- BeritaSungai Suso Dicabik, Forkopimda ‘Dicuekin’Dugaan Uang Ketuk Pintu Bikin PETI Bajo Barat “Aman””
- BeritaJaksa Garda Desa, Diperkuat Kawal Program Prioritas Nasional di Kepri
- BeritaPresiden Prabowo Cek Dapur Lapangan Polri dan Water Treatment di Posko Pengungsian Danga
- UncategorizedBupati Tindaklanjuti Pertemuan dengan Luhut, Telkomsel Siapkan Akses Internet Gratis untuk Pembelajaran GASING
- BeritaApel Gebrak, Zulhas Apresiasi Langkah Berani Wali Kota Bekasi dalam Upaya Pengurangan Sampah di Bantargebang.
- UncategorizedPangdam I/BB Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian Prajurit Saat Kunker ke Kodim 0206/Dairi
Sengkarut Jabatan Strategis Pemalang, Antara Kebutuhan Pelayanan dan Potensi Pelanggaran Hukum, Endro Johan: Masih Proses
Alwi Assagaf 14 May 2026 284 PEMALANG, Vokalpublika.com – Tata kelola birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang mendapat sorotan tajam menyusul berlarutnya pengisian jabatan strategis definitif.
Praktik penggunaan Pelaksana Tugas (Plt) dan Penjabat (Pj) dalam durasi panjang dinilai telah melenceng dari ruh hukum administrasi pemerintahan dan berpotensi memicu cacat hukum pada kebijakan yang diambil.
Praktisi hukum sekaligus akademisi, Dr. Imam Subiyanto, S.H., M.H., menegaskan bahwa status Pj maupun Plt pada hakikatnya adalah instrumen darurat untuk menjamin kontinuitas pelayanan publik, bukan mekanisme permanen.
“Jika jabatan sementara bertransformasi menjadi jabatan ‘abadi’, hal itu telah keluar dari pakem hukum. Negara tidak boleh dikelola berdasarkan preferensi personal. Kebijakan yang lahir dari pejabat yang habis masa ‘daruratnya’ rawan digugat karena cacat kewenangan,” tegas Dr. Imam saat ditemui di Kantor Hukum Putra Pratama, Kamis (14/5/2026).
Fokus utama kritik tertuju pada posisi Sekretaris Daerah (Sekda) dan Direktur RSUD dr. M. Ashari. Secara legal formal, Perpres Nomor 3 Tahun 2018 dan SE Kepala BKN Nomor 1/2021 telah membatasi durasi jabatan sementara. Masa jabatan Pj Sekda dibatasi maksimal 3 bulan, sementara Plt umumnya hanya berlaku 3 bulan dengan satu kali perpanjangan.
Dr. Imam mengingatkan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk segera bertindak. Menurutnya, pembiaran ini dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh penguasa.
Terdapat empat risiko krusial yang membayangi Pemkab Pemalang: Pejabat sementara tidak memiliki legitimasi penuh dalam pengambilan keputusan strategis terkait anggaran dan kepegawaian, produk hukum atau kebijakan yang ditandatangani berisiko dibatalkan lewat peradilan, berpotensi menjadi objek pemeriksaan intensif dari BKN, Ombudsman, hingga BPK dan yang terakhir terganggunya kualitas pelayanan di sektor kesehatan dan pusat birokrasi.
Hingga saat ini, publik masih menanti kepastian dari tiga nama hasil seleksi terbuka (selter) calon Sekda definitif, yakni Ahmady Stiawan WidIatmojo, Andri Adi, dan Bagus Sutopo.
Terpisah, menanggapi polemik tersebut, Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Pemalang, Endro Johan Kusuma, A.P., M.Si., memastikan bahwa proses menuju pelantikan pejabat definitif sedang berjalan.
”Masih proses, semoga dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama (segera dilantik),” ujar Endro singkat melalui pesan elektronik, Kamis (14/5/2026).
Meski demikian, Dr. Imam mendesak pemerintah untuk tidak menunda momentum pelantikan.
“Jangan menunggu gugatan hukum masuk. Pemerintahan yang baik adalah yang preventif terhadap pelanggaran demi kepastian hukum warga Pemalang,” tutupnya.***
LUWU, volalpublika.com— Surat kesepakatan itu baru berumur empat hari. Bertanggal 22 Agustus 2026, dokumen berkop Bupati Luwu itu ditandatangani delapan pimpinan Forkopimda, termasuk Bupati H. Patahudding dan Kapolres Luwu. Isinya tegas, menolak dan menindak Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Bajo Barat. ADVERTISEMENT Tapi di lapangan, jauh di bantaran Sungai Suso dan lereng-lereng curam …
Tanjungpinang,Vokalpublika.com Kegiatan Optimalisasi Jaga Desa serta Pengukuhan DPD-DPC ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa se-Provinsi Kepulauan Riau digelar di Ballroom Hotel Bintan Agro Resort, Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Rabu (26/08/2026). ADVERTISEMENT Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) diperkuat untuk mendukung pengawalan program prioritas nasional, khususnya Jaga Dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Jaga Indonesia Pintar. …
Nagekeo, NTT — Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo mengunjungi Posko Pengungsian Terpadu di Lapangan Berdikari, Danga, Kabupaten Nagekeo, dalam rangka meninjau secara langsung kondisi masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi tektonik berkekuatan 7,7 magnitudo. ADVERTISEMENT Kunjungan Presiden RI tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan penanganan bencana berjalan secara optimal, …
Bekasi, vokapublika.com- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bekasi di bawah kepemimpinan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dalam mempercepat penanganan persoalan sampah melalui pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Bantargebang. ADVERTISEMENT Zulhas menilai, groundbreaking pembangunan PSEL menjadi langkah strategis di sisi hilir untuk mengurangi beban pengelolaan sampah …
Pontianak, vokalpublika.com— Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat memberikan klarifikasi terkait pembangunan gedung parkir dan fasilitas penunjang pelayanan yang bersumber dari hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. ADVERTISEMENT Klarifikasi tersebut disampaikan Kepala Kejati Kalbar, Dr. Emilwan Ridwan, didampingi Koordinator Hendri, SH., MH., menyusul adanya aspirasi masyarakat yang disampaikan Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat. Aspirasi tersebut disampaikan …
Pemalang, Vokalpublika.com – Komandan Kodim (Dandim) 0711/Pemalang, Letkol Inf. Edy Wibowo, memimpin langsung aksi Karya Bakti TNI di Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Rabu (26/8/2026). Kegiatan gotong royong ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-81 dan HUT Kodam IV/Diponegoro ke-76. ADVERTISEMENT Letkol Inf. Edy Wibowo menegaskan, aksi bersih …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. ADVERTISEMENT Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. ADVERTISEMENT Perkara kecelakaan maut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. ADVERTISEMENT Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. ADVERTISEMENT Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. ADVERTISEMENT Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. ADVERTISEMENT Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai …
