Home » Advertorial » Wamen Ossy Tegaskan Tiga Dukungan Strategis ATR/BPN untuk Percepatan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa

Wamen Ossy Tegaskan Tiga Dukungan Strategis ATR/BPN untuk Percepatan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa

Clara T S 10 May 2026 175

JAKARTA //vokalpublika.com
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan tata ruang, percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta dukungan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan strategis nasional.

Advertisement
ADVERTISEMENT

Hal itu disampaikan Ossy Dermawan saat menghadiri Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu yang berlangsung di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Dalam keterangannya, Ossy Dermawan menyampaikan bahwa proyek perlindungan pesisir Pantura Jawa merupakan langkah strategis pemerintah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, abrasi pantai, penurunan muka tanah (land subsidence), serta ancaman banjir rob yang selama ini berdampak pada kawasan pesisir utara Pulau Jawa.

Baca juga:  Perkuat Soliditas Internal, IWO Indonesia Jawa Tengah Gelar Rapat Pengurus dan Persiapan Pelantikan 2026

“Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN. Pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya visible secara teknis, tetapi juga sesuai secara spasial dan legal,” ujar Ossy Dermawan.

Selain sinkronisasi tata ruang, Kementerian ATR/BPN juga berkomitmen mempercepat proses penerbitan KKPR guna memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai regulasi pemanfaatan ruang yang berlaku. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mempercepat realisasi proyek infrastruktur nasional yang memiliki dampak luas terhadap perlindungan wilayah pesisir dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Baca juga:  Wawali Harris Bobihoe : Tokoh Lintas Agama Duduk Bersama Akan Tumbuh Tekad Kuat Jaga Kerukunan

Dukungan ketiga yang ditekankan adalah percepatan pengadaan tanah. Menurut Ossy Dermawan, aspek pertanahan menjadi elemen fundamental dalam mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur berskala besar, sehingga diperlukan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar prosesnya berjalan efektif, transparan, dan berkeadilan.

Program Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu sendiri menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam membangun sistem perlindungan kawasan pesisir secara terintegrasi. Selain bertujuan mengurangi risiko bencana ekologis di wilayah pesisir utara Jawa, proyek tersebut juga diharapkan mampu menjaga stabilitas kawasan permukiman, pelabuhan, kawasan industri, hingga sentra ekonomi masyarakat.

Baca juga:  Kado Tahun Baru 100 Becak dari Presiden Prabowo Resmi Disalurkan Walikota Probolinggo.

Pemerintah menilai pendekatan pembangunan berbasis tata ruang yang terintegrasi menjadi kunci penting dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim di masa depan.(clara)

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
Kapolresta Tanjungpinang Pimpin Sertijab Kapolsek Kawasan Bandara RHF Polresta Tanjungpinang

Redaksi

25 Aug 2026

Vokalpublika.comTanjungpinang – Kapolresta Tanjungpinang memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kapolsek Kawasan Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Polresta Tanjungpinang yang dilaksanakan di Lapangan Bhayangkara Polresta Tanjungpinang, Senin (24/08/2026). ADVERTISEMENT Dalam upacara tersebut, jabatan Kapolsek Kawasan Bandara RHF diserahterimakan dari pejabat lama Iptu Florensia Nirmala Widya Pertiwi, S.Tr.K. kepada pejabat baru Ipda Nelly Novianti Br Simatupang, …

Buntut Dugaan Pungli dan PKL di Plaza Patriot Semrawut, 5 Pejabat Pemkot Bekasi Dinonaktifkan

Redaksi

25 Aug 2026

BEKASI, vokalpublika.com– Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengambil langkah tegas menyikapi dugaan pungutan liar (pungli) dan semrawutnya penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Taman Plaza Patriot Chandrabhaga. ADVERTISEMENT Lima pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk sementara dinonaktifkan dari tugasnya. Kebijakan tersebut diambil setelah Walikota melakukan sidak pada Sabtu (22/8) malam di …

Tuntutan DPC KSPSI Kota Probolinggo Dipenuhi Oleh PT Nusagatra Jaya Primatama ( NJP ) Kasus 3 Karyawan PKWT.

Redaksi

25 Aug 2026

Probolinggo,-Vokalpublika.com,-Upaya DPC KSPSI Kota Probolinggo, terkait Perselisihan hubungan industrial pemutusan kontrak kerja sebelum kontrak PKWT berakhir 3 karyawan PT Nusagatra Jaya Primatama ( NJP) akhirnya terpenuhi. ADVERTISEMENT Namun proses penyelesaiannya tidak semudah membalikkan telapak tangan, dengan keuletan dan kegigihan Ketua DPC KSPSI Kota Probolinggo Donal Vinalio Boy, dan peran aktif semua pihak baik Disperinaker, Apindo, …

Diduga Asal-Asalan, LIRA Wajo Desak Audit Proyek Rp 40,7 Miliar Di Keera

Redaksi

25 Aug 2026

Diduga Asal-Asalan, LIRA Wajo Desak Audit Proyek Rp 40,7 Miliar Di Keera ADVERTISEMENT WAJO-Proyek pembangunan Inpres Jalan Daerah (IJD) senilai Rp40,7 Miliar yang terletak di poros Desa Paojepe-Awo, Kecamatan Keera, Wajo, yang di kerjakan PT. Mareraya Muktijaya Prima, disorot LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Wajo. Dari hasil pantauan media ini di lapangan, diduga kuat …

​Langkah Pemcam Pemalang Tingkatkan Efektivitas Pelayanan Publik Lewat Forum Konsultasi Bersama

Alwi Assagaf

24 Aug 2026

Pemalang, Vokalpublika.com – Pemerintah Kecamatan (Pemcam) Pemalang terus berupaya meningkatkan mutu dan efektivitas pelayanan bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka mengulas kembali (mereviu) Standar Pelayanan Kecamatan Pemalang Tahun 2026. ADVERTISEMENT Kegiatan yang digelar di Pendopo Kecamatan Pemalang pada Senin (24/8/2026) ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas arahan Pemerintah …

Terhitung 18 Agustus 2026, Rikha & Partners Tak Lagi Bertindak sebagai Kuasa Hukum Teguh Riyanto

Redaksi

24 Aug 2026

Vokalpublika.com – MOJOKERTO, 24 Agustus 2026 — Kantor Hukum Rikha & Partners Law Office, melalui Dr. (c) TNI AD (Purn.) Adv. Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM. bersama tim kuasa hukum, secara resmi menyampaikan bahwa hubungan kuasa hukum dengan Teguh Riyanto telah berakhir terhitung sejak 18 Agustus 2026. ADVERTISEMENT Pengakhiran tersebut dituangkan dalam Surat …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x