Nelayan Pulau Buru Persoalkan Konsultasi Publik AMDAL PT Barokah Baswara Abadi

KARIMUN, VokalPublika.com – Sejumlah nelayan Pulau Buru, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, menyoroti pelaksanaan konsultasi publik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT Barokah Baswara Abadi yang digelar di Hotel Balai View, Tanjung Balai Karimun, Kamis (18/6/2026).

ADVERTISEMENT

Dalam siaran pers yang diterima VokalPublika.com, Senin (22/6/2026), perwakilan nelayan menilai forum tersebut belum sepenuhnya menjamin keterwakilan masyarakat yang terdampak langsung, terutama nelayan buruh di perairan Pulau Buru.

Mereka menilai jumlah nelayan yang hadir dalam konsultasi publik masih terbatas. Menurut perwakilan warga, hanya tiga nelayan buruh yang mengikuti forum tersebut, sementara peserta lainnya berasal dari sejumlah unsur masyarakat dan instansi.

Selain keterwakilan peserta, nelayan juga mempersoalkan lokasi konsultasi publik yang dilaksanakan di Tanjung Balai Karimun. Mereka menilai lokasi tersebut menyulitkan warga Pulau Buru untuk berpartisipasi karena harus menyeberangi laut dan menanggung biaya transportasi.

“Kami berharap forum sepenting ini dilakukan di wilayah yang terdampak langsung, yaitu di Pulau Buru, agar masyarakat yang menggantungkan hidup dari laut bisa memberikan masukan secara objektif,” kata salah seorang perwakilan nelayan Pulau Buru dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2026).

Menurut mereka, pelaksanaan forum di luar wilayah terdampak berpotensi membatasi partisipasi masyarakat pesisir. Nelayan juga menilai format pertemuan di ruang tertutup membuat masyarakat lain sulit mengikuti proses pembahasan dokumen lingkungan tersebut.

Selain proses konsultasi publik, nelayan menyoroti aktivitas lapangan yang disebut telah berlangsung di perairan sekitar Pulau Buru dalam hampir satu tahun terakhir.

Berdasarkan pemantauan nelayan, terdapat kegiatan pengambilan sampel di laut menggunakan ponton atau tongkang mini. Aktivitas itu disebut berada sekitar 200 meter dari gugusan batu karang.

Nelayan menduga aktivitas tersebut menyebabkan sedimentasi yang memengaruhi kejernihan air dan pola pergerakan ikan di area tangkap tradisional. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan kajian teknis dari instansi yang berwenang.

Warga juga mempertanyakan legalitas operasional armada yang digunakan dalam kegiatan tersebut, termasuk durasi aktivitas di lapangan. Mereka meminta pihak perusahaan membuka informasi mengenai perizinan serta menjelaskan batas antara kegiatan pengambilan sampel ilmiah dan aktivitas eksploitasi.

Dalam siaran pers itu, nelayan menyebut telah meminta penjelasan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Namun, informasi mengenai laporan teknis aktivitas di lapangan disebut belum diperoleh secara rinci. Hal tersebut masih memerlukan konfirmasi dari pihak DKP.

Nelayan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Lingkungan Hidup melakukan evaluasi terhadap proses konsultasi publik AMDAL pada 18 Juni 2026, termasuk terkait keterwakilan masyarakat terdampak.

Mereka juga mendorong PT Barokah Baswara Abadi menggelar forum dialog tambahan di Pulau Buru dengan melibatkan nelayan, masyarakat pesisir, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya.

Selain itu, nelayan mengusulkan adanya mediasi multipihak untuk membahas mitigasi dampak lingkungan serta perlindungan ruang tangkap nelayan.

Hingga berita ini diterbitkan, VokalPublika.com masih berupaya menghubungi manajemen PT Barokah Baswara Abadi, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, serta pihak terkait lainnya untuk memperoleh tanggapan atas keberatan yang disampaikan nelayan Pulau Buru.

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)