Sertipikat Tanah Ulayat Jadi Benteng Nagari Menjaga Warisan Adat dan Kepastian Hukum

Lima Puluh Kota//vokalpublika com
Sertipikat tanah ulayat kini menjadi benteng penting bagi masyarakat adat di Sumatera Barat dalam menjaga aset nagari agar tetap terlindungi, memiliki kepastian hukum, serta dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Bagi masyarakat Nagari Sitapa, Kabupaten Lima Puluh Kota, keberadaan sertipikat tanah ulayat dinilai mampu memperkuat posisi ninik mamak dalam menjaga dan melindungi tanah adat dari berbagai potensi persoalan di masa depan.

ADVERTISEMENT

Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sitapa, Datuk Paduko Mogek Yosef Purnama, mengungkapkan pengalaman pahit yang pernah dialami masyarakat adat menjadi pelajaran besar tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap tanah ulayat.

Ia menceritakan, pada masa pandemi Covid-19, kawasan hutan di wilayah nagari banyak mengalami penebangan oleh masyarakat kaum sendiri akibat tekanan ekonomi yang terjadi saat itu. Banyak warga kehilangan pekerjaan dan penghasilan sehingga memanfaatkan hutan pinus secara tidak terkendali demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Kami sudah mencoba berbagai cara, mulai dari sosialisasi, pendekatan adat, hingga membujuk anak kemenakan agar tidak memanfaatkan aset nagari secara berlebihan. Namun situasi saat itu memang sangat sulit karena banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian,” ujar Yosef Purnama.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pukulan berat bagi masyarakat adat yang selama ini menjaga tanah ulayat sebagai warisan bersama nagari. Bahkan para ninik mamak harus mengambil langkah hukum demi mempertahankan tanah adat yang menjadi milik bersama masyarakat.

“Kami menangis semua. Sebagai anak nagari tentu ini menjadi kerugian besar bagi kami. Tetapi tanah ulayat harus tetap dijaga karena itu milik bersama anak kemenakan, bukan untuk dihabiskan hari ini saja,” tuturnya haru.

Pengalaman tersebut kemudian menjadi titik balik bagi masyarakat adat Nagari Sitapa untuk memperkuat perlindungan tanah ulayat melalui kepastian hukum berupa sertipikat tanah ulayat. Yosef Purnama mengakui, pada saat proses penanganan persoalan berlangsung, masyarakat adat sempat menghadapi kendala karena belum kuatnya pembuktian subjek hak atas tanah ulayat yang selama ini dikelola secara turun-temurun.

Kini, dengan adanya sertipikat tanah ulayat, masyarakat adat memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam menjaga aset nagari dari potensi sengketa maupun penguasaan yang tidak sesuai ketentuan adat.

“Dengan adanya sertipikat tanah ulayat ini, sekarang niniak mamak bisa melindungi tanah ulayat karena telah memiliki kepastian hukum bahwa tanah ini memang tanah ulayat kami,” kata Yosef Purnama.

Bagi masyarakat Nagari Sitapa, sertipikat tanah ulayat bukan sekadar dokumen administrasi pertanahan. Lebih dari itu, sertipikat tersebut menjadi simbol pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat sekaligus benteng bagi nagari dalam menjaga warisan leluhur agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya.

Melalui program sertipikasi tanah ulayat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong penguatan hak masyarakat adat atas wilayahnya, sekaligus menghadirkan kepastian hukum pertanahan yang mampu melindungi aset adat dari konflik, sengketa, maupun kerusakan lingkungan.

Dengan adanya perlindungan hukum melalui sertipikat tanah ulayat, diharapkan masyarakat adat semakin memiliki kepastian dalam mengelola dan mempertahankan tanah warisan leluhur sebagai bagian penting dari identitas, budaya, dan keberlanjutan kehidupan nagari di masa mendatang.(clara)

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)