Limbah dari LCT Mutiara Galrib Samudera, HNSI Kepri: Kejahatan Lingkungan Harus Diusut hingga Pengadilan

Batam, vokalpiblika.com— Peristiwa kandasnya kapal pengangkut limbah hitam di Perairan Dangas, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, membuka tabir persoalan serius dalam tata kelola limbah industri. Insiden yang semula disebut sebagai kecelakaan laut kini berkembang menjadi dugaan pelanggaran hukum lingkungan yang melibatkan korporasi dan aktor bisnis berpengaruh.
Kapal yang diketahui mengangkut ratusan jumbo bag limbah hitam tersebut diduga beroperasi dalam kondisi kelebihan muatan (overload). Fakta ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah kandasnya kapal murni musibah, atau akibat praktik pengangkutan limbah yang mengabaikan keselamatan serta regulasi lingkungan?
Sorotan publik mengarah pada seorang pengusaha berinisial HS, yang diduga memiliki keterkaitan dengan PT Mutiara Haluan Samudra dan PT Jagar Prima Nusantara. Aparat penegak hukum didesak tidak berhenti pada pemeriksaan awak kapal semata, melainkan menelusuri rantai tanggung jawab hingga ke tingkat pemilik kapal, pemilik limbah, pengelola tank cleaning, serta pihak penampung.
Sumber internal menyebutkan, pasca-insiden HS sempat diduga berupaya meninggalkan Batam menuju Jakarta. Namun langkah tersebut dikabarkan berhasil dicegah aparat penegak hukum demi kepentingan penyelidikan lebih lanjut.
Upaya konfirmasi ke kantor PT Jagar Prima Nusantara yang berlokasi di Perumahan Cendana, Batam, hingga kini belum membuahkan hasil. Pihak manajemen memilih bungkam. “Pimpinan sedang tidak berada di tempat,” ujar seorang pegawai singkat, tanpa memberikan keterangan tambahan.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kepulauan Riau, Distrawandi, menyampaikan sikap tegas atas kasus tersebut. Ia menegaskan bahwa peristiwa ini tidak boleh dipersempit hanya sebagai insiden lokal.
“Siapa pemilik tank cleaning-nya, siapa pemilik barangnya, siapa penampungnya, semuanya harus diungkap. Kita kejar sampai ketemu di pengadilan. Ini kejahatan lingkungan, dan kejahatan lingkungan adalah kejahatan internasional,” tegas Distrawandi.
Ia juga mempertanyakan kesanggupan pihak perusahaan untuk memulihkan kerusakan yang terjadi akibat dugaan pencemaran tersebut. “Apakah sanggup pihak perusahaan itu memperbaiki semuanya kembali?” ujarnya.
Menurut Distrawandi, dampak pencemaran tidak hanya dirasakan oleh nelayan Dangas atau Sekupang semata, melainkan berpotensi meluas ke seluruh wilayah pesisir Batam dan sekitarnya. “Ini bukan hanya soal nelayan Dangas. Efeknya ke semua nelayan. Nelayan yang benar-benar berprofesi sebagai nelayan jumlahnya sekitar 7.000 orang. Jika dihitung dengan keluarga dan masyarakat pesisir yang bergantung pada laut, jumlahnya bisa lebih dari 10.000 orang,” ungkapnya.
Pasca-kandasnya kapal, warga dan nelayan melaporkan perubahan warna air laut menjadi gelap disertai bau menyengat di kawasan pesisir. Dokumentasi visual yang beredar memperlihatkan endapan limbah hitam di perairan dangkal serta menempel di garis pantai Dangas, wilayah yang selama ini menjadi ruang hidup nelayan tradisional.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak berwenang terkait jenis limbah yang diangkut, apakah tergolong limbah non-B3 atau justru Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang memiliki konsekuensi hukum berat.
Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi komitmen penegakan hukum lingkungan di Batam. Publik menanti apakah negara benar-benar hadir melindungi lingkungan dan nelayan, atau kembali membiarkan praktik bisnis limbah berjalan tanpa akuntabilitas hukum.

ADVERTISEMENT

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)