AKTIVITAS PELABUHAN PT. BERJAYA ABADI BARELANG DI BATAM DIPERTANYAKAN, STATUS IZIN JADI SOROTAN

Batam, vokalpublika.com- Aktivitas di Pelabuhan Jembatan II Pulau Barelang, Kota Batam, yang berada di bawah pengelolaan PT Berjaya Abadi Barelang, kini menjadi sorotan serius. Di tengah status perizinan yang belum terkonfirmasi secara terbuka, pelabuhan tersebut diperkirakan tetap beroperasi melayani sandar kapal serta bongkar muat barang dalam skala cukup besar.
Pantauan dan informasi yang dihimpun Menyebutkan tongkang berukuran kurang lebih 180 kaki kerap bersandar untuk aktivitas bongkar muat kayu dan tempurung kelapa. Namun publik menyimpulkan apakah hanya dua komoditas itu yang keluar masuk, mengingat minimnya keterbukaan informasi terkait jenis dan volume barang yang diproses di lokasi tersebut.

Yang menambah tanda tanya, akses menuju pelabuhan disebut sangat tertutup. Pintu gerbang dikabarkan selalu dalam kondisi terkunci dan hanya orang-orang tertentu yang dapat masuk. Situasi ini memicu dugaan lemahnya transparansi serta berpotensi menghambat fungsi pengawasan publik.
Sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa pelabuhan tersebut diduga dimiliki oleh seorang pengusaha bernama Bapak Alai dan disebut bekerja sama dengan perusahaan asing PT Shunshi Trading Permata. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak yang terkait mengenai legalitas kepemilikan maupun bentuk kerja sama tersebut.

Lebih jauh, belum ada keterangan resmi dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Batam, Kantor Bea dan Cukai Batam, serta Dinas Perhubungan Kota Batam terkait sejumlah aspek krusial, seperti prosedur pengecekan dokumen barang keluar masuk, legalitas operasional pelabuhan, hingga mekanisme pungutan retribusi saat kapal sandar.

Izin Kepelabuhan yang Wajib Dimiliki
Dalam praktik kepelabuhan, setiap pelabuhan yang melayani kegiatan sandar dan bongkar muat wajib memiliki izin dan dokumen legal, antara lain:
Penetapan dan Izin Pengoperasian Pelabuhan dari Kementerian Perhubungan melalui KSOP setempat.
Penetapan Wilayah Kerja (WK) dan Wilayah Kepentingan (DLKr/DLKp) pelabuhan.
Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dikelola oleh badan usaha swasta.
Persetujuan Kegiatan Bongkar Muat (PBM) untuk setiap jenis komoditas.
Dokumen Kepabeanan dan Manifest Barang yang dijelajahi oleh Bea Cukai.
Persetujuan Sandar dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar.
Dokumen lingkungan hidup (AMDAL atau UKL-UPL) yang masih berlaku dan sesuai dengan jenis kegiatan.
Tanpa kelengkapan tersebut, operasional pelabuhan dapat membatasi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik di bidang pelayaran, kepabeanan, maupun lingkungan hidup.
Sebagai wilayah strategis di perairan perbatasan dan jalur logistik penting, setiap aktivitas kepelabuhan di kawasan Barelang seharusnya berada dalam pengawasan ketat. Jika benar terdapat operasional tanpa izin izin atau pengawasan yang memadai, maka hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, kebocoran penerimaan negara, hingga celah masuknya barang ilegal.
Publik kini menunggu sikap tegas aparat penegak hukum dan instansi teknis terkait. Transparansi, audit menyeluruh atas izin kepelabuhan, serta penindakan profesional menjadi kunci agar tidak ada ruang bagi aktivitas kepelabuhanan yang berjalan di balik pintu tertutup.

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)