- BeritaSMKN 1 Padang Panjang Gandeng BP3MI Sumbar, Perluas Peluang Kerja Lulusan hingga Mancanegara
- AdvertorialWali Kota Bekasi Tri, Dorong MBG Ciptakan Menu Sehat yang Lezat dan Menarik bagi Anak Lewat Lomba di CFD
- AdvertorialWarga Nikmati Fun Run di CFD, Tri Adhianto Dorong Event Lari Digelar Rutin Setiap Pekan
- BeritaSebanyak 194 Siswa Pendaftar, Program Kelas Beasiswa PT.Timah, Siap Ikuti Seleksi Ketat.
- BeritaDugaan Bisnis Internet Ilegal di Pemalang Tuai Sorotan
- BeritaPolres Pelabuhan Tanjungperak Amankan Tersangka Penipuan PO Sembako Murah
Menteri PUPR Akui Pengelolaan Anggaran Infrastruktur Masih Tidak Efisien
admin 04 Jul 2025 147 Jakarta, VokalPublika.com — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, secara terbuka mengakui bahwa pengelolaan anggaran infrastruktur di kementeriannya belum berjalan secara efisien. Pernyataan ini disampaikan menyusul mencuatnya dua kasus dugaan korupsi besar yang melibatkan proyek jalan di Sumatera Utara dan pemeliharaan sumber daya air di Bangka Belitung.
“Harus saya akui, kami belum mampu menjaga dengan baik integritas tim kami,” kata Dody dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (4/7/2025).
Ia memperkirakan potensi kebocoran anggaran dari dua kasus tersebut bisa mencapai sekitar 40 persen dari total anggaran yang dialokasikan.
KPK dan Kejaksaan Ungkap Kasus Korupsi Infrastruktur
Kasus pertama ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal pada 26 Juni 2025. KPK menetapkan lima tersangka dari Dinas PUPR Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I, dalam proyek pembangunan jalan senilai Rp231,8 miliar.
Sementara itu, dalam kasus terpisah, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung tengah menyidik dugaan korupsi dalam proyek pemeliharaan rutin sumber daya air pada tahun anggaran 2023–2024 di bawah Balai Wilayah Sungai, Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR.
Respon Kementerian: Penonaktifan dan Rotasi Pejabat
Sebagai respons atas kasus tersebut, Kementerian PUPR telah menonaktifkan beberapa pejabat yang terlibat dan mengganti dua atasan langsung mereka.
“Kami tidak hanya menonaktifkan tersangka, tapi juga mengganti dua pejabat di atasnya, semata-mata ingin menjaga agar proses hukum berjalan baik dan semestinya,” ujar Dody.
Sebelumnya, pada 1 Juli 2025, tiga pejabat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara juga telah dinonaktifkan. Salah satunya adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial HEL, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan diberhentikan sementara sebagai ASN sesuai aturan kepegawaian.
Selain HEL, Kementerian PUPR juga mencopot Kepala Satker PJN Wilayah I Sumut dan Kepala BBPJN Sumut karena dianggap gagal menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.
Komitmen Pembenahan dan Transparansi
Dody menyayangkan kejadian ini mengingat Presiden Prabowo Subianto telah mewanti-wanti agar anggaran infrastruktur dikelola secara efisien dan transparan. Ia juga mengapresiasi langkah aparat penegak hukum yang bersikap tegas terhadap penyimpangan anggaran.
“Langkah ini kami ambil untuk memastikan perbaikan tata kelola serta keberlanjutan program strategis di wilayah terdampak,” pungkasnya.
PADANG, Vokalpublika.com – SMKN 1 Padang Panjang terus menunjukkan komitmennya dalam mencetak lulusan siap kerja dan berdaya saing global. Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan BP3MI Sumatera Barat yang digelar pada Jumat (10/4/2026) di Kantor BP3MI Padang. Kerja sama strategis ini menjadi langkah konkret sekolah kejuruan tersebut dalam membuka akses lebih luas …
Pangkal Pinang–vokalpublika.com Pendaftaran Program Kelas Beasiswa PT.Timah (Persero) Tbk pada SMAN 1 Pemali untuk Tahun Ajaran 2026/2027 resmi ditutup pada 10 April 2026. Sebanyak 194 peserta tercatat mendaftar sejak dibukanya pendaftaran pada 2 Maret 2026. Para siswa yang mendaftar Program Kelas Beasiswa PT.Timah berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau …
PEMALANG, Vokalpublika.com – Praktik penyediaan jasa internet tanpa izin atau “RT/RW Net” ilegal kini menjadi sorotan tajam di Kabupaten Pemalang. Modus operandi dengan membeli paket data personal untuk kemudian dikomersilkan kembali secara luas diduga telah merambah ke berbagai desa di Kecamatan Petarukan. Menindaklanjuti laporan tersebut, Pemerintah Kecamatan Petarukan menggelar audiensi resmi pada Senin (13/4). Namun, …
TANJUNG PERAK,Vokalpublika.com|| Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjungperak berhasil membongkar praktik penipuan dan penggelapan berkedok pesanan awal atau purchase order (PO) sembako murah yang menyasar ibu rumah tangga (IRT) di Surabaya. Terduga pelaku EA kini telah diamankan Polisi setelah membawa lari uang para korban yang total kerugiannya ditaksir mencapai Rp400.010.000. Aksi penipuan ini berlangsung dalam kurun waktu …
TANJUNG PERAK, vokalpublika.com – Guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap kondusif di akhir pekan, Polres Pelabuhan Tanjung Perak menggelar Patroli Stasioner Cipta Kondisi (Cipkon) skala besar pada Sabtu (12/4/2026) malam hingga dini hari. Langkah preventif ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, aksi kriminalitas, hingga balap liar dan tawuran remaja. Kegiatan patroli …
Nganjuk, vokalpublika.com -Atas nama ketua panitia penyelenggara kegiatan, DR. Junari S.Ag. MSi dalam sambutannya menyampaikan, “kegiatan halal bihalal 1447 H dan Peringatan Hari Jadi Kab . Nganjuk ke 1089 tahun, terselenggara karena soliditas dari Pengurus dan anggota DPC . PJI Kab. Nganjuk. Hal itu Faktualitas dari kerja keras dan terbinanya persaudaraan yang kuat di tubuh …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu Kadis …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. Perkara kecelakaan maut tersebut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat Durian, …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga membuang …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), …
