- AdvertorialTP PKK Kota Bekasi Dorong Digitalisasi Data Keluarga Melalui Sosialisasi Aplikasi Website Si Cantik
- AdvertorialWali Kota Bekasi Gandeng Aliansi Pemuda Cerdas Inovatif Tangani Banjir dengan Konsep Zero Runoff
- BeritaFRIC DPW Banten Siap Laporkan Tambang Ilegal Galian C ke Polda Banten dan Mabes Polri
- BeritaDPRD Lutra Berdarah! Preman Diduga Suruhan Mafia BBM “Hajar” Aktivis di Dalam Gedung Rakyat
- AdvertorialWawali Kota Bekasi hadiri Pengukuhan Kepala BI Jawa Barat
- HukumDiduga “Mendinginkan” Dana Pemeliharaan Sapras, Kepala SD Negeri 02 Kalicinta Disorot
Kepala SD Negeri 02 Kalicinta Diduga “Mendinginkan” Dana Pemeliharaan Sapras
Redaksi 12 May 2026 19 Lampung Utara, vokalpublika.com— Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 02 Kalicinta menjadi sorotan setelah ditemukan dugaan ketidaksesuaian antara laporan pemeliharaan sarana dan prasarana (Sapras) dengan kondisi fisik bangunan sekolah di lapangan.
Dana BOS yang dikucurkan pemerintah pusat sejatinya diperuntukkan untuk mendukung kebutuhan operasional sekolah, mulai dari kegiatan pembelajaran, pembayaran honor, hingga pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Pengelolaan anggaran tersebut menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan wajib dilakukan secara transparan serta amanah.
Namun, berdasarkan hasil kontrol sosial dan peliputan yang dilakukan awak media di lingkungan sekolah tersebut, ditemukan sejumlah kondisi yang dinilai bertolak belakang dengan keterangan pihak sekolah.
Kepala sekolah yang diketahui menjabat sejak Mei 2024 mengaku telah melakukan pemeliharaan dan perbaikan ringan terhadap sejumlah fasilitas sekolah sejak dirinya menjabat. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak bagian bangunan yang mengalami kerusakan.
Beberapa plafon ruang kelas terlihat rusak, cat bangunan tampak kusam dan kotor, sementara ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) disebut dalam kondisi semrawut dan tidak terawat.
Dari data yang diperoleh awak media, anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana sejak Triwulan II Tahun 2024 hingga Tahun 2025 disebut mencapai sekitar Rp60 juta.
Besarnya anggaran tersebut dinilai tidak sebanding dengan hasil pekerjaan yang terlihat di lingkungan sekolah. Atas dasar itu, muncul dugaan adanya penyimpangan atau tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran pemeliharaan Sapras di sekolah tersebut.
Awak media meminta instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap laporan pertanggungjawaban (SPJ) Dana BOS SD Negeri 02 Kalicinta Tahun 2024–2025.
Selain itu, pihak media juga mendesak Inspektorat Kabupaten Lampung Utara bersama aparat pengawasan terkait agar melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan anggaran tersebut guna memastikan ada atau tidaknya penyimpangan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kondisi fisik bangunan yang menjadi sorotan tersebut.
Tangerang, vokalpublika.com- Menindaklanjuti akan beroperasinya kembali tambang ilegal galian c yang berlokasi di wilayah Kabupaten Tangerang, perkumpulan wartawan Fast Respon Indonesia Center (FRIC) DPW Banten siap untuk melaporkan ke Polda Banten dan Mabes Polri. Ketua FRIC DPW Banten Habibi, yang di dampingi wakil ketua Sopiyan Hadi, Sekretaris Wilayah Nuryadi, Ketua Satgas Adit Batara, Ketua Investigasi …
Luwu utara, vokalpublika.com- Gedung DPRD Luwu Utara yang seharusnya menjadi benteng terakhir aspirasi rakyat berubah menjadi arena kekerasan yang memuakkan. Kehormatan lembaga legislatif tersebut tercoreng setelah seorang aktivis dikeroyok secara brutal oleh kelompok yang diduga kuat merupakan preman suruhan mafia BBM bersubsidi, Senin (11/5/2026). Aspirasi Rakyat Dibalas Bogem Mentah Insiden berdarah ini bermula saat Aliansi …
Lampung Utara, vokalpublika.com— Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 02 Kalicinta menjadi sorotan setelah muncul dugaan penyimpangan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana (Sapras) tahun 2024–2025. Dana BOS yang seharusnya digunakan untuk menunjang kebutuhan sekolah, mulai dari kegiatan belajar mengajar, pembayaran honor, hingga pemeliharaan fasilitas pendidikan, diduga tidak direalisasikan secara maksimal sebagaimana mestinya. …
Sidikalang/vokalpublika.comKantor Pertanahan Kabupaten Dairi kembali melaksanakan kegiatan apel pagi yang diikuti seluruh jajaran pegawai di halaman kantor, sebagai bagian dari upaya membangun budaya kerja yang disiplin, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kegiatan yang berlangsung tertib dan khidmat tersebut menjadi rutinitas penting dalam memperkuat koordinasi internal sekaligus menumbuhkan semangat kerja seluruh pegawai dalam menjalankan tugas …
KUPANG —vokalpublika.com Praktisi Hukum Nasional sekaligus Kuasa Hukum Penggugat, Advokat Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM., menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang telah mempertimbangkan secara objektif dalil Gugatan dan Replik Penggugat serta dengan tegas menolak eksepsi para tergugat. …
Jakarta, vokalpublika.com- LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau LSM GMBI Dewan Pimpinan Distrik (DPD) Jakarta Timur kembali mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada Senin (11/5/2026). Kedatangan mereka bertujuan mempertanyakan perkembangan sejumlah laporan dugaan penyimpangan yang telah disampaikan sejak tahun 2023, 2024 hingga 2025. Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua LSM GMBI DPD Jakarta Timur, Hakim …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu Kadis …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. Perkara kecelakaan maut tersebut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat Durian, …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga membuang …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), …
