Pansus DPRD Karimun Dorong RPIK 2026–2045 Berbasis Industri Maritim dan Partisipasi Publik

KARIMUN, VokalPublika.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Karimun terus mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Karimun Tahun 2026–2045. Dokumen strategis tersebut akan menjadi pedoman arah pembangunan industri daerah selama dua dekade mendatang.

ADVERTISEMENT

Penyusunan RPIK merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mewajibkan pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan industri yang selaras dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015–2035. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang RIPIN dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ketua Pansus RPIK DPRD Kabupaten Karimun, Dedi Jarliyostika, ST, mengatakan proses penyusunan dokumen tersebut masih berlangsung dan membutuhkan keterlibatan aktif berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha hingga masyarakat.

“Pansus saat ini sedang bekerja menyusun RPIK yang komprehensif. Kami membutuhkan partisipasi para pelaku usaha dan masyarakat agar dapat melahirkan kawasan-kawasan industri yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan pendapatan daerah,” ujar Dedi.

Menurutnya, Karimun memiliki posisi strategis sebagai daerah perbatasan yang berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Keunggulan geografis tersebut harus menjadi fondasi utama dalam menentukan arah pembangunan industri daerah ke depan.

Dalam berbagai pembahasan yang berkembang, penguatan Karimun sebagai kawasan maritim dan gerbang perdagangan internasional menjadi salah satu fokus utama. Pengembangan kawasan industri dinilai perlu terintegrasi dengan sektor logistik pelabuhan, industri maritim, pengolahan hasil laut, perikanan terpadu, hingga pariwisata bahari.

Selain itu, sejumlah masukan menekankan pentingnya pemisahan yang tegas antara kawasan industri dan kawasan permukiman guna menghindari potensi konflik sosial maupun dampak lingkungan di kemudian hari.

Dokumen RPIK juga diharapkan sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karimun Tahun 2021–2041 yang mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Aspek perlindungan lingkungan menjadi perhatian penting dalam pembahasan Ranperda tersebut. Berbagai masukan menggarisbawahi perlunya perlindungan kawasan pesisir, hutan mangrove, sempadan pantai, serta sumber air baku dari tekanan ekspansi industri maupun aktivitas pertambangan.

Selain itu, pengembangan kawasan industri dinilai harus mempertimbangkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), kapasitas infrastruktur pendukung, hingga risiko abrasi dan banjir rob yang menjadi tantangan khas wilayah kepulauan seperti Kabupaten Karimun.

Dalam pembahasan substansi Ranperda, sejumlah pihak juga mengusulkan agar industri unggulan Karimun lebih difokuskan pada sektor yang sesuai dengan karakter daerah. Beberapa sektor yang dinilai potensial antara lain pengolahan hasil laut, galangan kapal, logistik maritim, industri granit, dan agroindustri.

Pendekatan tersebut dianggap lebih realistis dibandingkan menetapkan terlalu banyak sektor prioritas sekaligus, sehingga pengembangan industri dapat berjalan lebih terarah dan memberikan dampak ekonomi yang optimal bagi masyarakat.

Pansus juga mendorong penguatan konsep industri hijau melalui pengaturan yang lebih tegas terkait pengendalian limbah, efisiensi energi, penerapan ekonomi sirkular, serta perlindungan kawasan pesisir. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan industri juga diharapkan tidak hanya sebatas pemberian masukan, tetapi melalui konsultasi publik, kemitraan dengan pelaku industri kecil dan menengah (IKM), serta pengawasan terhadap dampak lingkungan.

Dengan masa berlaku hingga tahun 2045, RPIK Karimun diharapkan menjadi pedoman pembangunan industri yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas lapangan kerja, meningkatkan investasi, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Karimun.

(Redaksi Vokal Publika)

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)