- BeritaSurat Edaran Dindikpora Pemalang: Satuan Pendidikan Diminta Tiadakan Kegiatan Studi Tour
- BeritaSMKN 1 Padang Panjang Gandeng BP3MI Sumbar, Perluas Peluang Kerja Lulusan hingga Mancanegara
- AdvertorialWali Kota Bekasi Tri, Dorong MBG Ciptakan Menu Sehat yang Lezat dan Menarik bagi Anak Lewat Lomba di CFD
- AdvertorialWarga Nikmati Fun Run di CFD, Tri Adhianto Dorong Event Lari Digelar Rutin Setiap Pekan
- BeritaSebanyak 194 Siswa Pendaftar, Program Kelas Beasiswa PT.Timah, Siap Ikuti Seleksi Ketat.
- BeritaDugaan Bisnis Internet Ilegal di Pemalang Tuai Sorotan
Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Dinilai Diskriminatif: Kebijakan Baru Program UHC Disomasi!
Alwi Assagaf 05 Jan 2026 189 Pemalang, Vokalpublika.com – Kebijakan baru mengenai pembatasan mekanisme Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Pemalang memicu reaksi keras dari masyarakat. Pada Senin (5/1/2026), seorang warga Kelurahan Mulyoharjo, Andy Rakhmat Prasetya, resmi melayangkan surat somasi (peringatan keras) kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
Surat somasi tersebut diterima langsung oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian, Diah Nur Eko Wati, di Kantor Dinas Kesehatan setempat. Langkah hukum ini diambil sebagai bentuk protes atas terbitnya aturan per 1 Januari 2026 yang menerapkan sistem cut off dan pembatasan diagnosa penyakit prioritas dalam layanan kesehatan gratis tersebut.
Dalam keterangannya, Andy menilai kebijakan yang membatasi kepesertaan hanya untuk desil 1-5 serta adanya penundaan aktivasi kepesertaan hingga “bulan berikutnya” (cut off) sangat mencederai rasa keadilan. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.”Negara wajib menyediakan fasilitas kesehatan yang layak. Pembatasan jenis penyakit dan sistem seleksi yang ketat ini mengubah sifat jaminan sosial menjadi bantuan sosial yang eksklusif dan terbatas,” tegas Andy dalam dokumen somasinya.
Poin-Poin Tuntutan Warga: Andy mendesak pihak Dinas Kesehatan untuk segera mengambil tindakan dalam waktu 7×24 jam, dengan poin tuntutan sebagai berikut: Mencabut atau merevisi Surat Pemberitahuan per 1 Januari 2026. Menghapus diskriminasi medis terkait klausul diagnosa prioritas. Meniadakan sistem cut off yang menghambat penanganan pasien dalam kondisi gawat darurat. Melakukan sosialisasi terbuka kepada publik terkait perubahan kebijakan.
Andy menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam jika tuntutan tersebut diabaikan. Ia mengancam akan membawa persoalan ini ke ranah hukum yang lebih luas.”Jika tidak ada itikad baik untuk meninjau ulang kebijakan ini, kami siap melaporkan dugaan maladministrasi ke Ombudsman RI serta mengajukan gugatan Citizen Lawsuit atau Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa ke PTUN,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang telah menerima dokumen tersebut untuk dipelajari lebih lanjut. Langkah berani warga ini kini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Pemalang yang berharap akses kesehatan tetap inklusif bagi seluruh lapisan warga. (*)
PEMALANG, Vokalpublika.com – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Pemalang resmi mengeluarkan instruksi penundaan kegiatan luar kelas (Outing Class) dan Study Tour bagi seluruh satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Pemalang. Kebijakan ini berlaku untuk jenjang PAUD, SD, hingga SMP, baik negeri maupun swasta. Berdasarkan surat pemberitahuan bernomor 400.3/2724/Dindikpora/2026 yang ditandatangani oleh Kepala Dindikpora Kabupaten …
PADANG, Vokalpublika.com – SMKN 1 Padang Panjang terus menunjukkan komitmennya dalam mencetak lulusan siap kerja dan berdaya saing global. Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan BP3MI Sumatera Barat yang digelar pada Jumat (10/4/2026) di Kantor BP3MI Padang. Kerja sama strategis ini menjadi langkah konkret sekolah kejuruan tersebut dalam membuka akses lebih luas …
Pangkal Pinang–vokalpublika.com Pendaftaran Program Kelas Beasiswa PT.Timah (Persero) Tbk pada SMAN 1 Pemali untuk Tahun Ajaran 2026/2027 resmi ditutup pada 10 April 2026. Sebanyak 194 peserta tercatat mendaftar sejak dibukanya pendaftaran pada 2 Maret 2026. Para siswa yang mendaftar Program Kelas Beasiswa PT.Timah berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau …
PEMALANG, Vokalpublika.com – Praktik penyediaan jasa internet tanpa izin atau “RT/RW Net” ilegal kini menjadi sorotan tajam di Kabupaten Pemalang. Modus operandi dengan membeli paket data personal untuk kemudian dikomersilkan kembali secara luas diduga telah merambah ke berbagai desa di Kecamatan Petarukan. Menindaklanjuti laporan tersebut, Pemerintah Kecamatan Petarukan menggelar audiensi resmi pada Senin (13/4). Namun, …
TANJUNG PERAK,Vokalpublika.com|| Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjungperak berhasil membongkar praktik penipuan dan penggelapan berkedok pesanan awal atau purchase order (PO) sembako murah yang menyasar ibu rumah tangga (IRT) di Surabaya. Terduga pelaku EA kini telah diamankan Polisi setelah membawa lari uang para korban yang total kerugiannya ditaksir mencapai Rp400.010.000. Aksi penipuan ini berlangsung dalam kurun waktu …
TANJUNG PERAK, vokalpublika.com – Guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap kondusif di akhir pekan, Polres Pelabuhan Tanjung Perak menggelar Patroli Stasioner Cipta Kondisi (Cipkon) skala besar pada Sabtu (12/4/2026) malam hingga dini hari. Langkah preventif ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, aksi kriminalitas, hingga balap liar dan tawuran remaja. Kegiatan patroli …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu Kadis …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. Perkara kecelakaan maut tersebut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat Durian, …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga membuang …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), …
