- BeritaPolda Kepri Ungkap Enam Kasus Besar Narkotika dalam Dua Bulan Terakhir, Barang Bukti Dimusnahkan Secara Terbuka, GRANAT Beri Apresiasi atas Ketegasan Aparat
- BeritaKecamatan Ulujami Gelar Pertemuan Lintas Sektor untuk Optimalkan Layanan Kesehatan dan Pelacakan TBC
- UncategorizedPutra-Putri Papua Pilih Politeknik Agraria STPN untuk Wujudkan Mimpi Membangun Tanah Kelahiran
- BeritaBudi Gautama Layangkan Teguran Hukum Terkait Kewajiban Perjanjian Pendampingan Kasus Kecelakaan Kerja PT Indo Mulya
- BeritaMATANGKAN PERSIAPAN HARI BHAYANGKARA, DPP FRIC DAN DPW JABAR GELAR RAPAT KOORDINASI DI KUNINGAN
- BeritaCamat Ulujami Tekankan Profesionalisme dan Integritas ASN demi Wujudkan Pemalang Bercahaya
Kebijakan Desil Dianggap Rugikan Rakyat, SAPMA PP Desak Klarifikasi Pemkab Pemalang
Alwi Assagaf 03 May 2026 108 PEMALANG – Polemik mengenai penetapan data desil kemiskinan di Kabupaten Pemalang kian memanas. Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Kabupaten Pemalang secara resmi melayangkan surat permohonan audiensi kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pemalang untuk mempertanyakan akurasi data yang dinilai merugikan masyarakat luas.
Langkah ini diambil menyusul derasnya laporan masyarakat terkait fenomena “Carut Marut Penetapan Desil”. Penetapan desil yang merupakan indikator tingkat kesejahteraan rumah tangga ini dituding tidak tepat sasaran, sehingga memicu ketidakadilan dalam penyaluran bantuan sosial maupun program pemberdayaan lainnya.
Ketua SAPMA PP Kabupaten Pemalang, Widiyana Aji Setiantoko, S.Pd., menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat ketimpangan data yang terjadi di lapangan.
”Kami menerima banyak keluhan. Ada indikasi bahwa penetapan desil saat ini sangat merugikan warga yang seharusnya berhak mendapatkan intervensi pemerintah, namun justru terlempar dari data,” ungkapnya dalam dokumen yang ditandatangani bersama Sekretaris Rizqi Agung Septa Nosami, S.I.P.
Berdasarkan surat bernomor 023.B5/PC-SAPMA-PP/PML/IV/2026, audiensi tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada:
Hari/Tanggal: Kamis, 7 Mei 2026
Waktu: 13.00 WIB – Selesai
Lokasi: Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pemalang
Tidak main-main, SAPMA PP berencana membawa delegasi sebanyak 20 pengurus inti serta menggandeng sejumlah media massa untuk memastikan transparansi dalam pertemuan tersebut.
”Tujuan kami jelas: meminta klarifikasi dan solusi nyata. Data kemiskinan bukan sekadar angka di atas kertas, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak di Pemalang,” tegas pihak SAPMA dalam keterangannya.
Surat ini juga ditembuskan secara langsung kepada Bupati Pemalang dan Ketua DPRD Kabupaten Pemalang sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja birokrasi dalam mengelola data sosial.
Masyarakat kini menunggu respons dari Kepala Dinas Sosial terkait kesediaan waktu dan jawaban atas persoalan sensitif ini.
Batam, vokalpublika.com– Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau menggelar konferensi pers sekaligus pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika hasil pengungkapan kasus selama periode 10 April hingga 18 Juni 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, Minggu (22/6/2026). ADVERTISEMENT Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah unsur penegak hukum dan instansi terkait, …
PEMALANG, Vokalpublika.com — Pemerintah Kecamatan Ulujami bersama instansi kesehatan setempat terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Langkah nyata ini diwujudkan melalui Pertemuan Lintas Sektor Bidang Kesehatan Kecamatan Ulujami yang digelar pada Senin, 22 Juni 2026. ADVERTISEMENT Pertemuan berkala tersebut dihadiri oleh jajaran perangkat kecamatan, perwakilan Puskesmas Mojo, serta unsur terkait lainnya untuk menyelaraskan …
Pontianak, volalpublika.com– Budi Gautama selaku penerima kuasa pendampingan hukum dalam kasus kecelakaan kerja yang dialami Muhammad Fauzi di lingkungan PT Indo Mulya, secara resmi melayangkan Surat Somasi (Teguran Hukum) Pertama kepada pemberi kuasa atas nama Muhammad Fauzi. ADVERTISEMENT Langkah tersebut ditempuh sebagai bentuk upaya hukum dan penegasan atas kewajiban yang telah disepakati bersama dalam Surat …
Vokalpublika.com – KUNINGAN – Dalam rangka menyukseskan peringatan Hari Bhayangkara Polri yang akan digelar pada 4 Juli 2026 mendatang di Kuningan Islamic Center (KIC), jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Fast Respon Indonesia Center (FRIC) bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Barat menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi persiapan kegiatan, Senin (22/06/2026). ADVERTISEMENT Rapat yang berlangsung di …
PEMALANG, Vokalpublika.com – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kecamatan Ulujami dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut ditegaskan oleh Camat Ulujami, Waluyo, saat memberikan amanat dalam apel pagi dinas satu atap pada Senin (22/6/2026). ADVERTISEMENT Dalam arahannya, Waluyo menekankan pentingnya penguatan profesionalisme dan integritas bagi seluruh pegawai. Langkah ini dinilai krusial …
PEMALANG, Vokalpublika.com – Pemerintah Kecamatan Pemalang kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik. Melalui keterangan resmi di akun Instagram @kecpemalang pada Senin (22/6/2026), pihak kecamatan memfasilitasi program pelayanan hukum berupa Sidang di Luar Gedung Pengadilan Negeri (PN) Pemalang. ADVERTISEMENT Camat Pemalang, Prasetyo Widiatmoko, menyampaikan bahwa inisiatif ini dirancang khusus untuk memotong jarak dan mendekatkan akses …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. ADVERTISEMENT Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. ADVERTISEMENT Perkara kecelakaan maut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. ADVERTISEMENT Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. ADVERTISEMENT Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. ADVERTISEMENT Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. ADVERTISEMENT Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai …
