Home » Uncategorized » ATR/BPN dan KPK Dorong Pencegahan Korupsi di Sulut, Sembilan Program Kerja Sama Diyakini Tingkatkan PAD Daerah

ATR/BPN dan KPK Dorong Pencegahan Korupsi di Sulut, Sembilan Program Kerja Sama Diyakini Tingkatkan PAD Daerah

Clara T S 26 May 2026 90

Advertisement
ADVERTISEMENT

MANADO || vokalpublika.com

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi terus memperkuat upaya pencegahan korupsi sekaligus mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang. Langkah tersebut diwujudkan melalui sembilan program kerja sama strategis yang melibatkan pemerintah daerah se-Sulawesi Utara.

Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng mengatakan, kolaborasi tersebut diyakini mampu memberikan berbagai keuntungan bagi pemerintah daerah, mulai dari peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penguatan akuntabilitas tata kelola pemerintahan, hingga percepatan sertipikasi aset milik daerah.

Baca juga:  SAPMA PP Pemalang Kritik Keras Buruknya Layanan Puskesmas dan Soroti Lonjakan Kasus HIV/AIDS

“Kegiatan ini sangat bermanfaat dan kami yakin kalau sembilan program yang kita usung untuk kerja sama ini pasti akan meningkatkan pendapatan asli daerah di sini, kemudian meningkatkan akuntabilitas, juga penyelesaian sertipikasi aset di daerah,” ujar Andi Tenri Abeng usai menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Pemerintah Daerah se-Sulut di Wisma Negara Sulut, Selasa (12/05/2026).

Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama dalam membangun sistem pelayanan pertanahan dan tata ruang yang lebih transparan, efektif, serta bebas dari praktik korupsi. Selain itu, program kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum atas aset pemerintah daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal demi mendukung pembangunan daerah.

Baca juga:  PDAM Tirta Khatulistiwa Resmi Miliki Tiga Direktur Baru, Wali Kota Tekankan Peningkatan Layanan

Menurut Andi Tenri Abeng, penyelesaian sertipikasi aset daerah menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya legalitas aset yang jelas, pemerintah daerah akan lebih mudah melakukan penataan administrasi sekaligus meminimalkan potensi sengketa maupun penyalahgunaan aset.

Kerja sama antara ATR/BPN dan KPK ini juga diharapkan mampu mendorong modernisasi pelayanan publik berbasis transparansi dan digitalisasi, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan pertanahan secara lebih cepat, tepat, dan akuntabel.

Baca juga:  Bupati Dairi Iringi Kepergian Kades Mbelang Malum, Sunta Tutur Simorangkir

Pemerintah daerah di Sulawesi Utara pun diharapkan dapat memanfaatkan momentum kerja sama tersebut untuk memperkuat pengelolaan aset daerah sekaligus meningkatkan potensi ekonomi melalui tata ruang dan administrasi pertanahan yang lebih tertib dan terintegrasi.

Informasi selengkapnya mengenai kegiatan tersebut dapat diakses melalui situs resmi .(clara(

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
Mulai Senin, Polres Dairi Berlakukan Tilang Manual, Ini Pelanggaran yang Jadi Sasaran

Clara T S

25 Jul 2026

Sidikalang – vokalpublika.comSatuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Dairi akan mulai melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui tilang manual mulai Senin, 27 Juli 2026. Penindakan tersebut akan difokuskan di Kota Sidikalang dan sejumlah titik lainnya di wilayah hukum Polres Dairi sebagai upaya meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di jalan raya. ADVERTISEMENT …

PD Pasar Dairi Tegaskan Penyesuaian Tarif Kios Blok A dan B Bukan Kenaikan Baru, Melainkan Berakhirnya Insentif Covid-19

Clara T S

24 Jul 2026

Sidikalang –vokalpublika.comPerusahaan Daerah (PD) Pasar Kabupaten Dairi memberikan penjelasan resmi terkait penyesuaian tarif sewa kios Gedung Blok A dan Blok B Pasar Sidikalang yang belakangan menjadi perhatian para pedagang. Penjelasan tersebut disampaikan melalui surat resmi Nomor 500.2.2.5/710/PD Pasar/VII/2026 tertanggal 7 Juli 2026 yang ditujukan kepada Bupati Dairi selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM). ADVERTISEMENT Surat tersebut …

Percepat Sertipikasi Tanah MBR, Menteri Nusron: Manfaat Program Pemerintah Harus Dirasakan Secara Utuh

Clara T S

24 Jul 2026

Jakarta –vokalpublika.comPemerintah terus memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat sertipikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang ditandatangani oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), …

Sekjen ATR/BPN: Pejabat Administrator Harus Jadi Penggerak Perubahan yang Berdampak bagi Masyarakat

Clara T S

24 Jul 2026

Jakarta – vokalpublika.comSekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa pejabat administrator harus mampu menjadi motor penggerak perubahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Kepemimpinan, menurutnya, tidak lagi cukup hanya berorientasi pada penyelesaian tugas administratif, tetapi harus mampu menghasilkan kinerja yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. ADVERTISEMENT Hal tersebut disampaikan …

Menteri Nusron Tinjau Kantah Aceh Tamiang Pascabencana, Pastikan Layanan Pertanahan Kembali Optimal

Clara T S

24 Jul 2026

Aceh Tamiang -vokalpublika comMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meninjau langsung Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (23/7/2026), untuk memastikan pemulihan layanan pertanahan pascabencana hidrometeorologi Sumatera tahun 2025 berjalan dengan baik. ADVERTISEMENT Kunjungan tersebut dilakukan guna melihat secara langsung kondisi gedung dan fasilitas pelayanan yang sebelumnya mengalami kerusakan …

DPRD Dairi Sahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Menjadi Perda, Bupati Vickner: Evaluasi Jadi Momentum Perbaikan Bersama

Clara T S

23 Jul 2026

SIDIKALANG-vokalpublika.co ADVERTISEMENT Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dairi dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Dairi, Rabu (22/7/2026). Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani, didampingi Wakil …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x