- BeritaPolsek Kundur Polres Karimun, Ungkap Tindak Pidana Pencurian Diwilayah Tupoksi
- AdvertorialKerugian Tembus Rp6 Milliar, Satreskrim Polres Bangkalan Tangkap Ibu Rumah Tangga Pelaku Arisan Bodong
- AdvertorialPemkab Probolinggo Siapkan Modernisasi Pasar, Studi Tiru Digitalisasi Retribusi ke Kota Madiun
- AdvertorialPemkot Probolinggo dan Pengadilan Agama Perkuat Sinergi Pelayanan Hukum, Fokus Lindungi Hak Perempuan dan Anak
- AdvertorialDari Aspirasi Anak Muda, Tri Adhianto Wujudkan Perpustakaan Modern Untuk Tingkatkan Literasi dan Kreatifktas
- AdvertorialPemerintah Kota Bekasi Percepat Kesiapan Menjadi Tuan Rumah Porprov XV Jawa Barat
PLN Batam Ingatkan Bahaya Listrik Ilegal di Batam, Mulai dari Risiko Korsleting, Kebakaran, Gangguan Pasokan hingga Ancaman Korban Jiwa dan Kerugian Negara
Redaksi 01 May 2026 124 Batam, vokalpublika.com- Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik masyarakat di Batam, praktik penggunaan listrik ilegal masih menjadi persoalan serius yang belum terselesaikan secara tuntas. PT PLN Batam kembali mengingatkan bahwa penyalahgunaan listrik bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi ancaman nyata bagi keselamatan warga.
Fenomena ini tidak bisa dilihat semata sebagai kesalahan individu. Di banyak kasus, praktik listrik ilegal muncul akibat keterbatasan akses layanan resmi, faktor ekonomi, hingga lemahnya pengawasan di lapangan. Kondisi ini membuka ruang bagi instalasi listrik yang tidak sesuai standar, yang berisiko tinggi memicu korsleting hingga kebakaran.
Lebih dari itu, dampak listrik ilegal bersifat kolektif. Gangguan pada jaringan dapat merembet ke rumah warga lain, mengganggu stabilitas pasokan, bahkan membahayakan fasilitas publik yang bergantung pada listrik. Dalam situasi tertentu, risiko tersebut bisa berujung pada korban jiwa—sebuah konsekuensi yang tidak bisa dianggap remeh.
Dari sisi tata kelola, praktik ini juga mencerminkan adanya celah dalam sistem distribusi dan pengawasan energi. Kerugian negara akibat listrik yang tidak tercatat menjadi indikator bahwa persoalan ini bukan hanya teknis, tetapi juga menyangkut aspek ekonomi dan integritas sistem.
Karena itu, upaya penertiban tidak cukup hanya dengan imbauan. Diperlukan langkah yang lebih komprehensif, mulai dari peningkatan akses listrik legal yang terjangkau, pengawasan yang konsisten, hingga edukasi publik yang berkelanjutan. Penegakan hukum juga harus berjalan seimbang agar memberikan efek jera tanpa mengabaikan akar persoalan di masyarakat.
Pada akhirnya, keamanan dan keandalan listrik adalah tanggung jawab bersama. Tanpa kesadaran kolektif dan sistem yang kuat, risiko dari praktik ilegal akan terus menghantui lingkungan dan mengancam keselamatan banyak pihak.
Bangkalan, vokalpublika.com– Satreskrim Polres Bangkalan berhasil mengungkap kasus dugaan penipuan berkedok arisan online (arisan bodong) yang mengakibatkan puluhan warga mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. ADVERTISEMENT Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Eriek Triyasworo mengatakan tersangka berhasil diamankan pada Sabtu (4/7/2026) sekitar pukul 23.00 WIB di Mapolres Bangkalan setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan berdasarkan laporan dari para korban. …
MADIUN, vokalpublika.com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo terus memperkuat sektor perdagangan melalui pembenahan tata kelola pasar tradisional. Upaya tersebut diwujudkan dengan melakukan studi tiru pengelolaan retribusi pelayanan pasar ke Madiun pada 9–10 Juli 2026. ADVERTISEMENT Kegiatan yang dipimpin Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ ini bertujuan mempelajari sistem elektronifikasi dan digitalisasi pasar yang telah diterapkan Pemerintah Kota …
PROBOLINGGO,vokalpublika.com- – Pemerintah Kota Probolinggo bersama Pengadilan Agama Kota Probolinggo resmi menandatangani Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Perempuan serta Anak. Penandatanganan dilakukan bertepatan dengan Diskusi Hukum Koordinator Wilayah Pengadilan Agama se-Malang Raya yang berlangsung di Ballroom Bromo View Hotel, Jumat (10/7/2026). ADVERTISEMENT Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Probolinggo dr. …
Kota Bekasi, vokalpublika.com- Pemerintah Kota Bekasi terus mematangkan rencana pembangunan gedung perpustakaan modern yang akan berlokasi di eks Gedung Dinas Kesehatan Kota Bekasi, tepat di depan Grand Mall Bekasi. ADVERTISEMENT Dalam tinjauannya, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto didampingi Kepala Disperkimtan Kota Bekasi, Broto, memastikan konsep pembangunan menghadirkan perpustakaan yang modern, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan …
BEKASI, vokalpublika.com– Pemerintah Kota Bekasi terus memperkuat persiapan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menerima kunjungan kerja dari jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk memeriksa kesiapan Kota Bekasi sebagai salah satu tuan rumah ajang olahraga tingkat provinsi, Rabu …
JAKARTA –vokalpublika.comMasyarakat yang akan mengurus berbagai layanan pertanahan, seperti pendaftaran sertipikat tanah, balik nama, maupun layanan pertanahan lainnya, kini tidak perlu lagi bingung mengenai besaran biaya yang harus dibayarkan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa seluruh tarif layanan pertanahan telah diatur secara resmi oleh pemerintah dan dapat diakses secara terbuka oleh …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. ADVERTISEMENT Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. ADVERTISEMENT Perkara kecelakaan maut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. ADVERTISEMENT Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. ADVERTISEMENT Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. ADVERTISEMENT Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. ADVERTISEMENT Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai …
