Port Kendal Diduga Garap Lahan Dilindungi, Praktisi Hukum Tuntut Sanksi Pidana

Alwi Assagaf 08 Jul 2026 162

KENDAL, Vokalpublika.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal resmi membekukan seluruh aktivitas pembangunan proyek terminal peti kemas (dry port) di Desa Penaruban, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. Langkah tegas ini diambil setelah proyek komersial tersebut terbukti belum mengantongi dokumen perizinan wajib, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Advertisement
ADVERTISEMENT

​Penghentian operasional ini dipicu oleh aksi protes warga dan petani setempat di Balai Desa Penaruban. Warga menuntut pertanggungjawaban pengembang atas kerusakan sistem irigasi akibat aktivitas pengeringan lahan. Dampaknya, sebagian sawah produktif di wilayah tersebut rusak total dan tidak dapat diolah kembali.

Baca juga:  Ketua PGRI Kabupaten Pemalang : Kami Berkomitmen Untuk Menjadi Rumah Besar Ditengah Kompleksitas Tantangan Zaman

​Berdasarkan pemeriksaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pertanian, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kendal, lokasi proyek tersebut merupakan kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

​Praktisi hukum sekaligus pendamping petani, Kuswanto, SH, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu. Ia mengingatkan bahwa alih fungsi lahan pertanian pangan produktif secara ilegal berpotensi melanggar UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Perpres Nomor 4 Tahun 2026.

Baca juga:  Gubernur Kepri Resmikan Genset 80 kVA di Pulau Bahan, Warga Kini Nikmati Listrik

​”Kami bukan anti-investor. Namun, tuntutan para petani adalah aturan dan penegakan hukum harus ditegakkan secara adil,” ujar Kuswanto dalam keterangan tertulisnya yang dikirim kepada Aliansi Wartawan Pantura Bersatu (AWPB) Rabu (8/7/2026).

​Merujuk pada Pasal 72 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 2009, pelanggaran terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat diancam sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp1,5 miliar.

Pemkab Kendal menegaskan pembekuan proyek akan berlaku total hingga pengembang merampungkan seluruh prosedur legalitas formal serta memberikan transparansi pemulihan hak-hak petani yang dirugikan.

Baca juga:  GMBI Pesisir Barat Minta Kejati Lampung Usut Proyek SPAM Rp4,2 Miliar di Bengkunat yang Terbengkalai
Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
LKP Dairi Hadiri Dialog Bersama Kapolres, Zuhri Bintang Dorong Penegakan Hukum Tegas dan Humanis

Clara T S

12 Nov 2026

DAIRI –vokalpublika.comLembaga Kebudayaan Pakpak (LKP) Kabupaten Dairi turut mengambil bagian dalam kegiatan silaturahmi dan dialog terbuka yang digelar Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K., bersama 19 organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Coffee Poda Lantai II, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Rabu (11/11/2026). ADVERTISEMENT Kehadiran LKP dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya Polres Dairi …

Hadiri Dialog Bersama Kapolres,PIKI Dairi Tekankan pentingnya Ketekadanan Dan lingkungan Keluarga

Clara T S

12 Nov 2026

DAIRI – vokalpublika.comPersatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Kabupaten Dairi turut mengambil bagian dalam kegiatan silaturahmi dan dialog terbuka bersama Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K., yang melibatkan 19 organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Coffee Poda Lantai II, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Rabu (11/11/2026). ADVERTISEMENT Kehadiran PIKI Dairi dalam pertemuan tersebut diwakili Ketua DPC PIKI …

AMPI Dairi Ambil Bagian dalam Silaturahmi Kapolres, Dorong Sinergi Pemuda Jaga Kondusivitas Daerah.

Clara T S

12 Nov 2026

DAIRI –vokalpublika.comAngkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kabupaten Dairi turut ambil bagian dalam kegiatan silaturahmi dan dialog terbuka yang digelar Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K., bersama 19 organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Coffee Poda Lantai II, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Rabu (11/11/2026). ADVERTISEMENT Dalam kegiatan tersebut, AMPI Dairi diwakili Ketua Satgas AMPI Jonathan Hutapea, …

LSM LIRA Soroti Proyek Kumuh Wiringtappareng Wajo Bermasalah

Redaksi

10 Nov 2026

Wajo-SulSel-Proyek Pelaksanaan Penanganan Kumuh Kawasan Wiringtappareng Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026 senilai Rp6,09 Miliar yang bersumber dari APBN 2026 menuai sorotan tajam. ADVERTISEMENT Berdasarkan papan informasi proyek, kegiatan yang berlokasi di Kelurahan Mattirotappareng, Tempe, Wattalipue, Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ini dilaksanakan oleh CV. Rajawali Karisma Sakti dengan nilai kontrak Rp6.094.081.492,62. Konsultan Pengawas PT. Teknik …

Dukung Bahlil Lahadalia, Sabam Sibarani Pastikan Golkar Dairi Satu Komando

Clara T S

10 Nov 2026

DAIRI –vokalpublika.comKetua DPD II Partai Golkar Kabupaten Dairi, Sabam Sibarani, S.Sos., M.M., secara tegas menyatakan dukungan dan loyalitasnya terhadap kepemimpinan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Ia memastikan seluruh jajaran Partai Golkar Kabupaten Dairi tetap solid, satu barisan, dan satu komando di bawah kepemimpinan Bahlil. ADVERTISEMENT Penegasan tersebut disampaikan Sabam saat memberikan keterangan …

​Kawal Demokrasi Desa, Forkopimcam Pemalang Intensifkan Pemantauan Real-Time Pilkades Serentak 2026

Alwi Assagaf

09 Nov 2026

PEMALANG, Vokalpublika.com — Pemerintah Kecamatan (Pemcam) Pemalang bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Pemalang terus menunjukkan komitmen dan kerja kerasnya dalam pengawalan pesta demokrasi tingkat desa. ADVERTISEMENT Pada Senin (9/11/2026), proses pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 dipantau secara langsung dan real-time melalui Zoom Meeting di Aula Pendopo Kecamatan Pemalang. ​Kegiatan pemantauan …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x