Wali Kota Batam Tegaskan Penerimaan Siswa Baru Harus Bersih dan Transparan

BATAM – Pemerintah Kota Batam menegaskan komitmennya untuk menyelenggarakan proses Penerimaan Siswa Baru (SPMB) tahun 2025 secara jujur, adil, dan tanpa pungutan liar. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat membuka sosialisasi SPMB jenjang SD dan SMP Negeri se-Kota Batam di Aula Engku Hamidah, Rabu (4/6/2025).

Dalam sambutannya, Amsakar menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi masa depan daerah. “Kalau kita ingin melihat masa depan yang baik, mulailah dari proses yang benar. Pendidikan harus mencerdaskan, bersih dari pungli, dan patuh pada aturan. Dari sinilah karakter generasi Batam terbentuk,” tegasnya.

Ia mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batam saat ini merupakan yang tertinggi di Kepri dan kelima terbaik di Sumatra, berkat kontribusi besar para guru dan kepala sekolah.

Amsakar juga menyoroti pentingnya memanfaatkan bonus demografi Batam yang mayoritas berusia produktif. “Kalau tidak dikelola dengan pendidikan yang berkualitas, ini bisa jadi bencana nasional,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan SPMB, ia menekankan agar tidak ada manipulasi kuota di luar batas maksimal—40 siswa per kelas SD dan 45 siswa untuk SMP, sesuai ketentuan Permendikbudristek. Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi praktik pungli dalam bentuk apapun.

“Saya percaya kepala sekolah punya integritas, tapi satu-dua oknum bisa merusak citra semua. Saya tidak mau dengar ada pungli,” tegas Amsakar.

Sebagai solusi bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, Pemko Batam menyediakan subsidi pendidikan bagi siswa tidak mampu yang masuk sekolah swasta: Rp300 ribu untuk jenjang SD dan Rp400 ribu untuk SMP, khusus bagi mereka yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Amsakar juga menjelaskan bahwa fokus pembangunan Batam kini bergeser dari infrastruktur ke pengembangan sumber daya manusia. “Membangun manusia butuh waktu satu generasi. Tapi itu adalah investasi masa depan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa dana CSR dan deviden dari Bank Riau senilai Rp1,4 miliar telah dialokasikan untuk perbaikan delapan sekolah negeri yang paling membutuhkan. Program beasiswa juga diperluas, tidak hanya untuk siswa berprestasi tapi juga untuk anak dari keluarga tidak mampu dan wilayah hinterland yang diterima di perguruan tinggi negeri.

“Mendidik itu bukan sekadar pekerjaan. Tapi investasi dunia dan akhirat,” ucapnya menutup sambutan.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Ketut Kasda Dedi, yang juga menekankan pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan SPMB.

“Kalau masih ada yang melanggar, kami tidak akan ragu bertindak. Kami semua, termasuk Pak Wali Kota, akan ikut malu kalau ada oknum yang curang,” katanya.

Ia juga membuka ruang konsultasi hukum bagi sekolah terkait pengelolaan dana BOS dan anggaran lainnya. “Pelayanan kami gratis. Lebih baik konsultasi sejak awal daripada berurusan dengan hukum di kemudian hari,” tambahnya.