- BeritaPemkab Pemalang ‘Loyo’, Tutup Mata Terkait Proyek – proyek Yang Diduga Curi Star Tanpa Dilengkapi Dokumen Perizinan Resmi
- UncategorizedFKPHUPD Sampaikan Aspirasi ke DPRD Dairi, Dorong Dukungan terhadap Investasi PT DPM untuk Percepatan Pembangunan Daerah
- BeritaKasat Reskrim Polres Pemalang Tangkap Ayah Siri Diduga Pelaku Pencabulan Anak di Belik
- AdvertorialKantor Pertanahan Dairi Gencarkan Sosialisasi PTSL, Wujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat
- UncategorizedFKPHUPD Sampaikan Aspirasi ke DPRD Dairi, Investasi PT DPM Dinilai Mampu Dongkrak Perekonomian Daerah
- UncategorizedPanen Raya Kangkung di Rutan Sidikalang, Bekali Warga Binaan Keterampilan Menuju Kemandirian
Menteri PUPR Akui Pengelolaan Anggaran Infrastruktur Masih Tidak Efisien
admin 04 Jul 2025 193 Jakarta, VokalPublika.com — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, secara terbuka mengakui bahwa pengelolaan anggaran infrastruktur di kementeriannya belum berjalan secara efisien. Pernyataan ini disampaikan menyusul mencuatnya dua kasus dugaan korupsi besar yang melibatkan proyek jalan di Sumatera Utara dan pemeliharaan sumber daya air di Bangka Belitung.
“Harus saya akui, kami belum mampu menjaga dengan baik integritas tim kami,” kata Dody dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (4/7/2025).
Ia memperkirakan potensi kebocoran anggaran dari dua kasus tersebut bisa mencapai sekitar 40 persen dari total anggaran yang dialokasikan.
KPK dan Kejaksaan Ungkap Kasus Korupsi Infrastruktur
Kasus pertama ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal pada 26 Juni 2025. KPK menetapkan lima tersangka dari Dinas PUPR Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I, dalam proyek pembangunan jalan senilai Rp231,8 miliar.
Sementara itu, dalam kasus terpisah, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung tengah menyidik dugaan korupsi dalam proyek pemeliharaan rutin sumber daya air pada tahun anggaran 2023–2024 di bawah Balai Wilayah Sungai, Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR.
Respon Kementerian: Penonaktifan dan Rotasi Pejabat
Sebagai respons atas kasus tersebut, Kementerian PUPR telah menonaktifkan beberapa pejabat yang terlibat dan mengganti dua atasan langsung mereka.
“Kami tidak hanya menonaktifkan tersangka, tapi juga mengganti dua pejabat di atasnya, semata-mata ingin menjaga agar proses hukum berjalan baik dan semestinya,” ujar Dody.
Sebelumnya, pada 1 Juli 2025, tiga pejabat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara juga telah dinonaktifkan. Salah satunya adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial HEL, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan diberhentikan sementara sebagai ASN sesuai aturan kepegawaian.
Selain HEL, Kementerian PUPR juga mencopot Kepala Satker PJN Wilayah I Sumut dan Kepala BBPJN Sumut karena dianggap gagal menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.
Komitmen Pembenahan dan Transparansi
Dody menyayangkan kejadian ini mengingat Presiden Prabowo Subianto telah mewanti-wanti agar anggaran infrastruktur dikelola secara efisien dan transparan. Ia juga mengapresiasi langkah aparat penegak hukum yang bersikap tegas terhadap penyimpangan anggaran.
“Langkah ini kami ambil untuk memastikan perbaikan tata kelola serta keberlanjutan program strategis di wilayah terdampak,” pungkasnya.
PEMALANG, Vokalpublika.com – Ambisi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang dalam menggenjot investasi asing dan domestik menyisakan celah kritis. Alih-alih memperketat pengawasan, Pemkab terkesan “loyo” dan menutup mata terhadap proyek-proyek yang diduga mencuri start tanpa melengkapi dokumen perizinan resmi. ADVERTISEMENT Salah satu potret lemahnya kendali pemda terlihat jelas pada aktivitas pengurugan tanah skala besar di Desa Plawangan, …
PEMALANG, Vokalpublika.com – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pemalang bergerak cepat mengamankan seorang pria berinisial K (49), warga Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. K ditangkap atas dugaan kasus pencabulan terhadap anak tirinya yang masih berusia 11 tahun. ADVERTISEMENT Kapolres Pemalang melalui Kasat Reskrim AKP M. Faizal Wildan Umar menegaskan bahwa status pelaku saat ini telah resmi …
Sidikalang – vokalpublika comDalam upaya mendukung percepatan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di bidang pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi terus menggencarkan sosialisasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah sebagai langkah mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah. ADVERTISEMENT Sosialisasi tersebut …
Makassar – vokalpublika.comKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat kolaborasi dengan dunia akademik untuk mempercepat sertipikasi tanah wakaf di Provinsi Sulawesi Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, bersama 28 rektor perguruan tinggi negeri dan swasta se-Sulawesi Selatan di Auditorium Universitas Islam Makassar (UIM), Kamis …
Vokalpublika.com – Jakarta – Dunia penegakan hukum di Indonesia kembali diuji lewat persidangan praperadilan Nomor: 101/Pid.Pra/2026/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimulai pada ini, Selasa, 14 Juli 2026. Perkara ini mempertemukan Larshen Yunus Naek Simamora alias Yunus, seorang aktivis Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sekaligus aktivis pers, melawan tiga pucuk pimpinan kepolisian: Kapolri sebagai …
Vokalpubika.com – Sumenep, Hari pertama mengikuti Masa Ta’aruf Madrasah (MATAMUDA) menjadi pengalaman berbeda bagi ratusan peserta didik baru MIN 2 Sumenep. Mereka tidak hanya dikenalkan dengan lingkungan sekolah, tetapi juga diajak memahami pentingnya moderasi beragama sebagai bekal membangun karakter sejak usia dini. ADVERTISEMENT Penguatan tersebut diberikan langsung oleh Tim Agen Moderasi Beragama (Bunda MODIS) Dharma …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. ADVERTISEMENT Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. ADVERTISEMENT Perkara kecelakaan maut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. ADVERTISEMENT Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. ADVERTISEMENT Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. ADVERTISEMENT Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. ADVERTISEMENT Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai …
