- BeritaAkses Pulih, Jembatan Armco Sungai Gesing di Desa Penakir Resmi Beroperasi
- AdvertorialPemkab Dairi Perkuat Ketahanan Air Danau Toba Lewat Operasi Modifikasi Cuaca Terpadu
- BeritaJaga Konsistensi, Yogo Darminto Pastikan 234 SC Pemalang Bukan Sekedar Ormas, Siap Hadir untuk Masyarakat
- AdvertorialATR/BPN Jadi Penopang Utama PSN Pelabuhan Tanjung Carat, Dorong Investasi dan Konektivitas Nasional
- AdvertorialWamen ATR/BPN Tekankan Integritas Profesi Penilai dalam Momentum Halalbihalal MAPPI
- AdvertorialATR/BPN Dukung Legalitas Tanah untuk Kebun Pangan Perempuan, Dorong Ketahanan Ekonomi Keluarga
Diduga KPLP Lapas Kotabumi Lakukan Pemerasan, Eks Napi Ungkap Praktik Setoran Jutaan Rupiah
Redaksi 10 Apr 2026 25 Kotabumi, vokalpublika.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kotabumi dihebohkan oleh dugaan praktik pemerasan yang diduga dilakukan oleh Kepala Pengamanan Lapas (KPLP). Isu ini mencuat setelah seorang mantan narapidana membongkar pengalaman pahitnya selama menjalani masa hukuman.
Mantan narapidana yang telah bebas pada 9 April 2026 tersebut mengaku menjalani hukuman selama empat tahun di Lapas Kotabumi. Ia menyadari kesalahannya dan mengaku ikhlas menjalani proses hukum hingga akhirnya dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
Namun, di balik masa pembinaan tersebut, ia mengungkap adanya praktik yang dinilai menyimpang dari fungsi lembaga pemasyarakatan.
“Selama empat tahun saya di dalam, praktik pemerasan itu sangat terasa. Seolah-olah sudah menjadi hal biasa dan kebal hukum,” ujarnya dengan nada sedih kepada awak media.
Ia menjelaskan, narapidana yang ingin menggunakan fasilitas tertentu, seperti telepon genggam, diwajibkan membayar sejumlah uang. Bahkan, menurut pengakuannya, setiap kamar dikenakan setoran berkisar antara Rp6 juta hingga Rp10 juta per bulan.
“Per kamar harus setor, langsung ke KPLP. Di sana ada kurang lebih 40 kamar,” ungkapnya.
Jika benar, praktik tersebut berpotensi menghasilkan aliran dana yang sangat besar setiap bulannya dan menjadi indikasi serius adanya penyalahgunaan wewenang di dalam lembaga pemasyarakatan.
Kasus ini pun menuai sorotan publik. Lapas yang seharusnya menjadi tempat pembinaan dan reintegrasi sosial bagi narapidana justru diduga dijadikan ajang praktik pungutan liar.
Padahal, dalam ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, telah ditegaskan bahwa narapidana memiliki hak atas pembinaan, perlakuan yang manusiawi, serta bebas dari diskriminasi dan praktik-praktik yang melanggar hukum.
Publik kini mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan tersebut serta menindak tegas oknum yang terlibat apabila terbukti bersalah.
(Joni Irawan – VokalPublika)
PEMALANG, Vokalpublika.com – Akses transportasi di Dukuh Sawangan, Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, kini kembali normal. Pembangunan Jembatan Armco yang melintasi Sungai Gesing telah rampung dan resmi dapat dilalui masyarakat mulai Jumat (10/4/2026). Jembatan yang memiliki panjang 7,5 meter dan lebar 5 meter ini menjadi solusi permanen setelah infrastruktur sebelumnya hancur akibat bencana banjir …
DAIRI/vokalpublika.comPemerintah Kabupaten Dairi menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air dengan mendukung penuh pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba. Program strategis ini dijalankan oleh Perum Jasa Tirta I bersama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), berkolaborasi dengan BMKG sebagai respons terhadap potensi kemarau lebih awal pada tahun 2026. …
PEMALANG, Vokalpublika.com – Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) 234 SC DPC Kabupaten Pemalang kembali menunjukkan komitmen sosialnya melalui program rutin “Jumat Berkah”. Aksi nyata ini dilaksanakan dengan membagikan ratusan paket nasi kotak kepada masyarakat di sekitar kawasan Pasar Lowak, Pemalang, Jumat (10/4/2026). Kegiatan dipimpin langsung oleh perwakilan bidang Hankam, Munoh dan Ardi, bersama jajaran kader. Munoh menyatakan …
Palembang/vokalpublika comKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menegaskan perannya sebagai pilar utama dalam mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui jaminan kepastian hukum atas tanah, termasuk penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk kawasan inti pelabuhan hingga area pendukungnya. Menteri ATR/Kepala BPN, …
Jakarta/vokalpublika.comWakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya nilai integritas dalam menjalankan profesi penilai saat menghadiri acara halalbihalal yang diselenggarakan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia dalam rangka Idulfitri 1447 Hijriah, Rabu (8/4/2026), di Jakarta. Dalam sambutannya, Ossy menyampaikan bahwa momentum Idulfitri seharusnya menjadi refleksi bagi setiap individu, …
Jakarta/vokalpublika comKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menegaskan komitmennya dalam mendukung program Kebun Pangan Lokal Perempuan (KPLP) yang diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dukungan tersebut difokuskan pada penyediaan serta mekanisme legalitas tanah sebagai lokasi pilot project program berbasis pemberdayaan perempuan tersebut. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan bahwa pihaknya siap …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu Kadis …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. Perkara kecelakaan maut tersebut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat Durian, …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga membuang …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), …
