Home » Berita » Pengelolaan BUMDes Desa Beringin Kembali Jadi Sorotan, Warga Keluhkan Minimnya Transparansi Dana dan Program Ketahanan Pangan

Pengelolaan BUMDes Desa Beringin Kembali Jadi Sorotan, Warga Keluhkan Minimnya Transparansi Dana dan Program Ketahanan Pangan

Redaksi 16 May 2026 257

Lampung Utara ,vokalpublika.com– Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Galang Usaha Desa Beringin, Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara, kembali menjadi sorotan warga masyarakat akibat dinilai minim transparansi dan keterbukaan informasi terkait pengelolaan dana maupun program usaha desa.

Advertisement
ADVERTISEMENT


BUMDes yang dibentuk sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa tersebut diketahui menjalankan sejumlah program sektor agrobisnis pada tahun 2025, di antaranya usaha penggemukan kambing dan pembibitan ikan lele sebagai bagian dari program ketahanan pangan desa.
Program tersebut disebut memanfaatkan alokasi Dana Desa (DD) sesuai ketentuan Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 serta PMK Nomor 201/PMK.07/2022. Selain meningkatkan produktivitas desa, program usaha itu juga diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat secara berkelanjutan.
Namun di balik program tersebut, warga mulai mempertanyakan keterbukaan pengelolaan BUMDes. Lembaga yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi desa justru dinilai kurang transparan dan lemah dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.
Salah seorang warga mengaku sudah beberapa kali mendatangi kantor desa untuk meminta penjelasan terkait pengelolaan BUMDes, namun tidak pernah berhasil bertemu pihak terkait.
“Saya sudah beberapa kali mendatangi kantor desa tetapi tidak pernah ketemu. Saya WhatsApp juga tidak pernah dijawab, hanya dilihat saja,” ujar warga kepada media, jumaat (15/5/2026).
Menurutnya, sikap tertutup tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, terlebih wartawan maupun masyarakat memiliki fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan desa.
“Wartawan datang untuk kontrol sosial supaya tidak ada kesalahpahaman antara kepala desa dengan jurnalis. Kalau belum apa-apa sudah menghindar, itu justru menimbulkan tanda tanya di masyarakat,” tambahnya.
BUMDes sendiri dibentuk untuk mengelola potensi ekonomi desa secara profesional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Modal usaha yang bersumber dari Dana Desa maupun penyertaan modal pemerintah desa seharusnya dikelola secara terbuka, transparan, dan dipertanggungjawabkan melalui forum Musyawarah Desa (Musdes).
Namun dalam praktiknya, sejumlah warga mengaku kesulitan mengakses laporan keuangan maupun laporan pertanggungjawaban pengurus BUMDes secara terbuka.
Bahkan dalam beberapa kasus, laporan pengelolaan keuangan disebut tidak pernah disampaikan secara transparan kepada masyarakat Desa Beringin, Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara.
Pengamat tata kelola desa menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan dana BUMDes. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, masyarakat dapat melaporkan persoalan tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa dan lembaga desa, termasuk BUMDes.
Melalui forum Musyawarah Desa, BPD dapat meminta klarifikasi kepada pengurus terkait pengelolaan dana dan pelaksanaan program usaha.
Apabila persoalan tidak terselesaikan di tingkat desa, laporan dapat dilanjutkan ke Inspektorat Daerah tingkat kabupaten guna dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan.
Jika dugaan mengarah pada tindak pidana korupsi, masyarakat juga dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Agar laporan dapat ditindaklanjuti secara optimal, masyarakat disarankan menyiapkan bukti pendukung seperti dokumen laporan keuangan, bukti transaksi, hasil musyawarah desa, hingga keterangan saksi warga.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam pengelolaan BUMDes. Tanpa keterbukaan, tujuan BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa dikhawatirkan tidak akan tercapai dan hanya menjadi program yang penuh janji tanpa manfaat nyata bagi masyarakat.
Masyarakat berharap pengelolaan BUMDes Desa Beringin dapat kembali berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik serta benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga desa.
Vokalpublik (Joni Irawan)

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
Berantas Narkobanya, Jangan Matikan Ekonomi Batam: PSI Lubuk Baja Dorong Penindakan Tegas dan Kepastian Usaha

Redaksi

25 Aug 2026

Vokalpublika.com— Penindakan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terhadap sejumlah tempat hiburan malam (THM) di Kota Batam dalam beberapa pekan terakhir menjadi perhatian publik. ADVERTISEMENT Menyikapi hal tersebut, Ketua PSI Lubuk Baja Edy Putra menegaskan bahwa upaya pemberantasan narkotika harus didukung penuh. Namun, penegakan hukum juga perlu dilakukan secara proporsional dan terukur agar tidak menimbulkan …

Polri Bersama Tim SAR Cari Tiga Wisatawan yang Terseret Arus di Karangpapak

Redaksi

25 Aug 2026

Vokalpublika.com – BANDUNG – Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Garut bersama anggota Polsek Cikelet, Balawista, nelayan, serta masyarakat melaksanakan Search and Rescue (SAR) terhadap tiga wisatawan yang terseret arus di perairan Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Selasa (25/8/2026). ADVERTISEMENT Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.45 WIB. Ketiga wisatawan tersebut diketahui sedang berenang …

Polda Jabar Imbau Masyarakat Tak Termakan Ajakan Mobilisasi Demo 27 Agustus 2026

Redaksi

25 Aug 2026

BANDUNG, (FRIC) – Rencana aksi unjuk rasa pada 27 Agustus 2026, Polda Jawa Barat mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi maupun ajakan mobilisasi yang beredar di media sosial. ADVERTISEMENT Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H. mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, …

Tekan Penggunaan Knalpot Brong, Satlantas Polres Kuningan Gencarkan Edukasi Tertib Berlalu Lintas

Redaksi

25 Aug 2026

KUNINGAN, 25 Agustus 2026 — Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kuningan terus mengintensifkan langkah preemtif dan preventif guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), khususnya di wilayah Kecamatan Ciawigebang. ADVERTISEMENT Salah satu perhatian utama kepolisian adalah masih adanya potensi pelanggaran lalu lintas, termasuk penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau …

Kapolresta Tanjungpinang Pimpin Sertijab Kapolsek Kawasan Bandara RHF Polresta Tanjungpinang

Redaksi

25 Aug 2026

Vokalpublika.comTanjungpinang – Kapolresta Tanjungpinang memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kapolsek Kawasan Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Polresta Tanjungpinang yang dilaksanakan di Lapangan Bhayangkara Polresta Tanjungpinang, Senin (24/08/2026). ADVERTISEMENT Dalam upacara tersebut, jabatan Kapolsek Kawasan Bandara RHF diserahterimakan dari pejabat lama Iptu Florensia Nirmala Widya Pertiwi, S.Tr.K. kepada pejabat baru Ipda Nelly Novianti Br Simatupang, …

Buntut Dugaan Pungli dan PKL di Plaza Patriot Semrawut, 5 Pejabat Pemkot Bekasi Dinonaktifkan

Redaksi

25 Aug 2026

BEKASI, vokalpublika.com– Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengambil langkah tegas menyikapi dugaan pungutan liar (pungli) dan semrawutnya penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Taman Plaza Patriot Chandrabhaga. ADVERTISEMENT Lima pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk sementara dinonaktifkan dari tugasnya. Kebijakan tersebut diambil setelah Walikota melakukan sidak pada Sabtu (22/8) malam di …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x