Kolaborasi Pemkot dan PA Surabaya Berhasil Tekan Angka Dispensasi Kawin hingga 61,63 Persen

Surabaya, vokalpublika.com– Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berhasil menekan angka pengajuan dispensasi kawin (Diska) hingga 61,63 persen melalui berbagai strategi yang mengedepankan edukasi, perlindungan anak, serta kolaborasi dengan Pengadilan Agama (PA) Surabaya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya, Ida Widayati, mengatakan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini dilakukan dengan menyesuaikan karakteristik masyarakat di setiap wilayah.

“Surabaya merupakan kota besar dengan 31 kecamatan yang memiliki karakter dan budaya berbeda-beda. Untuk wilayah utara misalnya, diperlukan pendampingan khusus karena masih ada anggapan bahwa setelah lulus sekolah tidak perlu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” ujar Ida, Rabu (17/6/2026).

Untuk mengubah pola pikir tersebut, Pemkot Surabaya memperkuat edukasi hingga tingkat Rukun Warga (RW) melalui berbagai program, salah satunya Kampung Pancasila.

“Melalui program ini, masyarakat diedukasi bahwa hak-hak anak harus dipenuhi agar mereka dapat meraih cita-citanya,” jelasnya.

Selain edukasi, Pemkot Surabaya juga memperkuat perlindungan anak melalui pengawasan lingkungan dan kebijakan pendukung, termasuk penerapan surat edaran pembatasan jam malam bagi anak.

“Pak Wali Kota memberikan surat edaran pembatasan jam malam sebagai salah satu langkah untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak dapat terlaksana dengan baik,” tambah Ida.

Meski angka pengajuan dispensasi kawin mengalami penurunan, Pemkot Surabaya tetap memberikan pendampingan kepada pasangan yang mengajukan permohonan melalui kelas calon pengantin.

Dalam program tersebut, peserta mendapatkan pembekalan mengenai kesiapan psikologis, ekonomi, kesehatan, hingga kesehatan reproduksi.

“Peserta diberikan pemahaman tentang persiapan membangun rumah tangga dari sisi psikologis, ekonomi, kesehatan, hingga reproduksi,” tuturnya.

Upaya pencegahan lainnya dilakukan melalui sosialisasi di sekolah dan pondok pesantren dengan materi kesehatan reproduksi serta pemanfaatan internet secara sehat.

“Kami menyasar siswa SD, SMP hingga santri di pesantren untuk diberikan edukasi mengenai reproduksi sehat dan internet sehat,” katanya.

Selain itu, layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan program Bina Keluarga Remaja terus diperkuat sebagai langkah preventif untuk mencegah pernikahan usia anak.

“Ini merupakan bagian dari upaya kami memperkuat perlindungan anak agar tidak melakukan pernikahan sebelum waktunya,” ujar Ida.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Mufi Ahmad Baihaqi, menyebut penurunan angka dispensasi kawin juga dipengaruhi oleh penerapan mekanisme seleksi yang lebih ketat terhadap setiap permohonan yang diajukan.

“Keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Setiap pemohon dispensasi nikah kami sarankan untuk memperoleh rekomendasi kesiapan reproduksi dari Dinas Kesehatan melalui puskesmas,” kata Mufi.

Selain rekomendasi kesehatan reproduksi, PA Surabaya juga mewajibkan adanya rekomendasi dari psikolog sebagai bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin.

“Hasil rekomendasi tersebut hanya dapat dibaca oleh majelis hakim sehingga menjadi bahan pertimbangan yang utuh dalam pengambilan keputusan,” jelasnya.

Mufi mengungkapkan bahwa sebagian besar dispensasi kawin yang dikabulkan melibatkan calon mempelai yang telah berusia di atas 18 tahun dan mendekati usia 19 tahun.

“Dari data yang ada, mayoritas yang dikabulkan berusia di atas 18 tahun menuju 19 tahun,” ujarnya.

Menurutnya, faktor sosial dan budaya masih menjadi pertimbangan dalam sejumlah kasus, terutama apabila hubungan pasangan remaja berpotensi menimbulkan konflik antar keluarga.

“Jika terdapat potensi permusuhan antar keluarga sementara anak juga harus dilindungi, maka risiko yang lebih besar itulah yang menjadi pertimbangan untuk dicegah,” katanya.

Ia menambahkan, meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan kesiapan menikah turut berkontribusi terhadap penurunan angka pengajuan dispensasi kawin di Surabaya.

“Kesadaran masyarakat yang semakin baik ini turut tercermin dalam data statistik yang menunjukkan penurunan pengajuan dispensasi nikah di pengadilan,” pungkasnya.

Kabiro: Nurul F