Home » Berita » Kritik Pengamat Hukum: Gagal Bayar BMT di Pekalongan Antara Kerentanan Regulasi dan Urgensi Kehadiran Negara

Kritik Pengamat Hukum: Gagal Bayar BMT di Pekalongan Antara Kerentanan Regulasi dan Urgensi Kehadiran Negara

Alwi Assagaf 06 Apr 2026 383

PEKALONGAN, Vokalpublika.com – Fenomena gagal bayar yang melanda Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Mitra Ummat di Kota Pekalongan menjelang Idul Fitri memicu sorotan tajam dari praktisi hukum. David Santosa, S.E., S.H., seorang pengamat hukum, menilai krisis ini bukan sekadar kegagalan manajerial, melainkan potret kerentanan sistemik koperasi di Indonesia.

Advertisement
ADVERTISEMENT

​David menjelaskan bahwa secara legal, BMT beroperasi sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang mengacu pada UU No. 25 Tahun 1992. Dampaknya, simpanan nasabah di BMT tidak dilindungi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana bank umum.

Baca juga:  Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Himbau Jajaran Desa, Lurah dan Camat Jadi Ujung Terdepan dan Selalu Kolaboratif

​”BMT bukan bank. Regulasi yang ada saat ini lebih menitikberatkan pada pembinaan administratif daripada pengamanan dana sistemik. Inilah yang membuat posisi tawar nasabah sangat lemah saat terjadi krisis,” ujar David dalam opini hukumnya, Kamis (2/4).

​Lebih jauh, David menyoroti adanya indikasi tindak pidana dalam kasus ini. Ia merujuk pada teori pertanggungjawaban hukum di mana pengurus dapat dipidana jika terbukti memiliki mens rea atau niat jahat.

​Indikasi tersebut terlihat ketika lembaga masih terus menghimpun dana dari masyarakat hanya beberapa pekan sebelum akhirnya menyatakan gagal bayar dan menutup operasional.

Baca juga:  Jalan KH. Ahmad Dahlan Kebondalem - Pemalang Gelap Berlubang: Bahayakan Pengguna Jalan

“Jika ada perbuatan melawan hukum dan unsur kesengajaan, pengurus tidak bisa berlindung di balik status badan hukum koperasi,” tegasnya.

​Merespons kebijakan pemerintah yang enggan memberikan dana talangan (bailout) bagi koperasi, David memberikan catatan kritis. Menurutnya, jika negara tidak hadir melalui bantuan finansial, maka negara wajib hadir melalui pengawasan yang ketat.

​Ia menyayangkan belum adanya sanksi administratif atau evaluasi terhadap aparatur pembina (Dinas Koperasi/Kementerian) yang gagal mendeteksi risiko sejak dini. Menurutnya, akuntabilitas aparat pengawas harus diuji jika kelalaian mereka menyebabkan kerugian massal.

Baca juga:  Menteri Nusron Tekankan Disiplin dan Tata Kelola sebagai Fondasi Good Governance dalam SUSBANPIM VIII BANSER

​Sebagai solusi, David menawarkan tiga langkah konkret yakni, memproses pidana pengurus yang terbukti menyelewengkan dana, memperkuat deteksi dini sebelum kerugian meluas, mewajibkan keterbukaan informasi pengelolaan dana secara berkala kepada anggota.

​”Hukum seharusnya hadir sebagai pelindung sejak awal, bukan sekadar pemadam kebakaran saat kerugian sudah terjadi,” pungkasnya.

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
LKP Dairi Hadiri Dialog Bersama Kapolres, Zuhri Bintang Dorong Penegakan Hukum Tegas dan Humanis

Clara T S

12 Nov 2026

DAIRI –vokalpublika.comLembaga Kebudayaan Pakpak (LKP) Kabupaten Dairi turut mengambil bagian dalam kegiatan silaturahmi dan dialog terbuka yang digelar Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K., bersama 19 organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Coffee Poda Lantai II, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Rabu (11/11/2026). ADVERTISEMENT Kehadiran LKP dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya Polres Dairi …

Hadiri Dialog Bersama Kapolres,PIKI Dairi Tekankan pentingnya Ketekadanan Dan lingkungan Keluarga

Clara T S

12 Nov 2026

DAIRI – vokalpublika.comPersatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Kabupaten Dairi turut mengambil bagian dalam kegiatan silaturahmi dan dialog terbuka bersama Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K., yang melibatkan 19 organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Coffee Poda Lantai II, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Rabu (11/11/2026). ADVERTISEMENT Kehadiran PIKI Dairi dalam pertemuan tersebut diwakili Ketua DPC PIKI …

AMPI Dairi Ambil Bagian dalam Silaturahmi Kapolres, Dorong Sinergi Pemuda Jaga Kondusivitas Daerah.

Clara T S

12 Nov 2026

DAIRI –vokalpublika.comAngkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kabupaten Dairi turut ambil bagian dalam kegiatan silaturahmi dan dialog terbuka yang digelar Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K., bersama 19 organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Coffee Poda Lantai II, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Rabu (11/11/2026). ADVERTISEMENT Dalam kegiatan tersebut, AMPI Dairi diwakili Ketua Satgas AMPI Jonathan Hutapea, …

LSM LIRA Soroti Proyek Kumuh Wiringtappareng Wajo Bermasalah

Redaksi

10 Nov 2026

Wajo-SulSel-Proyek Pelaksanaan Penanganan Kumuh Kawasan Wiringtappareng Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026 senilai Rp6,09 Miliar yang bersumber dari APBN 2026 menuai sorotan tajam. ADVERTISEMENT Berdasarkan papan informasi proyek, kegiatan yang berlokasi di Kelurahan Mattirotappareng, Tempe, Wattalipue, Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ini dilaksanakan oleh CV. Rajawali Karisma Sakti dengan nilai kontrak Rp6.094.081.492,62. Konsultan Pengawas PT. Teknik …

Dukung Bahlil Lahadalia, Sabam Sibarani Pastikan Golkar Dairi Satu Komando

Clara T S

10 Nov 2026

DAIRI –vokalpublika.comKetua DPD II Partai Golkar Kabupaten Dairi, Sabam Sibarani, S.Sos., M.M., secara tegas menyatakan dukungan dan loyalitasnya terhadap kepemimpinan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Ia memastikan seluruh jajaran Partai Golkar Kabupaten Dairi tetap solid, satu barisan, dan satu komando di bawah kepemimpinan Bahlil. ADVERTISEMENT Penegasan tersebut disampaikan Sabam saat memberikan keterangan …

​Kawal Demokrasi Desa, Forkopimcam Pemalang Intensifkan Pemantauan Real-Time Pilkades Serentak 2026

Alwi Assagaf

09 Nov 2026

PEMALANG, Vokalpublika.com — Pemerintah Kecamatan (Pemcam) Pemalang bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Pemalang terus menunjukkan komitmen dan kerja kerasnya dalam pengawalan pesta demokrasi tingkat desa. ADVERTISEMENT Pada Senin (9/11/2026), proses pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 dipantau secara langsung dan real-time melalui Zoom Meeting di Aula Pendopo Kecamatan Pemalang. ​Kegiatan pemantauan …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x