DPRD Batam Setujui Pembahasan Lanjutan Ranperda APBD-P 2025, PKB Soroti Efektivitas Program dan Kebocoran PAD

Batam, Vokalpublika.com  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam secara resmi menyetujui pembahasan lanjutan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (1/7) di ruang sidang utama DPRD Batam.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batam H. Aweng Kurniawan ini dihadiri oleh 42 anggota dewan. Turut hadir Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra.

Dalam agenda tersebut, seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda APBD-P 2025. Beberapa fraksi menyampaikan secara langsung melalui juru bicara fraksi, sementara lainnya memilih menyampaikan pandangan secara tertulis.

Salah satu sorotan datang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Drs. H. Surya Makmur Nasution, M.Hum. Dalam penyampaiannya, Fraksi PKB memberikan apresiasi terhadap arah belanja daerah yang dinilai fokus pada pembangunan infrastruktur pelayanan publik, seperti pengendalian banjir, pengelolaan sampah, dan perbaikan jalan.

Meski demikian, Fraksi PKB juga memberikan sejumlah catatan penting. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah efektivitas program bantuan modal untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), yang dinilai masih belum optimal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah. Selain itu, Fraksi PKB menekankan pentingnya perluasan insentif untuk para lanjut usia (lansia), serta menyarankan penyederhanaan prosedur akses layanan kesehatan melalui BPJS.

Tak hanya itu, PKB juga mengkritisi rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dinilai tidak tepat waktu, mengingat kondisi masyarakat yang masih dalam proses pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan tekanan biaya hidup yang meningkat.

Sorotan tajam juga diberikan terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya sektor parkir tepi jalan. Dari total 895 titik parkir di Kota Batam, potensi pendapatan daerah yang semestinya bisa mencapai Rp 70 miliar, justru baru terealisasi sekitar Rp 11 miliar. Fraksi PKB mendorong Pemko Batam untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus guna menekan kebocoran PAD dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Isu piutang daerah juga tak luput dari perhatian. Dengan angka piutang yang disebut mencapai Rp 570 miliar, PKB mendesak adanya langkah konkret dalam menagih dan menyelesaikan kewajiban-kewajiban tersebut.

Dalam sektor pendidikan, Fraksi PKB menyoroti program bantuan seragam sekolah. Mereka meminta agar program tersebut tepat sasaran dan benar-benar menyasar siswa dari keluarga kurang mampu. Selain itu, pembentukan bursa kerja terbuka juga menjadi dorongan kuat dari PKB untuk mengatasi persoalan pengangguran di Kota Batam.

Pandangan senada turut disampaikan Fraksi Gabungan PAN–PPP–Demokrat yang diwakili Muhammad Fadli. Mereka juga mendukung pembahasan lanjutan APBD-P, dengan beberapa catatan teknis terhadap implementasi anggaran. Sementara itu, Fraksi Gabungan Hanura–PSI–PKN melalui Tumbur Hutasoit memberikan perhatian terhadap sulitnya akses layanan BPJS di RSUD Batam, yang masih menjadi keluhan masyarakat.

Menutup rapat paripurna, Wakil Ketua I DPRD Batam H. Aweng Kurniawan menyatakan bahwa seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan dan menyepakati pembahasan lanjutan Ranperda tersebut.

“Seluruh fraksi setuju. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan Wali Kota Batam dalam rapat paripurna yang dijadwalkan pada Rabu, 2 Juli 2025,” ujarnya.

Dengan persetujuan ini, DPRD Batam dan Pemerintah Kota Batam bersiap untuk melanjutkan pembahasan lebih mendalam, guna memastikan APBD-P 2025 benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan